Karhutla Lintas Batas: Dari Asap ke Ancaman Hukum
Karhutla lintas batas adalah kebakaran hutan dan lahan yang asapnya melampaui wilayah satu negara dan mencemari udara negara lain, sehingga memicu tanggung jawab korporat hutan, memaksa penegakan hukum lintas yurisdiksi, dan mengubah kabut asap menjadi persoalan diplomasi, ekonomi, serta reputasi bagi perusahaan yang konsesinya diduga menjadi sumber api. Ketika asap dari Kalimantan dan Sumatra terdeteksi bergerak menuju Singapura, masalah yang dulu dianggap sekadar isu lingkungan lokal berubah menjadi sengketa regional yang menyasar langsung nama-nama korporasi di sektor kehutanan dan perkebunan.
Kuncinya: Singapura tidak lagi menunggu itikad baik tetangga, tetapi memakai Transboundary Haze Pollution Act (THPA) sebagai alat THPA enforcement terhadap sepuluh perusahaan yang konsesinya terindikasi terkait karhutla lintas batas. Pemberitahuan tindakan pencegahan (Preventive Measure Notices/PMNs) mewajibkan perusahaan menghentikan pembakaran, mengerahkan tim pemadam, dan menyerahkan rencana mitigasi kepada otoritas Singapura. Ini bukan sekadar teguran administratif; ini sinyal bahwa kabut asap diplomasi sedang naik kelas menjadi sengketa hukum lintas batas yang bisa berujung sanksi pidana maupun perdata di luar negeri.
PT Hutan Lestari Raya: Konsesi Luas, Sorotan Tajam
PT Hutan Lestari Raya (PT HLR) adalah contoh telanjang bagaimana model bisnis Hutan Tanaman Industri bisa berbalik menjadi risiko hukum lintas batas ketika tata kelola lahan dipertanyakan. Perusahaan ini mengantongi izin pemanfaatan hutan seluas 31.630 hektare di Bangka Belitung, namun hingga Mei 2025 baru merealisasikan penanaman 54,4 hektare. Ketimpangan antara skala konsesi dan realisasi budidaya memunculkan pertanyaan: seberapa siap perusahaan ini mengendalikan api di wilayah seluas itu ketika musim kering datang?
Nama PT HLR masuk daftar tujuh entitas yang menerima pemberitahuan tindakan pencegahan dari badan lingkungan Singapura pada 16 Oktober 2026 karena asap dari area konsesi terindikasi melintasi batas negara. Laporan organisasi masyarakat sipil menyebut Erik Setiawan sebagai pemilik manfaat perusahaan ini, dengan Akie Setiawan juga dikaitkan dalam analisis karhutla kronis. Di dalam negeri, DPRD setempat sudah mempertanyakan tumpang tindih kawasan HTI dengan perkebunan warga. Di luar negeri, THPA enforcement memaksa PT HLR membuktikan bahwa mereka mampu menghentikan pembakaran dan memadamkan api. Jika gagal, kasus ini berpotensi menjadi preseden pahit bagi korporasi kehutanan lain yang menganggap izin konsesi sebagai tameng reputasi.
| Aspek | Fakta Utama | Implikasi |
|---|---|---|
| Luas konsesi | 31.630 ha di Bangka Belitung | Tanggung jawab pengendalian api sangat besar |
| Realisasi tanam | 54,4 ha hingga Mei 2025 | Pertanyaan soal pemanfaatan dan pengawasan lahan |
| Status hukum | Terima PMN berbasis THPA dari Singapura | Berpotensi jadi kasus uji penegakan lintas batas |
TBLA–PML: Hubungan Bisnis yang Berpotensi Menjadi Beban Reputasi
Jika PT HLR disorot karena konsesinya, PT Tunas Baru Lampung Tbk (TBLA) menghadapi jenis risiko berbeda: risiko asosiasi. PT Paramitra Mulia Langgeng (PML) disebut sebagai salah satu pemegang konsesi yang menerima Preventive Measure Notice dari otoritas Singapura terkait dugaan kebakaran yang memicu kabut asap lintas batas. Di laporan keuangan TBLA, PML tercatat sebagai pihak berelasi dengan adanya transaksi penjualan bahan pembantu berupa suku cadang. Manajemen TBLA buru-buru menegaskan bahwa transaksi tersebut tidak terkait dengan kegiatan usaha utama di perkebunan sawit dan tebu.
