Pemusnahan bukan akhir dari pengawasan
Barang kena cukai ilegal adalah produk yang diedarkan dengan melanggar aturan cukai, seperti rokok tanpa pita cukai atau minuman beralkohol ilegal, sehingga merugikan penerimaan negara dan usaha yang patuh. Karena itu, pemusnahan rokok hasil penindakan penting, tetapi tidak cukup bila rantai pasoknya tetap berjalan. Di Brebes, Bea Cukai Tegal bersama Pemerintah Kabupaten Brebes memusnahkan 5.290.602 batang rokok ilegal dan 43,2 liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA) senilai Rp7,93 miliar. Penindakan yang menghasilkan barang tersebut berlangsung 80 kali sepanjang Januari hingga Mei 2026. Nilai barang yang dimusnahkan memang besar, tetapi angka yang paling menegaskan kepentingan publik ialah potensi kerugian negara dari cukai dan pajak sebesar Rp5,18 miliar. Pemusnahan ini dinyatakan sebagai bagian dari upaya melindungi penerimaan negara; tanpa pengawasan distribusi yang konsisten, barang ilegal akan terus menggerus kepatuhan dan persaingan usaha yang sehat.
Demak mencatat skala penindakan lebih besar
Kasus Demak memperlihatkan bahwa persoalan ini bukan kejadian tunggal. Pada Rabu, 28 Oktober, Bea Cukai Semarang dan Pemerintah Kabupaten Demak memusnahkan 6.591.600 batang rokok ilegal serta 261,7 liter MMEA ilegal. Nilai barang mencapai Rp9,9 miliar, dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp6,4 miliar. Dibandingkan dengan Brebes, jumlah rokok dan MMEA yang dimusnahkan di Demak lebih besar, begitu pula nilai barang dan potensi kerugian yang dicatat. Namun angka-angka itu bukan alasan untuk menilai satu wilayah lebih berhasil daripada wilayah lain: periode dan jumlah penindakan yang mendasari kedua pemusnahan berbeda. Yang lebih penting, dua kasus tersebut menegaskan bahwa rokok ilegal bergerak dalam skala yang menuntut operasi berulang dan pengawasan pada berbagai titik distribusi, bukan sekadar seremoni pemusnahan.
Dampak melampaui penerimaan negara
Kerugian fiskal hanya satu sisi masalah. Peredaran rokok tanpa cukai atau dengan pita cukai palsu memberi keuntungan tidak adil kepada pelanggar, sementara pelaku usaha yang mematuhi aturan harus bersaing dalam kondisi yang timpang. Pemerintah Kabupaten Brebes juga menyoroti dampak itu terhadap persaingan usaha yang sehat. Di Demak, Bea Cukai Semarang menyebut barang kena cukai ilegal dapat mengancam kesehatan masyarakat dan mengganggu pertumbuhan industri resmi. Bagi masyarakat, dampaknya bukan abstrak: produk ilegal yang beredar dapat melemahkan usaha patuh dan membuat pengawasan mutu serta kepatuhan hukum lebih sulit. Karena itu, penindakan tidak seharusnya berhenti pada penyitaan. Edukasi dan pelaporan aktivitas produksi maupun distribusi oleh warga perlu menjadi bagian dari upaya memutus pasokan, bukan sekadar pelengkap acara pemusnahan.
Kolaborasi daerah harus berlanjut
Keterlibatan pemerintah daerah menjadi benang merah Brebes dan Demak. Di Brebes, penindakan dan pemusnahan didukung kerja sama Bea Cukai dengan pemerintah daerah serta aparat dan masyarakat; di Demak, operasi bersama juga didanai melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Pendekatan ini masuk akal karena distribusi tidak berhenti di batas kewenangan satu instansi. Di wilayah Tegal, sebagian besar rokok ilegal ditemukan melalui pemutusan jalur distribusi darat, termasuk jalan raya dan tol. Penindakan Demak juga menyasar penjualan daring, toko, distributor, dan sales yang mengedarkan barang dengan sepeda motor. Bea Cukai Tegal menyatakan penindakan, pemusnahan, dan edukasi akan berlanjut. Kesimpulannya, pemusnahan memberi pesan tegas, tetapi ukuran keberhasilannya ialah apakah koordinasi lintas lembaga mampu menekan pasokan dan menjaga penerimaan negara serta usaha yang patuh.
