Belanja daerah harus menjawab kebutuhan warga
Belanja pelayanan publik adalah penggunaan anggaran daerah untuk program yang memenuhi kebutuhan warga dan menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan serta diukur. Prinsip ini menjadi pesan utama Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir kepada pemerintah daerah: anggaran pemerintah daerah sebaiknya diarahkan pada program berdampak nyata, bukan sekadar dihabiskan.
Tomsi menyampaikan arahan itu saat membuka Rapat Kerja Nasional Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia di Jakarta, Kamis (19/11/2026). Rakernas tersebut membahas penguatan kapasitas fiskal melalui sinergi pusat dan daerah. Namun, ukuran keberhasilan fiskal semestinya tidak berhenti pada kemampuan menghimpun atau menyerap anggaran. Bagi warga, yang lebih penting adalah apakah belanja memperbaiki layanan dasar masyarakat dan menjawab persoalan sehari-hari.
Empat prioritas yang terasa dalam kehidupan sehari-hari
Arah belanja yang diminta Kemendagri mencakup penciptaan lapangan kerja, penyediaan pangan murah, serta peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan. Keempat bidang ini layak menjadi prioritas anggaran daerah karena dampaknya dekat dengan kehidupan keluarga: kesempatan memperoleh penghasilan, akses terhadap pangan, dan layanan publik yang mendukung kesehatan serta pembelajaran.
Arahan tersebut juga menuntut pemda memilih program berdasarkan kebutuhan, bukan kebiasaan mengulang kegiatan dari tahun ke tahun. Setiap usulan perlu menjelaskan siapa yang akan memperoleh manfaat dan bagaimana hasilnya dinilai. Tanpa ukuran yang jelas, belanja untuk sektor penting pun berisiko hanya tercatat sebagai kegiatan, tanpa bukti bahwa mutu layanan atau keadaan warga membaik.
Kapasitas fiskal lemah menuntut pilihan yang lebih cermat
Tomsi mengingatkan bahwa kapasitas fiskal sebagian besar daerah masih lemah. Kondisi itu membuat penentuan prioritas semakin penting: dana yang terbatas perlu diarahkan ke kebutuhan paling mendesak, sementara belanja yang tidak produktif harus dikurangi. Menambah program tanpa menilai manfaatnya hanya akan memperlebar daftar kegiatan, bukan memperkuat layanan.
Ia mendorong pemda mengoptimalkan pendapatan asli daerah, mengembangkan badan usaha milik daerah yang sesuai dengan potensi setempat, dan mengelola aset dengan target realistis. Tomsi mencontohkan daerah pertanian yang belum memiliki badan usaha daerah di sektor pertanian serta daerah perikanan yang belum mengembangkan usaha terkait hasil laut. Potensi lokal semestinya menjadi dasar penguatan pendapatan, bukan alasan untuk membentuk usaha tanpa kecocokan dengan kebutuhan dan karakter wilayah.
Ukur hasil, bukan hanya serapan
Pemda diminta mengevaluasi program secara berkala, memastikan tujuan dan alokasi anggarannya jelas, serta mengukur keluaran dan hasilnya. Program yang tidak memberi manfaat bagi masyarakat perlu diperbaiki, diganti, atau dihentikan. Perubahan ukuran ini penting: tingginya serapan bukan bukti bahwa belanja telah memperbaiki pelayanan.
Sekretaris daerah berperan mengawal evaluasi dan penyusunan program berdasarkan skala prioritas, sekaligus mendukung program strategis nasional. Sebagai tindak lanjut, Kemendagri tengah menyusun rapor kepala daerah untuk mengevaluasi kinerja pemda, dengan perhatian pada kemiskinan, pengangguran, stunting, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Indikator tersebut dapat membantu menguji apakah prioritas anggaran daerah selaras dengan perubahan yang dibutuhkan warga.
Pada akhirnya, arahan Kemendagri akan berarti jika pemda berani mengalihkan belanja dari kegiatan yang manfaatnya kabur ke layanan yang nyata dibutuhkan masyarakat. Fokus pada pekerjaan, pangan, kesehatan, dan pendidikan, disertai evaluasi hasil yang konsisten, adalah cara lebih bertanggung jawab menggunakan anggaran publik.






