Pelatihan membangun jurnalisme yang berguna bagi publik
Pelatihan jurnalis lingkungan dan kebencanaan adalah pembekalan untuk membantu wartawan memahami isu, memeriksa informasi, dan menyampaikan berita yang berguna tanpa mengabaikan keselamatan. Kebutuhan itu tampak dalam dua kegiatan berbeda: BNPB mengadakan lokakarya kebencanaan bagi 35 jurnalis di Surabaya pada 28–29 Oktober 2026, sementara DPW IMO Indonesia Sumatera Utara dan Green Justice Indonesia sepakat menggelar pelatihan jurnalistik lingkungan. Keduanya menolak anggapan bahwa liputan cukup bermodal kecepatan. Berita tentang bencana dapat memengaruhi tindakan warga saat krisis; berita lingkungan membentuk pemahaman publik atas persoalan yang sering sarat istilah teknis dan kepentingan. Karena itu, pembekalan bukan tambahan kosmetik bagi profesi, melainkan syarat agar informasi publik lebih akurat, mudah dipahami, dan tidak memperbesar risiko.
Lokakarya BNPB didukung Pemerintah Australia melalui program Siap Siaga dan berkolaborasi dengan BPBD Provinsi Jawa Timur. Bagi jurnalisme kebencanaan, sasaran utamanya bukan hanya melaporkan kejadian, tetapi membantu masyarakat memahami risiko dan pilihan tindakan. Seperti ditegaskan Team Leader Siap Siaga Lucy Dickinson, “Jurnalisme kebencanaan bukan sekadar peliputan peristiwa. Jurnalisme kebencanaan adalah bagian dari upaya pengurangan risiko bencana.” Pandangan ini tepat: mutu liputan krisis seharusnya dinilai bukan hanya dari kecepatannya, tetapi juga dari apakah informasi itu membantu orang mengambil keputusan.
Di wilayah bencana, data dan keselamatan berjalan bersama
Lokakarya dua hari di Surabaya membekali 35 jurnalis Jawa Timur dengan materi tentang bencana hidrometeorologi dan geologi, sistem komando darurat, serta kepekaan dalam meliput bencana. Fokus tersebut menjawab tantangan yang nyata: data yang keliru atau tak tepercaya dapat membuat warga salah memahami ancaman. BNPB menekankan pentingnya akurasi data bencana, termasuk informasi tentang tindakan yang dapat dilakukan masyarakat saat bencana dan cara menjauhi ancaman. Pelatihan juga menghadirkan narasumber dari PVMBG, BMKG, BPBD, PMI, serta jurnalis senior. Ragam keahlian ini penting karena wartawan perlu menerjemahkan informasi teknis dengan cermat, bukan sekadar mengulang angka atau pernyataan resmi tanpa konteks.
Namun, ketepatan informasi tidak boleh dibayar dengan nyawa. BNPB mengingatkan, “Tidak ada berita yang senilai nyawa.” Materi keselamatan peliputan mencakup prosedur keamanan di area bencana, sementara sesi lain membahas dukungan kesehatan mental dan psikososial bagi penyintas maupun jurnalis. Penekanan ini patut dipandang sebagai bagian inti kompetensi, bukan pelengkap setelah keterampilan mencari berita. Liputan yang aman memungkinkan wartawan terus bekerja dan menyampaikan kabar tanpa menambah jumlah orang yang terdampak. Untuk warga, pelaporan yang hati-hati dapat memperkuat literasi mitigasi, mendorong perilaku lebih aman, dan membantu penyelamatan saat krisis.
Liputan lingkungan menuntut ketepatan istilah dan konteks
Arah pelatihan jurnalis lingkungan berbeda dari lokakarya kebencanaan, meski keduanya bertumpu pada ketelitian. DPW IMO Indonesia Sumatera Utara bersama Green Justice Indonesia merencanakan pelatihan bagi wartawan di Kantor GJI Medan pada awal Desember 2026. Materinya ditujukan untuk memperluas pemahaman tentang kehutanan, ekosistem, tata kelola lingkungan yang berkeadilan, perlindungan keanekaragaman hayati, serta kebijakan publik berbasis bukti. Pemicu kegiatan ini jelas: masih ditemukan pemberitaan yang memakai istilah lingkungan secara kurang tepat. Kekeliruan terminologi bukan soal gaya bahasa semata; istilah yang salah dapat mengaburkan persoalan dan membuat pembaca keliru memahami dampak maupun tanggung jawab.
Jika pelatihan kebencanaan menekankan data terkini, mitigasi, dan keselamatan di lokasi berbahaya, pelatihan lingkungan menargetkan penguasaan konsep dan bahasa yang akurat untuk menjelaskan persoalan jangka panjang. Kedua pendekatan itu saling melengkapi. Wartawan yang memahami istilah lingkungan dapat memberi konteks pada penyebab dan konsekuensi risiko, sedangkan keterampilan kebencanaan membantu menyampaikan ancaman yang mendesak tanpa menebar kebingungan. Pelatihan lingkungan tersebut juga membatasi jumlah peserta, sehingga wartawan dan pemilik media yang berminat diminta mendaftar melalui sekretariat organisasi. Sasaran akhirnya sama: informasi yang benar, jelas, dan bisa dipahami masyarakat.
Pembekalan harus berlanjut setelah lokakarya
Dua kegiatan ini menunjukkan bahwa pelatihan sesekali belum cukup jika pengetahuan tidak diterapkan dan diperbarui. BNPB berharap para jurnalis yang mengikuti lokakarya menjadi awal terbentuknya forum komunikasi permanen antara BNPB, BPBD, dan media. Rencana tersebut layak didukung karena hubungan kerja yang rutin dapat membantu memperjelas alur informasi ketika bencana terjadi, sekaligus memperkuat kepercayaan publik. Di Sumatera Utara, pelatihan lingkungan yang dijadwalkan pada awal Desember memberi kesempatan bagi wartawan untuk membenahi pemahaman istilah dan persoalan lingkungan sebelum menerbitkan berita.
Kesimpulannya, kedua pelatihan mengajarkan bahwa jurnalisme bermutu membutuhkan lebih dari kemampuan menulis cepat. Liputan bencana menuntut literasi mitigasi, akurasi data bencana, dan keselamatan peliputan; liputan lingkungan memerlukan ketepatan istilah serta pemahaman atas ekologi dan kebijakan berbasis bukti. Menggabungkan keterampilan itu akan membantu media memberi konteks, mengurangi risiko salah paham, dan melayani kebutuhan warga. Pembekalan jurnalis seharusnya menjadi investasi berkelanjutan bagi informasi publik yang lebih aman dan dapat dipercaya.
