Capaian fisik memicu desakan percepatan
Realisasi pembangunan fisik adalah ukuran kemajuan pekerjaan konstruksi pemerintah daerah dibandingkan dengan rencana yang harus diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Di Bantul, capaian ukuran ini masih tertinggal, sehingga percepatan kini lebih mendesak daripada sekadar memenuhi jadwal administratif.
Hingga Triwulan III 2026, realisasi pembangunan fisik Bantul baru mencapai 69,40%. Angka tersebut mendorong DPRD meminta pemerintah kabupaten mempercepat pekerjaan menjelang penutupan tahun anggaran. Anggota Komisi C DPRD Bantul, Sapta Sarosa, menyatakan pesimistis seluruh target dapat tercapai sesuai rencana dan meragukan kemajuan proyek strategis, terutama perbaikan jalan.
Keraguan itu beralasan: waktu tersisa sekitar dua bulan, sementara sejumlah proyek belum rampung. Pemkab Bantul menetapkan 10 proyek strategis pada 2026, termasuk Taman Budaya Bantul, Jembatan Sumberan, beberapa ruas jalan, dan TPST Argodadi. Keterlambatan bukan sekadar persoalan laporan. Warga yang melewati jalan rusak masih menanggung dampak langsung selama pekerjaan tertunda.
Jalan menjadi ujian paling nyata
DPRD tepat menempatkan perbaikan jalan sebagai prioritas: manfaatnya terasa langsung bagi warga, sedangkan kemajuan proyek dapat dinilai dari ruas yang benar-benar selesai. Sapta meminta Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Bantul mengoptimalkan sisa waktu anggaran serta memusatkan perhatian pada infrastruktur jalan. Ia juga mendorong agar target dan dukungan anggaran untuk pekerjaan tahun ini ditingkatkan.
Skala pekerjaan memperlihatkan besarnya jarak antara janji dan pelaksanaan. Target pembangunan serta peningkatan jalan mencapai 600 kilometer. Namun, total jalan yang diperbaiki selama dua tahun terakhir diperkirakan belum mencapai 100 kilometer; pada 2026, perbaikan baru meliputi 18,8 kilometer di 63 ruas jalan. Dengan capaian tersebut, target 600 kilometer tidak akan meyakinkan jika tidak diterjemahkan menjadi tahapan tahunan yang terukur.
Bagi pengguna jalan Bantul, yang penting bukan banyaknya target di atas kertas, melainkan ruas rusak yang masuk prioritas dan kapan pekerjaannya selesai. Pemerintah perlu terbuka soal urutan penanganan agar keterbatasan waktu tidak membuat pekerjaan penting dikebut tanpa pengawasan mutu.
Perluas sumber anggaran, bukan sekadar mengejar akhir tahun
Mengandalkan APBD saja membuat target 600 kilometer rentan tersendat. Wakil Ketua DPRD Bantul Suradal mendorong pemerintah mencari pendanaan tambahan, termasuk Bantuan Keuangan Khusus dari Pemda DIY dan program pemerintah pusat seperti Instruksi Presiden untuk pembangunan jalan. DPRD juga dapat mendukung lewat anggaran perangkat daerah, pokok-pokok pikiran, dan skema BKK untuk jalan lingkungan yang tidak tertangani melalui anggaran dinas.
Ada potensi tambahan anggaran pusat sekitar Rp100 miliar untuk kabupaten pada 2027, tetapi besaran dan alokasinya belum dipastikan. Karena itu, dana tersebut belum bisa dihitung sebagai sumber pasti. Pemerintah Bantul perlu menyiapkan usulan proyek yang matang agar peluang dukungan dari pusat maupun DIY dapat diarahkan ke ruas dengan kebutuhan paling mendesak.
Keterbatasan fiskal memang nyata, termasuk berkurangnya alokasi dari pemerintah pusat, tetapi itu bukan alasan untuk membiarkan realisasi proyek berjalan lamban. Kesimpulannya, percepatan harus disertai prioritas jalan yang jelas, jadwal yang bisa diuji, dan strategi anggaran infrastruktur yang tidak bertumpu pada satu sumber. Tanpa langkah itu, target 600 kilometer berisiko tetap menjadi janji yang jauh dari pengalaman sehari-hari warga.
