Dari pemahaman menuju gerakan
Moderasi beragama adalah cara memahami dan menjalankan agama dengan sikap seimbang, menghormati perbedaan, serta menjaga ruang hidup bersama yang damai dan berkeadaban. Karena itu, pelatihan kader akan lebih bermakna bila tidak berhenti pada penguasaan konsep, tetapi menyiapkan peserta untuk memandu percakapan dan mendorong tindakan nyata. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (UIN Saizu) Purwokerto bekerja sama dengan Pusat Penguatan Moderasi Beragama Kementerian Agama dan LPDP menyelenggarakan pelatihan di Hotel Aston Purwokerto pada 26 Oktober hingga 1 November 2026. Memasuki hari kedua pada 27 Oktober, kegiatan diarahkan untuk memperkuat pemahaman, keterampilan fasilitasi, dan kemampuan peserta mengembangkan gerakan di kampus maupun masyarakat. Fokus ini tepat: kader inklusif dibutuhkan bukan hanya untuk menyampaikan nilai toleransi, tetapi juga untuk membantu orang menghadapi perbedaan tanpa memperuncingnya.
Konsep harus bertemu keterampilan
Pelatihan moderasi beragama ini berlangsung selama tujuh hari dengan bobot 72 jam pelajaran dan menggunakan format Training of Trainers. Peserta mempelajari konsep dan kebijakan moderasi, nilai universal agama, perspektif teologi, wawasan kebangsaan, serta penguatan moderasi di perguruan tinggi. Namun, materi konseptual saja tidak cukup untuk mengubah suasana diskusi atau kebiasaan di lingkungan peserta. Karena itu, program turut melatih keterampilan menyampaikan materi, fasilitasi diskusi, mengurai asumsi, membangun komitmen belajar, menyelesaikan konflik, dan mengelola proses pembelajaran melalui latihan microtraining. Kombinasi ini merupakan pilihan yang penting. Gagasan tentang penghormatan terhadap perbedaan baru terasa manfaatnya ketika kader mampu menjelaskannya dengan bahasa yang dapat dipahami dan menjaga percakapan tetap terbuka, terutama saat isu sensitif memunculkan ketegangan.
Membaca persoalan sebelum merancang aksi
Kader tidak bisa menggerakkan perubahan dengan pesan umum yang sama untuk setiap tempat. Peserta karena itu diajak menganalisis persoalan sosial, menggunakan scenario thinking, pendekatan gunung es dan Proses U, serta merancang strategi penguatan moderasi sesuai kebutuhan lingkungan masing-masing. Pendekatan tersebut menegaskan bahwa praktik moderasi beragama perlu berangkat dari kondisi nyata: siapa yang terlibat, asumsi apa yang memicu gesekan, dan ruang dialog mana yang dapat dibuka. Di perguruan tinggi, langkahnya bisa berupa pengembangan ekosistem moderat; di masyarakat, penggerak diharapkan memperkuat sikap saling menghormati, dialog antarumat beragama, dan penyelesaian perbedaan secara damai. Nilai pelatihan pada akhirnya akan diukur dari tindakan setelah kelas usai. Kemampuan memfasilitasi dialog harus berubah menjadi kebiasaan mengajak pihak berbeda duduk bersama, bukan sekadar menjadi keterampilan yang tersimpan dalam modul.
Ujian sesungguhnya ada setelah pelatihan
Rangkaian kegiatan akan ditutup dengan refleksi, evaluasi, dan penyusunan rencana tindak lanjut. Hasil pelatihan diharapkan diterapkan melalui program kampus maupun inisiatif penguatan moderasi di tengah masyarakat. Tahap ini seharusnya menjadi jembatan antara pembelajaran dan kerja lapangan, bukan formalitas penutup. Harapan UIN Saizu agar peserta menjadi penggerak yang memperkuat sikap saling menghormati, mengembangkan dialog antarumat beragama, dan mendorong penyelesaian perbedaan secara damai memberi ukuran yang jelas bagi keberhasilan program. Ukurannya bukan hanya seberapa lancar kader menyampaikan materi, melainkan apakah mereka mampu membangun ruang aman untuk berdiskusi dan menjaga tindak lanjut tetap berjalan. Pelatihan ini menyediakan bekal konseptual sekaligus keterampilan praktis. Tantangan berikutnya adalah konsistensi: kader perlu membawa metode fasilitasi dan praktik moderasi beragama ke lingkungan masing-masing agar kehidupan inklusif tumbuh lewat tindakan sehari-hari.
