Surpres Penjualan dan Makna Strategis KRI Ki Hajar Dewantara
KRI Ki Hajar Dewantara adalah kapal perusak kawal berpeluru kendali buatan Yugoslavia yang pernah melayani TNI AL sebagai kapal kombatan sekaligus kapal latih tempur bagi perwira dan taruna, sehingga menjadi aset maritim yang berperan ganda dalam sejarah kekuatan laut dan pendidikan militer nasional. Penjualan eks kapal perang ini bukan sekadar urusan administrasi aset; ia menandai pergantian babak, dari era kapal latihan berpeluru kendali ke fase modernisasi yang menuntut platform lebih baru dan efisien. Presiden Prabowo Subianto mengajukan penjualan satu unit kapal eks KRI Ki Hajar Dewantara melalui Surat Presiden (Surpres) Nomor R-33 tertanggal 14 Juli 2026 yang dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR pada 18 Agustus 2026. Fakta bahwa kapal perang dijual melalui mekanisme politik terbuka menunjukkan bahwa masa tugasnya sebagai instrumen pertahanan sudah dianggap selesai, dan kini ia dipandang sebagai aset negara yang harus dikelola secara rasional. Di titik ini, publik perlu melihat penjualan bukan sebagai pelepasan simbol semata, tetapi sebagai konsekuensi logis dari siklus hidup alutsista yang pernah berjasa.
Asal-Usul dan Peran Ganda: Kombatan Sekaligus Kapal Latih
KRI Ki Hajar Dewantara-364 dibangun oleh galangan Uljanik Shipyard di Yugoslavia dan mulai memperkuat TNI AL pada awal 1980-an. Kapal ini dibeli pada 1980 dan langsung menempati posisi unik di armada karena dirancang untuk dua peran sekaligus: sebagai kapal kombatan dan kapal latih tempur bagi perwira serta taruna. Dengan kapasitas menampung sekitar 100 prajurit, ia menjadi ruang kelas mengapung yang mengajarkan disiplin, taktik, dan kehidupan laut dalam situasi mendekati realita operasi. Keunikannya bertambah karena KRI Ki Hajar Dewantara hanya ada satu unit dalam sejarah armada, menjadikannya "kapal tunggal" tanpa saudara kandung tipe sekelas. Posisi istimewa ini membuat setiap keputusan terkait kapal tersebut—termasuk penjualan—ikut menyentuh dimensi emosional. Akan tetapi, peran ganda kombatan-latih yang dulu maju pada masanya, kini harus diukur ulang terhadap tuntutan teknologi dan doktrin operasi modern yang bergerak cepat. Di sinilah tarik-menarik antara nostalgia dan kebutuhan modernisasi terasa paling kuat.
Dari Senjata Latih Taruna ke Status Aset Negara
Sebagai kapal perusak kawal berpeluru kendali, KRI Ki Hajar Dewantara dirancang membawa sistem senjata yang layak untuk melatih taruna menghadapi skenario tempur, termasuk kombinasi rudal, torpedo, dan meriam sebagai bagian dari kurikulum latihan laut. Fungsi ini menjadikannya laboratorium taktik bersenjata, bukan sekadar kapal pengangkut. Namun, keunggulan sebagai platform latihan bersenjata memiliki masa relevansi; teknologi yang dulu dianggap mutakhir lambat-laun tertinggal, sementara biaya pemeliharaan terus meningkat. Kapal perang ini dipensiunkan pada tahun 2019 dan sejak itu tidak lagi beroperasi. Karena sudah tidak digunakan, statusnya resmi bergeser menjadi aset negara yang dapat diproses untuk dijual. Pergeseran dari alutsista aktif ke aset yang menunggu dilepas mengirim pesan jelas: negara memilih mengalokasikan sumber daya pada kapal-kapal yang lebih modern dan operasional. Dari sudut pandang kebijakan pertahanan, langkah ini logis—mengurangi beban pemeliharaan platform tua demi ruang fiskal dan teknis bagi generasi kapal baru.
Proses Politik Penjualan dan Arah Modernisasi Armada
Setelah Surpres penjualan KRI Ki Hajar Dewantara dibacakan, DPR menyatakan akan menindaklanjuti permintaan tersebut. Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menjelaskan bahwa dokumen akan diserahkan ke Komisi I yang membidangi urusan pertahanan, dan komisi ini akan menggelar rapat khusus untuk membahas penjualan kapal, meski jadwal belum dibuka ke publik. Artinya, nasib akhir kapal perang dijual ini akan diputuskan melalui pembahasan terstruktur, bukan keputusan sepihak. Di balik bahasa prosedural, arah kebijakan terlihat jelas: pemerintah ingin menutup bab penggunaan KRI Ki Hajar Dewantara yang telah berhenti beroperasi sejak 2019 demi konsolidasi aset. Langkah ini patut dibaca sebagai bagian dari modernisasi armada, bukan sekadar penjualan barang bekas. Kapal kombatan-latih yang dulunya menjadi kebanggaan taruna kini memberi ruang bagi platform generasi baru dengan sensor, senjata, dan efisiensi yang lebih baik. Bila proses di Komisi I berjalan cermat dan transparan, penjualan ini dapat menjadi contoh bagaimana sebuah ikon pertahanan pensiun dengan tertib sambil membuka jalan bagi kekuatan laut yang lebih siap menghadapi tantangan masa depan.
Menimbang Warisan Ki Hajar Dewantara di Tengah Modernisasi
Secara emosional, sulit memisahkan KRI Ki Hajar Dewantara dari warisan pendidikan perwira dan taruna yang pernah ditempa di geladaknya. Sebagai kapal latih berkekuatan kombatan, ia menghubungkan dunia teori dengan praktik, menjadikan pelayaran bukan hanya rutinitas, tetapi ujian karakter dan profesionalisme. Namun, siklus hidup alutsista tidak mengenal romantisme; ketika kapal tidak lagi ekonomis dan efektif untuk dioperasikan, menjadikannya aset negara yang dijual adalah konsekuensi yang masuk akal. Pertanyaannya bukan apakah kapal ini layak dipertahankan, melainkan bagaimana warisannya dijaga saat fisiknya pergi. Dokumentasi sejarah, pelestarian bagian tertentu sebagai memorabilia, atau bahkan penamaan kapal modern dengan nama yang sama bisa menjadi cara menghormati jejaknya. Di tengah dorongan mengganti platform lama dengan kapal perusak kawal dan unit kombatan lebih mutakhir, KRI Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa modernisasi idealnya tidak memutus ingatan kolektif. Kapal boleh pergi dari daftar operasi, tetapi pelajaran yang ia wariskan seharusnya tetap berlayar di benak para perwira.
