Tambang Galian C Ilegal: Razia Rutin, Praktik Jalan Terus
Tambang galian C ilegal adalah kegiatan penambangan pasir dan batuan tanpa izin atau melanggar tata ruang serta ketentuan lingkungan, yang sering memicu kerusakan lahan, konflik dengan warga, dan menantang kemampuan pemerintah dalam penertiban pertambangan yang konsisten dan adil di berbagai daerah. Fenomena operasi razia tambang yang berulang tetapi tidak menghentikan aktivitas menunjukkan bahwa masalahnya jauh melampaui satu-dua pelaku dan sudah menyentuh struktur pengawasan tambang pasir. Di banyak kasus, aparat datang, pekerja kabur, alat berat menghilang atau dibiarkan, namun beberapa hari kemudian tambang galian C ilegal kembali beroperasi seolah tidak terjadi apa-apa. Selama pola ini dibiarkan, razia lebih mirip pertunjukan sesaat daripada upaya serius menghentikan pelanggaran.
Bojonegoro: Razia Bocor, Ekskavator Masih Hangat
Kisah di Bojonegoro memperlihatkan betapa mudahnya operasi razia tambang kehilangan taji. Pemerintah kabupaten melakukan penertiban terhadap tambang galian C yang diduga ilegal di Desa Sumberjo, Kecamatan Trucuk, pada sebuah Sabtu bersama Satpol PP dan kepolisian. Namun sesampainya di lokasi, area tambang mendadak sepi; pekerja sudah kabur, diduga karena informasi razia bocor lebih dulu. Ironisnya, petugas menemukan satu ekskavator dengan kunci masih menancap dan mesin yang tampak baru dimatikan, tanda kuat bahwa aktivitas baru saja berhenti sekejap sebelum rombongan datang. Padahal tambang ini telah ditutup sepekan sebelumnya karena tidak punya izin, merusak lingkungan, dan mengganggu masyarakat. Tanpa perlindungan informasi dan tindak lanjut yang tegas, operasi razia tambang berubah menjadi agenda seremonial yang mudah dipermainkan pemilik usaha nakal.
Jombang dan Taliabu: Pengawasan Berkelanjutan yang Goyah
Di Jombang, aktivitas tambang galian C di Desa Katemas, Kecamatan Kudu, kembali menjadi sorotan setelah disebut beroperasi lagi sejak 29 Juli 2026, meski status perizinannya masih dipertanyakan. Alat berat ekskavator dan truk keluar-masuk area, sementara aparat baru bergerak ketika tekanan publik menguat dan tim kepolisian khusus turun mengecek lokasi. Selama celah waktu itulah tambang galian C ilegal bisa mengakumulasi keuntungan tanpa kepastian hukum. Di Pulau Taliabu, pemerintah kabupaten mencoba pendekatan berbeda: memetakan lima lokasi penambangan pasir dan batuan di Bakong, Kilong, Talo, Wayo, dan Ratahaya untuk mengukur risiko, dan tidak akan merekomendasikan titik yang berisiko tinggi. Menurut Kepala Dinas PUPR Ahmad Tahir Tarauntu, peninjauan ini adalah tindak lanjut pertemuan dengan pelaku usaha dan ditujukan agar galian berisiko rendah tetap bisa memenuhi kebutuhan masyarakat membangun rumah dan proyek pemerintah.
Polanya Sama: Struktur Penegakan yang Lemah, Bukan Sekadar Oknum
Tiga daerah—Bojonegoro, Jombang, dan Taliabu—menampilkan pola yang mirip: tambang galian C ilegal beroperasi, menjadi sorotan masyarakat, lalu muncul penertiban pertambangan yang sifatnya reaktif, bukan preventif. Di satu sisi, ada upaya razia dan pemetaan, di sisi lain, aktivitas tambang kembali beroperasi atau tetap dilanjutkan setelah sorotan mereda. Informasi lapangan di Jombang bahkan menyebut dugaan adanya pihak pelindung, termasuk kemungkinan oknum aparat, meski hal ini belum terbukti dan masih menunggu klarifikasi resmi. Publik juga menunggu hasil pemeriksaan aparat: apakah kegiatan di Desa Katemas punya izin sah, melanggar aturan administratif atau pidana, atau justru sudah sesuai ketentuan. Tanpa transparansi dan sanksi yang jelas, dugaan backing semacam ini akan terus hidup dan menggerus kepercayaan warga terhadap institusi penegak hukum.
Apa yang Harus Diubah: Dari Razia Dadakan ke Sistem yang Konsisten
Untuk menghentikan siklus pekerja kabur dan mesin ekskavator yang masih hangat saat razia, perlu perubahan struktural, bukan sekadar operasi gabungan sesekali. Pertama, jadikan pengawasan tambang pasir sebagai kegiatan rutin berbasis data: pemetaan seperti yang dilakukan Taliabu harus diikuti dengan daftar lokasi prioritas dan inspeksi berkala, bukan menunggu laporan warga saja. Kedua, tutup celah kebocoran informasi dengan memperkuat disiplin internal dan memproses setiap indikasi keterlibatan oknum secara terbuka. Ketiga, pastikan koordinasi lintas level—kabupaten dan provinsi—jelas: galian berisiko tinggi yang bukan kewenangan daerah tidak boleh dibiarkan abu-abu dalam praktik. Tanpa langkah ini, operasi razia tambang hanya akan mengulang cerita lama: tambang galian C ilegal berhenti sehari, lalu berjalan lagi besok dengan lebih hati-hati, dan warga yang kembali menanggung dampaknya.
