Putusnya penghubung utama memukul kehidupan warga
Jembatan Mbarung adalah penghubung penting di Aceh Tenggara yang menopang mobilitas, akses pendidikan, dan kegiatan usaha warga; kerusakannya menjadikan perjalanan sehari-hari lebih sulit dan pemulihan ekonomi makin mendesak. Jembatan Mbarung putus akibat banjir bandang pada November 2025, memutus koneksi Kecamatan Babussalam dengan wilayah Lawe Alas dan Darul Hasanah. Kepala Dinas PUPR setempat, Sadli, memperkirakan sekitar 60 persen perekonomian masyarakat terdampak, meski angka tersebut belum diukur secara independen. Besarnya perkiraan itu tetap menegaskan bahwa dampaknya melampaui urusan menyeberang sungai: kegiatan usaha terganggu dan anak-anak di seberang sungai harus memakai jalur darurat untuk mencapai sekolah di Babussalam. Ketika akses dasar bergantung pada penyeberangan sementara, warga menanggung risiko dan keterlambatan setiap kali kondisi sungai berubah. Karena itu, jembatan permanen bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan prasyarat agar kegiatan ekonomi dan layanan harian dapat pulih.
Jalur darurat tidak bisa menggantikan jembatan permanen
Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara sudah berulang kali membangun tanggul dan jalur penyeberangan sementara, termasuk akses yang diupayakan dapat dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat ketika debit sungai menyusut. Namun, banjir kembali menghancurkannya; menurut Sadli, jalur darurat telah dibangun tiga kali. Pada 13 September 2026, luapan Sungai Lawe Alas merusak tanggul penyeberangan, lalu warga bergotong royong membuka akses sementara dengan bantuan terbatas dari pemerintah daerah. Ketangguhan warga patut dihargai, tetapi swadaya tidak semestinya menjadi pengganti tanggung jawab pembangunan. Jembatan permanen sepanjang 180 meter diperkirakan membutuhkan Rp138 miliar, jumlah yang melampaui kemampuan fiskal kabupaten. Pemerintah daerah masih mengharapkan dukungan pemerintah pusat. Tanpa kepastian dukungan dan langkah pembangunan yang jelas, warga akan terus terjebak dalam siklus akses darurat yang rentan rusak, sementara sekolah dan usaha tetap menanggung akibatnya.
Normalisasi sungai dan penanganan longsor harus terintegrasi
Pemulihan Aceh Tenggara tidak cukup berhenti pada pembukaan jalur atau perbaikan satu titik. Setelah hujan deras, kenaikan debit Sungai Lawe Kisam dan Lawe Kinga membuat tanggul jebol, air meluap ke permukiman dan menggenangi lahan pertanian. Laporan sementara mencatat dampak pada tujuh kecamatan dan 13 desa, dengan 52 kepala keluarga atau 203 jiwa terdampak; tidak ada korban jiwa maupun pengungsi pada laporan tersebut. Kementerian PU melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera I melakukan normalisasi sungai pascabanjir dan menangani longsoran di kabupaten itu. Langkah lapangan mencakup mobilisasi alat berat dan karung pasir, pembukaan kembali alur serta penanganan segmen yang menyempit, dangkal, atau terhambat. Satu ekskavator dan dua truk jungkit juga dikerahkan untuk normalisasi Sungai Lawe Kihing. Upaya ini penting untuk mengurangi genangan, tetapi hasilnya akan terbatas jika penanganan longsor Aceh Tenggara dan sedimen tidak direncanakan sebagai satu sistem dari hulu hingga hilir.
Pemulihan perlu menggabungkan akses dan pengurangan risiko
Banjir terbaru juga merusak dan mengancam sekitar 50 hektare sawah, menumbangkan pohon di ruas Kutacane–Blangkejeren, serta mengganggu sejumlah jalan penghubung dan jembatan. Oprit Jembatan Mbarung Datuk–Lawe Sikap mengalami amblesan, sedangkan ruas Pulonas Baru–Lawe Rutung mengalami abrasi sepanjang 50 meter; beberapa ruas jalan tidak dapat dilalui. Gambaran ini menunjukkan bahwa kebutuhan warga tidak terpisah-pisah: akses harus dipulihkan bersamaan dengan pengendalian aliran air dan penanganan titik rawan. Normalisasi sungai merupakan langkah tanggap darurat yang berguna, tetapi harus disambung dengan penanganan permanen dan terpadu agar risiko banjir berulang berkurang. Pemerintah pusat perlu memberi kepastian dukungan bagi jembatan permanen, sementara pekerjaan sungai dan longsoran dilanjutkan berdasarkan kondisi lapangan. Kesimpulannya, pemulihan yang hanya menambal kerusakan akan mengulang kerentanan yang sama. Ukuran keberhasilan seharusnya ialah warga dapat melintas dengan aman dan ekonomi kembali bergerak tanpa bergantung pada jalur darurat.
