TPAKD Harus Berubah: Dari Forum Koordinasi Menjadi Mesin Penggerak
Program penguatan akses keuangan daerah adalah upaya terstruktur OJK dan pemerintah daerah untuk mempertemukan pelaku usaha lokal dengan lembaga keuangan dalam ekosistem pembiayaan yang konkret, terukur, dan berkelanjutan demi mendorong pengembangan ekonomi daerah melalui komoditas lokal unggulan.
Intinya, OJK sedang mengubah wajah Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD): dari forum rapat menjadi problem solver lapangan. Perubahan arah ini tegas dinyatakan dalam Workshop Penguatan Kapasitas TPAKD 2026 yang digabung dengan penandatanganan MoU Pengembangan Ekonomi Daerah berbasis kakao di Makassar, Kamis (20/8/2026). Bukan sekadar seremoni, kegiatan tersebut mempertemukan OJK, pemerintah daerah, industri jasa keuangan, dunia usaha, pelaku UMKM, dan petani untuk membangun ekosistem pembiayaan yang lebih konkret dan berkelanjutan.
Pesannya jelas: akses keuangan daerah harus diarahkan pada kegiatan ekonomi produktif, bukan disalurkan tanpa mempertimbangkan kebutuhan sektor usaha dan kemampuan masyarakat. Keberhasilan TPAKD, seperti ditegaskan kepala OJK wilayah, diukur dari peningkatan pembiayaan, lonjakan produktivitas, dan naiknya kesejahteraan, bukan dari banyaknya acara seremonial. Ini langkah yang tepat, dan terlambat bila TPAKD tetap diperlakukan sebagai meja koordinasi tanpa target konkret.
Kakao Sulawesi Selatan: Contoh Nyata Komoditas yang Butuh Pembiayaan Serius
Kakao di Sulawesi Selatan dijadikan contoh konkret bagaimana akses keuangan daerah bisa diarahkan untuk menguatkan komoditas lokal unggulan, bukan hanya menambah daftar program tanpa hasil.
Melalui MoU Pengembangan Ekonomi Daerah Komoditas Kakao, OJK mempertemukan PT Comextra Majora, PT Permodalan Nasional Madani, PT Pegadaian, serta petani dan pelaku UMKM kakao dalam satu ekosistem pembiayaan. Ini bukan pola lama kredit yang berdiri sendiri, melainkan model pembiayaan UMKM komoditas yang terkait dengan offtaker, penjamin, dan lembaga keuangan. Kolaborasi seperti ini membuat risiko usaha lebih terbagi dan peluang pembiayaan menjadi lebih besar.
Penguatan akses keuangan yang diarahkan ke kakao juga menunjukkan bagaimana pengembangan ekonomi daerah bisa fokus pada satu komoditas strategis terlebih dahulu, lalu diperluas. Menurut OJK, program TPAKD justru harus disesuaikan dengan karakter dan potensi unggulan masing-masing daerah, dengan target yang jelas dan hasil yang bisa diukur. Jika model kakao ini berhasil, ia bisa menjadi cetak biru bagi komoditas lain seperti kelapa atau rumput laut di wilayah berbeda.
Kaltara: Menjahit Ekosistem Pembiayaan untuk Kelapa, Cokelat, dan Rumput Laut
Di Kalimantan Utara, pengembangan ekonomi daerah dibaca secara spesifik melalui potensi kelapa, cokelat, dan rumput laut. Pemerintah provinsi menyadari bahwa komoditas lokal unggulan ini tidak akan naik kelas tanpa ekosistem pembiayaan yang menyatu dari hulu ke hilir.
Dalam audiensi Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang dengan Kepala OJK Kaltim-Kaltara Misran Pasaribu, kedua pihak menempatkan akses keuangan sebagai kunci pengembangan komoditas. Gubernur menegaskan pentingnya keterhubungan pelaku usaha dengan lembaga keuangan, penjamin, pasar, dan asuransi dalam satu ekosistem pembiayaan terintegrasi; komoditas yang punya potensi tetapi terkendala modal harus dihubungkan ke para pelaku tersebut agar pembiayaannya lebih mudah.
Sinergi OJK dan pemerintah provinsi di Kaltara tidak berhenti di koordinasi. Harapannya, pengembangan komoditas unggulan berjalan seiring dengan penguatan akses pembiayaan sehingga produktivitas dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Jika akses keuangan daerah di sini berhasil dipasang rapi, kelapa, cokelat, dan rumput laut tidak hanya akan mengisi pasar lokal, tetapi berpeluang menjadi motor ekspor regional.
Dampak Nyata bagi Petani, UMKM, dan Daya Saing Ekspor
Pertanyaan terpenting: apa untungnya bagi petani dan UMKM? Dengan pendekatan baru ini, pembiayaan UMKM komoditas tidak lagi berdiri sendiri, tetapi dibangun dalam ekosistem yang memastikan produk terserap pasar, risiko lebih terkelola, dan usaha berkelanjutan.
Kegiatan OJK yang mempertemukan industri jasa keuangan, dunia usaha, UMKM, dan petani bertujuan membangun ekosistem pembiayaan yang lebih konkret dan berkelanjutan. Di sisi lain, Pemprov Kaltara menekankan bahwa keterbatasan modal masih menjadi kendala besar bagi petani dan pelaku usaha, sehingga penguatan ekosistem pembiayaan menjadi keharusan. Jika akses keuangan daerah dirancang menyatu dengan offtaker dan asuransi, petani tidak lagi sendirian menanggung risiko gagal panen atau fluktuasi harga.
Secara jangka panjang, program ini jelas diarahkan untuk meningkatkan daya saing komoditas lokal unggulan dan mendorong nilai ekspor regional. Melalui sinergi ini, pengembangan komoditas unggulan diharapkan berjalan seiring dengan penguatan akses pembiayaan, sehingga produktivitas dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Dengan kata lain, pembiayaan yang lebih mudah diakses bukan tujuan akhir, melainkan jalan untuk mengangkat komoditas lokal ke level pasar yang lebih luas.
Kesimpulan: Akses Keuangan Bukan Lagi Pelengkap, tapi Strategi Utama
Upaya OJK mengubah peran TPAKD menjadi problem solver dan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah menandai pergeseran penting: akses keuangan daerah kini ditempatkan sebagai strategi utama pengembangan ekonomi daerah, bukan pelengkap kebijakan.
Fokus pada komoditas kakao di Sulawesi Selatan dan kelapa, cokelat, serta rumput laut di Kalimantan Utara menunjukkan bahwa komoditas lokal unggulan membutuhkan skema pembiayaan UMKM komoditas yang terhubung dengan pasar, penjamin, dan asuransi. Tanpa itu, potensi hanya akan berhenti dalam dokumen perencanaan.
Langkah berikutnya harus jelas: TPAKD wajib merancang program yang sesuai karakter daerah dengan target terukur, sementara pemerintah provinsi memastikan ekosistem pembiayaan terintegrasi terus diperkuat. Jika konsisten, sinergi ini berpeluang mengubah wajah komoditas lokal dari sekadar pengisi pasar tradisional menjadi penggerak utama ekspor regional.
