Pembenahan fasilitas harus terasa dalam pelayanan
Fasilitas publik adalah sarana yang digunakan masyarakat untuk mengakses layanan pemerintahan, ruang bersama, dan kebutuhan sehari-hari; mutu serta keterjangkauannya menentukan apakah pembangunan benar-benar terasa dalam kehidupan warga. Pada 2026, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Sumenep membenahi fasilitas publik Sumenep melalui pembangunan dan rehabilitasi gedung, kantor, destinasi wisata, kawasan bersejarah, serta tempat ibadah.
Di sektor pemerintahan, program mencakup pembangunan gedung kantor Bapenda, rehabilitasi kantor PUTR, aula Dinas Kesehatan P2KB, dan gudang workshop. Penataan juga meliputi halaman pendopo kabupaten serta Kantor UPT PUTR Kecamatan Gayam. Lingkungan kerja yang lebih layak dapat mendukung aparatur, tetapi ukuran keberhasilannya semestinya bukan tampilan gedung: warga perlu merasakan layanan yang lebih mudah dan tertib. Karena itu, pembangunan Sumenep akan lebih bermakna jika pembenahan fisik berjalan seiring dengan perbaikan mutu pelayanan.
Tugu Keris dirancang menjadi tempat singgah
Pembenahan juga menyasar Pantai Lombang dan Pantai Slopeng, termasuk jalan di kawasan wisata Lombang, serta Gedung Andhap Asor dan Museum Keris. Di Tugu Keris, Desa Sendang, Kecamatan Pragaan, program DPUTR mencakup perluasan dan rehabilitasi kawasan. Langkah-langkah ini penting untuk menjaga fasilitas tetap layak, tetapi manfaatnya bergantung pada perawatan dan akses yang nyaman, bukan hanya proyek pembangunan.
Rencana berikutnya lebih ambisius: Pemkab Sumenep menyiapkan rest area Tugu Keris dengan masjid, area kuliner, penginapan sementara, dan parkir bus. Pembangunan ditargetkan mulai pada 2027 dengan dukungan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR); lahan untuk pengembangan disebut telah dibebaskan. Kepala DPUTR Sumenep Eri Susanto mengatakan, “Mulai 2027, pembangunan akan dilakukan dengan memanfaatkan dana CSR.” Konsep terpadu ini berpotensi membuat ikon daerah lebih berguna bagi pengendara dan membuka peluang ekonomi sekitar. Namun, target itu perlu diikuti kepastian pendanaan, pengelolaan, dan pemeliharaan agar rest area benar-benar nyaman digunakan.
Kebutuhan darurat di kepulauan belum bisa ditunda
Di balik agenda pembenahan, kesenjangan layanan paling mendesak terlihat pada pemadam kebakaran kepulauan. Pemerintah daerah mengakui keterbatasan anggaran menghambat pemenuhan fasilitas damkar di wilayah kepulauan, meskipun perubahan status kelembagaan menjadi dinas tidak otomatis menyediakan sarana. Rencana penyediaan fasilitas tanggap darurat untuk sembilan kecamatan kepulauan akan dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Jika disetujui, kebutuhan itu dapat dimasukkan dalam Perubahan APBD 2027; bila belum memungkinkan dipenuhi serentak, pengadaan direncanakan bertahap. Kendaraan roda tiga dipertimbangkan karena lebih fleksibel untuk menjangkau desa dengan kondisi geografis dan akses jalan beragam. Pilihan tersebut masuk akal, tetapi kesiapsiagaan tak cukup berhenti pada kendaraan: dukungan di tingkat kecamatan dan kemampuan warga merespons awal juga penting. Pemerataan layanan darurat semestinya mendapat bobot yang setara dengan proyek fisik yang lebih terlihat. Kesimpulannya, agenda fasilitas publik Sumenep menjanjikan perbaikan kantor dan ruang wisata, tetapi keberhasilannya harus diukur juga dari perlindungan warga di pulau-pulau.