Masalahnya, hubungan kepemilikan dan jabatan membuat garis pemisah antara TBLA dan PML tampak kabur di mata publik: pemegang saham PML, Widarto dan Santoso Winata, juga pemegang saham TBLA, sementara sejumlah direksi dan komisaris TBLA merangkap jabatan di PML. TBLA menolak keras anggapan bahwa mereka memiliki saham, penguasaan lahan, atau keterlibatan dalam pengelolaan konsesi PML, serta menyatakan tidak ada ketergantungan pasokan, jasa, maupun lahan. Secara hukum, bantahan ini penting. Namun secara reputasi, kabut asap diplomasi membuat rantai relasi korporasi ikut diperiksa. Di era tanggung jawab korporat hutan, argumen “sekadar jual sparepart” terdengar rapuh ketika publik melihat struktur kepemilikan yang saling bertaut.
Sepuluh Perusahaan di Bawah THPA: Eskalasi Diplomasi Asap
Penambahan tiga perusahaan baru dari Kalimantan—PT Buana Megatama Jaya, PT Mananjung Hayak, dan PT Baratama Putra Perkasa—ke dalam daftar sasaran tindakan terkait dugaan karhutla menandai eskalasi jelas dalam kabut asap diplomasi. Dengan langkah ini, total sepuluh perusahaan menjadi target pemberitahuan berdasarkan aturan polusi asap lintas batas Singapura. Otoritas lingkungan Singapura menyebut adanya indikasi asap dari kebakaran di wilayah konsesi perusahaan-perusahaan tersebut bergerak hingga ke negaranya.
Pemberitahuan pencegahan mewajibkan perusahaan mengerahkan personel pemadam, menghentikan pembakaran yang sedang berlangsung, tidak memulai pembakaran baru, dan menyampaikan rencana tindakan pemadaman serta pencegahan kebakaran serupa. Secara formal, surat ini belum merupakan vonis atas tanggung jawab karhutla, tetapi menjadi dasar bagi Singapura untuk memantau respons perusahaan dan menyiapkan langkah penegakan hukum lebih lanjut terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab atas kabut asap lintas batas. Pesannya tegas: bagi korporasi, karhutla lintas batas bukan lagi sekadar risiko operasional, melainkan ancaman litigasi di yurisdiksi asing yang bisa memengaruhi akses pasar, pendanaan, dan citra global.
Dari Teguran ke Preseden: Apa yang Harus Dipelajari Korporasi
Melihat pola tindakan Singapura, jelas bahwa THPA enforcement bukan sekadar alat tekanan politik, melainkan kerangka hukum yang memaksa korporasi menanggung konsekuensi atas asap yang melintasi batas negara. Sepuluh perusahaan yang kini berada di radar menunjukkan tiga pelajaran penting: pertama, struktur kepemilikan dan relasi bisnis akan dibedah sedetail laporan keuangan; kedua, konsesi luas tanpa pengendalian kebakaran yang memadai adalah undangan terbuka bagi penegak hukum; ketiga, bantahan formal tanpa transparansi tata kelola hanya akan memperpanjang keraguan publik.
Ke depan, Singapura sudah menyatakan kemungkinan mengambil langkah penegakan hukum lebih lanjut terhadap perusahaan yang terbukti bertanggung jawab atas kabut asap lintas batas. Jika itu terjadi, kasus-kasus ini bisa menjadi preseden regional tentang bagaimana negara terdampak menuntut tanggung jawab korporat hutan di luar batas teritorial. Bagi korporasi, pilihan strategisnya sederhana namun berat: berinvestasi serius pada pencegahan karhutla lintas batas dan transparansi kepemilikan, atau menunggu sampai kabut asap berubah menjadi gugatan yang menggerus nilai dan kepercayaan pasar.
