Komitmen yang harus melampaui pemadaman
Karhutla adalah kebakaran hutan dan lahan yang dapat berlangsung lama, mengancam keselamatan petugas serta warga, dan menyebarkan dampak seperti kabut asap melampaui batas negara. Dalam sesi pleno KTT ASEAN ke-49 di Manila, Filipina, pada Minggu, 15 November 2026, Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen Indonesia untuk mencegah dan menangani kebakaran tersebut.
Pernyataan itu penting, tetapi nilainya akan ditentukan oleh tindakan sebelum api berkobar, bukan hanya skala respons setelahnya. Kebakaran yang berlangsung hampir empat bulan memperlihatkan bahwa pemadaman saja tidak cukup. Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah sedang menyiapkan lembaga baru dan sejumlah program untuk memperkuat pencegahan. Inilah sisi yang paling perlu ditagih dari komitmen ASEAN: kerja sama dan janji politik mesti berujung pada upaya sistematis yang mengurangi risiko kebakaran, bukan sekadar menanggulangi akibatnya.
Skala operasi dan harga yang dibayar petugas
Sebanyak 71.000 petugas karhutla dikerahkan untuk menangani kebakaran yang berlangsung hampir empat bulan. Angka sebesar itu menggambarkan mobilisasi luar biasa, tetapi juga menegaskan betapa besar tekanan operasi di lapangan. Dalam pemadaman karhutla, para petugas menghadapi bahaya langsung; skala pengerahan tidak boleh membuat pengorbanan mereka diperlakukan sebagai angka belaka.
Prabowo menyatakan operasi tersebut menelan korban 16 personel, melukai sejumlah petugas lain, dan menyebabkan dua helikopter hilang. Kehilangan nyawa dan alat operasi menunjukkan bahwa respons kebakaran membawa risiko nyata bahkan ketika negara mengerahkan sumber daya besar. Karena itu, komitmen penanganan harus mencakup perlindungan petugas, kesiapan operasi, dan pencegahan yang menekan kebutuhan menghadapi api dalam skala sebesar ini.

Dampak lintas batas menuntut akuntabilitas
Karhutla Indonesia bukan hanya persoalan di dalam negeri ketika kabut asapnya melintasi perbatasan. Kebakaran berkepanjangan tersebut turut berdampak pada masyarakat di Malaysia dan Singapura; Prabowo menyampaikan permohonan maaf atas nama pemerintah dan rakyat Indonesia kepada warga kedua negara. Dampak terhadap masyarakat di luar wilayah kebakaran membuat pencegahan menjadi tanggung jawab bersama yang mendesak, bukan sekadar urusan pemadaman nasional.
Penegakan hukum juga menjadi bagian penting dari komitmen yang disampaikan. Pemerintah telah mencabut 17 konsesi; 26 perusahaan sedang diselidiki, 11 telah didakwa, 23 masuk daftar yang akan didakwa, dan secara keseluruhan 104 perusahaan berada dalam penyelidikan kepolisian. Angka-angka itu menunjukkan langkah yang telah ditempuh, tetapi hasil akhirnya bergantung pada proses yang konsisten dan pertanggungjawaban yang nyata. Tanpa penegakan yang tegas dan pencegahan terencana, risiko asap lintas batas dan bahaya bagi petugas akan terus berulang.
Ukuran keberhasilan ada pada pencegahan
Pernyataan di Manila memberi sinyal bahwa pemerintah memahami perlunya menggeser perhatian dari pemadaman menuju pencegahan. Namun lembaga baru dan program yang masih disiapkan baru akan bermakna jika mampu memperkuat kesiapsiagaan sebelum kebakaran terjadi dan memastikan penindakan berjalan sampai tuntas.
Pada akhirnya, kekuatan komitmen ASEAN tidak diukur dari jumlah personel yang dikerahkan setelah api meluas, melainkan dari kemampuan mencegah kebakaran, melindungi masyarakat lintas batas, dan menjaga keselamatan petugas karhutla. Pengorbanan 16 personel dan kehilangan dua helikopter seharusnya menjadi pengingat bahwa respons besar saja bukan keberhasilan. Keberhasilan yang sesungguhnya ialah membuat kebakaran lebih jarang terjadi dan memastikan setiap petugas yang bertugas dapat pulang dengan selamat.






