PJJ menjadi respons terhadap risiko asap
Pembelajaran jarak jauh (PJJ) adalah cara sekolah melanjutkan kegiatan belajar tanpa kehadiran fisik siswa ketika kondisi lingkungan, termasuk kualitas udara yang memburuk, membuat belajar di kelas berisiko. Di Samarinda dan Balikpapan, kebijakan PJJ kabut asap menunjukkan bahwa perlindungan kesehatan perlu berjalan beriringan dengan akses pendidikan.
Pemkot Samarinda memperpanjang pedoman PJJ di tengah ancaman kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan hingga 16 November 2026. Sementara itu, Pemkot Balikpapan memperpanjang PJJ pada 26–28 Oktober 2026 karena asap kiriman menyelimuti kota. Perbedaan masa berlaku ini mencerminkan respons terhadap situasi setempat, bukan alasan untuk menerapkan satu pola seragam. Kebijakan paling berguna ialah yang mampu melindungi siswa tanpa memutus pembelajaran lebih lama dari yang diperlukan.
Otonomi sekolah Samarinda mempercepat respons
Di Samarinda, pedoman memberi sekolah kewenangan menentukan metode belajar berdasarkan kualitas udara di wilayah masing-masing tanpa menunggu surat edaran baru dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ini pendekatan yang masuk akal untuk kota dengan paparan asap yang tidak selalu merata: keputusan bisa mengikuti kondisi lingkungan di sekitar sekolah, bukan hanya pengumuman umum.
Sekolah dapat berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan BMKG untuk memantau kualitas udara sebelum menetapkan cara belajar. Bila kualitas udara mencapai kategori sangat tidak sehat, sekolah dapat beralih ke PJJ penuh sebagai langkah darurat untuk melindungi siswa. Pedoman berlaku hingga 16 November; setelah itu, Disdikbud akan mengevaluasi kondisi karhutla dan menentukan apakah kebijakan perlu diperpanjang atau dihentikan. Otonomi ini akan efektif bila pemantauan dilakukan aktif dan keputusan disampaikan jelas kepada keluarga.
Balikpapan membedakan cara belajar menurut jenjang
Di Balikpapan, fokus kebijakannya tampak pada cara belajar dari rumah yang sesuai dengan usia siswa sekaligus ketersediaan sarana di rumah. Contoh dari SD Negeri 03 memperlihatkan pembagian praktis: kelas satu hingga tiga menerima materi dan tugas guru dalam bentuk video, sedangkan kelas empat hingga enam belajar daring melalui aplikasi panggilan video.
Pilihan ini lebih realistis daripada menganggap setiap keluarga memiliki perangkat, koneksi, dan pendampingan yang sama. Materi video dan tugas dapat memberi keluwesan bagi siswa lebih muda, sementara panggilan video memungkinkan interaksi langsung untuk kelas yang lebih tinggi. Namun, penyesuaian tersebut tetap perlu memperhatikan beban keluarga dan akses perangkat agar PJJ tidak berubah menjadi hambatan baru. Masa perpanjangan hingga 28 Oktober juga menunjukkan keputusan yang lebih singkat dibanding pedoman Samarinda, sehingga sekolah Balikpapan perlu terus memberi informasi tentang perkembangan pelaksanaan.
Perlindungan kesehatan harus disertai kepastian belajar
Perbandingan kedua kota memperlihatkan dua unsur kebijakan yang saling melengkapi. Sekolah Samarinda diberi keleluasaan merespons perubahan kualitas udara secara lokal, sementara sekolah Balikpapan menyesuaikan metode dengan jenjang kelas dan fasilitas belajar di rumah. Keduanya menempatkan keselamatan siswa sebagai pertimbangan, tetapi keberhasilan PJJ juga bergantung pada kejelasan materi, komunikasi guru, dan dukungan yang dapat dijangkau keluarga.
PJJ sebaiknya tidak menjadi rutinitas tanpa evaluasi maupun berhenti sebelum kondisi aman. Pemantauan udara dan peninjauan kebijakan yang dijanjikan di Samarinda memberi dasar untuk keputusan berikutnya, sedangkan pendekatan Balikpapan menunjukkan pentingnya merancang pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Kesimpulannya, respons terhadap kabut asap akan lebih adil dan efektif bila sekolah melindungi kesehatan sekaligus memastikan setiap anak tetap punya cara yang layak untuk belajar.
