Pernyataan Oksigen Mengalihkan Perhatian
Kabut asap karhutla adalah pencemaran udara dari kebakaran hutan dan lahan yang menyebar melampaui batas negara, mengganggu kesehatan serta kegiatan sehari-hari masyarakat di kawasan terdampak. Di tengah krisis itu, Menteri Senior Singapura K. Shanmugam mengkritik pernyataan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Syahganda Nainggolan pada 19 Oktober 2026. Syahganda sebelumnya mengatakan hutan Indonesia turut menyumbang oksigen bagi Singapura dan Malaysia, sementara kebakaran disebutnya sebagai fenomena alam yang tidak sepenuhnya disebabkan kesalahan manusia. Shanmugam menilai komentar soal oksigen tidak tepat ketika warga di berbagai negara menanggung dampak asap. “Mengecewakan bahwa seorang pejabat Indonesia baru-baru ini mengatakan bahwa oksigen Singapura berasal dari hutan mereka,” ujarnya. Kritik itu punya dasar, tetapi perang retorika juga berisiko menggeser perhatian dari pertanyaan yang lebih penting: siapa yang membakar, siapa yang mendapat keuntungan, dan mengapa pengawasan gagal mencegahnya?
Akar Perselisihan Ada pada Korporasi
Ketegangan Indonesia Singapura bukan semata soal pilihan kata pejabat. Ketika asap menyeberang, warga menghadapi kualitas udara yang memburuk dan potensi gangguan kesehatan serta aktivitas harian. Namun, perdebatan baru bermakna jika berujung pada penindakan terhadap perusahaan yang diduga memicu kebakaran. Badan Lingkungan Hidup Nasional Singapura merilis daftar 10 perusahaan terduga penyebab karhutla berdasarkan undang-undang pencemaran kabut asap lintas batas. Dari sisi Indonesia, pejabat kepolisian menyebut 98 kasus korporasi sedang didalami dan terdapat keterlibatan pihak asing. Angka-angka itu menggarisbawahi bahwa persoalannya melampaui pelaksana di lapangan: induk usaha dan pemilik manfaat lintas batas juga perlu diperiksa. Singapura, sebagai tempat beroperasinya kantor pusat dan pemilik manfaat sejumlah korporasi terkait, tidak semestinya hanya menuntut Jakarta bertindak; tanggung jawab penegakan kepatuhan juga perlu dijalankan di wilayahnya. Tanpa kerja sama itu, penegakan hukum karhutla akan berhenti pada sasaran yang paling mudah dijangkau.
Dari Daftar Perusahaan ke Tindakan Nyata
Singapura menyatakan akan mengirimkan pemberitahuan pencegahan kepada tiga perusahaan tambahan yang konsesinya diduga terkait kebakaran. Permintaan itu mencakup pengerahan petugas pemadam, penghentian atau pencegahan pembakaran, serta penyerahan rencana untuk memadamkan api dan mencegah kebakaran berulang. Pemerintah Singapura juga menyatakan siap membantu melalui kerja sama teknis dan dukungan penanganan kebakaran di lapangan. Langkah-langkah ini lebih berguna daripada saling membalas komentar, tetapi pemberitahuan belum sama dengan pertanggungjawaban hukum. Ada tanda perbaikan: Shanmugam menilai sejumlah keputusan pemerintah Indonesia menunjukkan keseriusan menghadapi kabut asap lintas negara. Namun, kesenjangan pelaksanaan tetap menjadi ujian—mulai dari konsistensi pengawasan hingga perlindungan hutan dan gambut serta penindakan terhadap pelaku. Diplomasi lingkungan ASEAN seharusnya menghubungkan daftar dugaan, penyelidikan, dan tindakan lapangan, bukan membiarkan setiap negara berhenti pada pernyataan publik.
Kerja Sama Harus Mengalahkan Adu Retorika
Kabut asap juga memengaruhi masyarakat Malaysia, sehingga dampaknya jelas bukan urusan domestik semata. Namun, mengubah krisis lintas batas menjadi pertandingan siapa paling berjasa—atau siapa paling bersalah—tidak memadamkan api. Jakarta perlu memastikan penyelidikan korporasi berlanjut menjadi penegakan yang konsisten; Singapura perlu memakai kewenangannya terhadap entitas dan pemilik manfaat yang berada dalam jangkauannya. Keduanya juga perlu membuka ruang koordinasi teknis agar dukungan dapat menjawab kebutuhan pemadaman, bukan memperpanjang saling sindir. Inilah ukuran diplomasi yang patut: hasil yang dirasakan warga, bukan kemenangan dalam adu kutipan. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan sejumlah langkah yang mendapat apresiasi, tetapi kepercayaan kawasan hanya akan tumbuh ketika langkah itu diterapkan secara merata dan pelaku dimintai pertanggungjawaban. Kesimpulannya tegas: selama penegakan hukum karhutla tertinggal dari retorika, kabut asap akan terus menguji hubungan bertetangga.
