Infrastruktur yang dinilai dari manfaatnya
Infrastruktur Sumenep adalah rangkaian sarana pemerintahan, ruang publik, dan fasilitas wisata yang seharusnya memudahkan kegiatan warga, bukan sekadar memperbarui bangunan. Pada 2026, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sumenep membenahi fasilitas publik melalui rehabilitasi dan pembangunan gedung untuk meningkatkan kelayakan sarana serta menunjang pelayanan masyarakat. Langkah ini patut dinilai dari hasil yang dirasakan pengguna: kantor yang lebih layak untuk melayani, destinasi yang nyaman dikunjungi, dan ruang publik yang berfungsi. Tanpa pemeliharaan yang konsisten, pekerjaan fisik mudah berhenti sebagai daftar proyek. Karena itu, agenda ini penting bukan semata karena cakupannya luas, melainkan karena menghubungkan fasilitas pemerintahan, wisata, kawasan bersejarah, dan tempat ibadah dengan kebutuhan sehari-hari.
Cakupan tersebut menunjukkan bahwa fasilitas publik Sumenep diperlakukan sebagai bagian dari mutu pelayanan dan kenyamanan, bukan hanya aset pemerintah. Namun, ukuran keberhasilannya tetap terletak pada akses dan kondisi fasilitas setelah dibenahi. Warga dan pengunjung perlu merasakan perubahan nyata, sementara pemerintah perlu menjaga sarana itu agar tetap berfungsi setelah pekerjaan selesai.
Perkantoran dan destinasi wisata masuk agenda
Untuk sektor pemerintahan, pembangunan kantor dinas mencakup gedung Bapenda, rehabilitasi kantor PUTR, aula Dinas Kesehatan P2KB, dan gudang workshop. Penataan ini diharapkan mendukung aktivitas aparatur dan menciptakan lingkungan yang lebih layak untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Manfaatnya akan lebih kuat bila pembenahan ruang kerja diterjemahkan menjadi layanan yang lebih tertata bagi warga, bukan berhenti pada perbaikan fisik.
Di luar perkantoran, PUTR menjadwalkan rehabilitasi sarana dan prasarana Pantai Lombang serta Pantai Slopeng, termasuk jalan di kawasan wisata Lombang, Kecamatan Batang-Batang. Agenda juga menyentuh perluasan dan rehabilitasi kawasan Tugu Keris di Desa Sendang, Kecamatan Pragaan, serta pembenahan Gedung Andhap Asor, Museum Keris, halaman pendopo kabupaten, dan Kantor UPT PUTR Kecamatan Gayam. Menyatukan kebutuhan kantor dan wisata dalam satu agenda masuk akal, tetapi pelaksanaan dan pemeliharaan harus mengikuti kebutuhan masing-masing tempat.
Tugu Keris dirancang sebagai tempat singgah
Rencana paling menjanjikan bagi pengguna jalan adalah pengembangan rest area Tugu Keris di Desa Sendang, Kecamatan Pragaan, menjadi kawasan singgah terpadu. Pemerintah kabupaten menargetkan pembangunan mulai 2027 dengan pembiayaan yang direncanakan bersumber dari dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Kepala PUTR Sumenep Eri Susanto mengatakan perencanaan kawasan telah disiapkan dan pembangunan direncanakan memakai dana CSR mulai 2027. Lahan untuk pengembangan disebut telah dibebaskan, sementara pembiayaan proyek direncanakan berasal dari CSR.
Rencana fasilitasnya mencakup masjid, area kuliner atau pujasera, tempat penginapan sementara, serta area parkir bus. Kelengkapan ini dapat mengubah Tugu Keris dari ikon yang hanya dilihat saat melintas menjadi tempat yang memberi alasan bagi pengendara untuk berhenti, beristirahat, beribadah, dan makan. Perencanaan sudah tersedia, tetapi ketergantungan pada CSR membuat kepastian pelaksanaan dan kesinambungan pengelolaan menjadi hal yang perlu diperhatikan.
Keberhasilan harus terasa setelah proyek selesai
Pembenahan kantor dan lokasi wisata memiliki satu ujian yang sama: apakah fasilitasnya tetap layak dan benar-benar digunakan setelah pekerjaan fisik rampung. Di kawasan Tugu Keris, keberhasilan juga bergantung pada apakah masjid, pujasera, tempat menginap sementara, dan parkir bus dapat bekerja sebagai satu layanan bagi pengguna jalan. Rencana itu berpotensi mendorong kegiatan ekonomi warga sekitar, tetapi potensi bukan hasil yang otomatis muncul. Pemerintah perlu memastikan pengelolaan kawasan dan pemeliharaan fasilitas tidak tertinggal dari pembangunannya.
Kesimpulannya, agenda PUTR Sumenep memberi arah yang tepat karena menyandingkan kebutuhan pelayanan pemerintahan dengan pembenahan wisata dan ruang publik. Rest area Tugu Keris dapat menjadi bagian paling terasa bagi masyarakat jika pembangunan yang ditargetkan mulai 2027 benar-benar berjalan dan fasilitasnya dikelola dengan baik. Ukuran kemajuan bukan banyaknya proyek dalam daftar, melainkan layanan yang lebih layak bagi warga dan tempat singgah yang aman serta berguna bagi pengendara.
