Angka besar, laju pertumbuhan tetap tipis
Penerimaan cukai rokok adalah setoran negara dari pungutan atas produk hasil tembakau, yang besarnya dipengaruhi tarif cukai dan jumlah produksi rokok yang memenuhi kewajiban. Hingga 31 Oktober 2026, Kementerian Keuangan mencatat penerimaan cukai Rp185,8 triliun, dengan pertumbuhan tahunan hanya 0,9%. Capaian itu penting, tetapi angka nominal yang besar tidak boleh menutupi persoalan utama: penerimaan bertambah lambat karena pemerintah menahan tarif sepanjang tahun. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa kenaikan setoran terutama bersumber dari peningkatan produksi, bukan perubahan pungutan. Dengan kata lain, penerimaan saat ini bergantung pada volume produksi. Itu bukan landasan yang cukup kuat untuk menganggap kinerja cukai telah sehat, apalagi jika pertumbuhan produksi kelak melemah.
Dalam konteks cukai Oktober 2026, pertumbuhan 0,9% menunjukkan betapa terbatasnya ruang kenaikan penerimaan ketika tarif tetap. Pilihan menahan tarif mungkin memberi kepastian bagi industri, tetapi sekaligus membuat pemerintah lebih bergantung pada produksi dan kepatuhan pembayaran. Karena itu, angka Rp185,8 triliun sebaiknya dibaca sebagai capaian yang perlu dipertahankan, bukan alasan untuk berpuas diri. Pertanyaan berikutnya bukan sekadar berapa banyak rokok diproduksi, melainkan berapa banyak yang masuk jalur resmi dan membayar kewajiban cukainya.

Penerimaan lain tumbuh lebih cepat
Seluruh penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp267,2 triliun hingga Oktober, setara 79,5% dari target APBN 2026 dan tumbuh 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Perbedaan laju ini menegaskan bahwa cukai menjadi titik yang lebih rapuh di tengah kinerja penerimaan lain yang tumbuh lebih cepat. Bea masuk mencapai Rp46,9 triliun, naik 14,4%, sementara bea keluar sebesar Rp34,5 triliun, meningkat 43,4%. Pertumbuhan bea keluar ditopang kenaikan harga komoditas serta volume ekspor minyak kelapa sawit mentah dan produk turunannya. Perbandingan tersebut penting: penerimaan cukai tidak bisa terus mengandalkan dorongan produksi, sementara pos lain mendapat dukungan dari aktivitas perdagangan dan kondisi pasar.
Pemerintah perlu melihat perlambatan cukai sebagai tantangan kepatuhan sekaligus kebijakan, bukan sekadar selisih statistik. Saat tarif tidak berubah, pengawasan yang mampu memastikan produk bercukai benar-benar membayar kewajibannya menjadi lebih menentukan. Namun penindakan tidak bisa menggantikan strategi penerimaan jangka panjang: ia menjaga agar penerimaan yang semestinya masuk tidak bocor, bukan otomatis menciptakan pertumbuhan baru. Karena itu, target pendapatan negara menuntut dua pekerjaan berjalan beriringan—menjaga kepatuhan dan mengawasi aktivitas perdagangan serta peredaran barang kena cukai.
Rokok ilegal menguji efektivitas pengawasan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melaporkan penyitaan 1,7 miliar batang rokok ilegal melalui 17.108 penindakan hingga Oktober 2026; jumlah temuan itu melonjak 80% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Skala tersebut membuat pengawasan rokok ilegal bukan pekerjaan tambahan, melainkan bagian penting dari upaya menjaga penerimaan. Rokok yang beredar tanpa memenuhi kewajiban cukai dapat memperoleh keunggulan harga atas produk resmi, merugikan produsen yang patuh dan merusak persaingan usaha. Dampaknya bukan hanya pada penerimaan negara: persaingan yang timpang juga menekan pelaku usaha yang menanggung kewajiban sesuai aturan. Karena itu, banyaknya penyitaan patut dicatat, tetapi tidak cukup dijadikan ukuran keberhasilan tanpa melihat apakah peredaran ilegal benar-benar berkurang.
Penindakan terhadap rokok ilegal terus dilakukan untuk melindungi produsen yang mematuhi ketentuan cukai dan menjaga penerimaan negara. Langkah ini masuk akal, tetapi hasilnya bergantung pada konsistensi pengawasan, bukan sekadar besarnya angka sitaan. Bila temuan terus naik, pemerintah perlu memastikan bahwa pengawasan mampu memutus peredaran, bukan hanya menangkap barang dalam jumlah besar. Pada saat tarif tetap dan pertumbuhan cukai melambat, kebocoran dari produk ilegal semakin sulit diabaikan. Pengawasan yang terarah akan membantu menciptakan persaingan lebih adil sekaligus menjaga setoran yang seharusnya masuk ke kas negara.
Kesimpulan: penindakan perlu konsisten
Penerimaan cukai rokok Rp185,8 triliun menunjukkan kontribusi besar, tetapi pertumbuhan 0,9% mengingatkan bahwa capaian nominal belum berarti sumber penerimaan ini berada dalam kondisi kuat. Ketika tarif tidak naik, pemerintah bertumpu pada produksi dan kepatuhan, sementara rokok ilegal mengancam keduanya. Pengawasan dan penindakan karena itu harus berkelanjutan, disertai perhatian pada efektivitasnya dalam menekan peredaran dan melindungi usaha yang taat aturan. Kesimpulannya, menjaga penerimaan bukan soal mengejar angka sitaan semata; yang lebih penting ialah memastikan rokok bercukai membayar kewajibannya dan pasar tidak memberi hadiah kepada pelanggar.






