Pencegahan harus dimulai sebelum kasus muncul
Pencegahan stunting adalah upaya melindungi pertumbuhan anak sejak sebelum kehamilan melalui pendampingan keluarga, pemenuhan gizi, dan layanan kesehatan yang berkesinambungan. Pendekatan dari hulu ini menjadi pesan utama Pemerintah Kabupaten Badung saat menguatkan koordinasi lintas sektor untuk mempercepat penurunan stunting. Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Stunting yang digelar Bappeda berlangsung di Ruang Rapat Satya Gosana I, Inspektorat Kabupaten Badung, pada Rabu, 21 Oktober 2026. Wakil Bupati Bagus Alit Sucipta memimpin rapat sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Badung. Fokus sebelum kasus terjadi lebih masuk akal daripada mengandalkan pemulihan setelah anak terdampak. Namun, pencegahan bukan pengganti perawatan: rapat itu juga menegaskan perlunya menangani anak yang telah mengalami stunting. Strategi yang seimbang harus menjangkau keluarga berisiko lebih awal tanpa mengabaikan kebutuhan anak yang sudah teridentifikasi.
Target angka perlu dibaca bersama mutu pendataan
Badung menetapkan target prevalensi stunting 7 persen pada 2026, lalu menurunkannya menjadi 6,80 persen pada 2027, 6,60 persen pada 2028, dan 6,40 persen pada 2029. Data EPPBGM mencatat prevalensi 2,5 persen pada 2025. Angka target dan catatan tersebut memberi arah, tetapi pemerintah juga harus menjelaskan perubahan cakupan pendataan agar kemajuan dapat dinilai dengan tepat. Perluasan pencatatan pada 2026 disebut membuat angka meningkat; pendataan kini tidak hanya mengandalkan balita yang datang ke Posyandu, tetapi juga mencakup balita yang tercatat melalui fasilitas pelayanan kesehatan. Ini bukan alasan untuk melonggarkan sasaran. Sebaliknya, data yang menjangkau lebih banyak anak dapat membantu menemukan keluarga yang sebelumnya luput. Karena itu, pemantauan dan evaluasi perlu berjalan beriringan dengan layanan, disertai pelaporan yang terbuka tentang cakupan dan mutu data.
Koordinasi lintas sektor harus terasa di tingkat keluarga
Koordinasi lintas sektor hanya bernilai jika menghasilkan dukungan yang mudah dijangkau keluarga, bukan berhenti pada rapat dan pembagian tugas. Rencana Aksi Daerah 2025–2029 dan Rencana Aksi Tahunan 2026 mengarahkan pencegahan sebagai prioritas hingga desa dan kelurahan, memperluas kesadaran masyarakat serta akses pangan bergizi, dan mengoptimalkan Posyandu serta kader untuk mendampingi keluarga berisiko. Pendataan juga melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta pemerintah desa dan kelurahan. Pembagian peran ini penting karena kebutuhan keluarga tidak berhenti pada satu layanan kesehatan. Intervensi stunting yang efektif perlu menyambungkan informasi, pendampingan, pangan, dan pemeriksaan rutin. Jika koordinasi membuat keluarga lebih cepat mendapat bantuan yang sesuai, barulah kerja lintas instansi tampak dalam kehidupan sehari-hari.
Program stunting Badung merangkum upaya tersebut dalam layanan yang menyentuh berbagai tahap kehidupan. Program Tri Pasti mendata dan mengarahkan calon pengantin untuk berkonsultasi, mendorong pemeriksaan rutin ibu hamil di Puskesmas, serta memastikan balita memperoleh layanan Posyandu. Badung Bergaya mendampingi keluarga berisiko, Dapur Dahsyat mendukung ketersediaan makanan tambahan, sedangkan Garbasari berfokus pada Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan. Intervensi prioritas juga mencakup pemantauan gizi ibu hamil, ASI eksklusif, serta makanan pendamping ASI berkualitas yang kaya protein hewani. Susunan ini menunjukkan mengapa pencegahan tidak semestinya dibatasi pada penanganan kasus: dukungan perlu hadir sebelum kehamilan hingga masa awal kehidupan anak. Tantangannya adalah memastikan semua program saling terhubung, bukan berjalan sebagai daftar kegiatan yang terpisah.
Ukuran keberhasilan adalah jangkauan dan kesinambungan
Arah Badung sudah tepat: mencegah dari hulu sambil tetap merawat anak yang telah mengalami stunting. Namun, target tahunan hanya akan bermakna jika pendampingan keluarga, akses pangan bergizi, layanan Posyandu, dan pemeriksaan kehamilan benar-benar tersambung serta menjangkau warga yang berisiko. Rencana aksi sampai 2029 memberi kerangka tindak lanjut, sementara pemantauan dan evaluasi dapat menguji apakah layanan berkualitas dan pelaksanaan program dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah perlu terus menjelaskan hasilnya dengan memperhatikan perubahan cakupan pendataan, agar kenaikan yang muncul karena lebih banyak anak tercatat tidak disalahartikan sebagai kemunduran tanpa konteks. Pada akhirnya, koordinasi lintas sektor bukan tujuan tersendiri. Keberhasilannya harus terlihat ketika keluarga memperoleh dukungan lebih awal dan anak mendapat asupan serta layanan yang dibutuhkan—sebelum risiko berubah menjadi kasus.
