PJJ harus mengikuti kualitas udara setempat
Pembelajaran jarak jauh saat kabut asap adalah pengalihan kegiatan belajar dari ruang kelas ke rumah ketika kualitas udara membahayakan kesehatan peserta didik, dan penerapannya perlu mengikuti kondisi nyata di setiap wilayah. Di Samarinda, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak lagi menerbitkan edaran PJJ massal yang kaku; sekolah diberi keleluasaan bertindak berdasarkan panduan lingkungan. Pelaksana tugas kepala dinas, Eko Suprayetno, menyampaikan perubahan pendekatan itu pada 26 Oktober 2026. Pilihan ini lebih masuk akal daripada kebijakan seragam: tingkat asap bisa berbeda antarlokasi, bahkan dalam satu kota. Namun, otonomi hanya berguna jika sekolah memiliki data yang cukup dan mengambil keputusan tepat waktu. Sekolah belajar daring bukan tujuan tersendiri, melainkan langkah perlindungan saat belajar di kelas berisiko.
Untuk membuat keputusan, sekolah diminta memantau Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) dan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup serta BMKG. Jika udara baik, pembelajaran tatap muka berlangsung normal. Saat kualitas udara berada pada tingkat sedang hingga tidak sehat, sekolah membatasi kegiatan tatap muka, mewajibkan masker, dan mengurangi aktivitas luar ruangan. Jika pencemaran mencapai kategori sangat berbahaya, kepala sekolah dapat mengalihkan kegiatan sepenuhnya ke PJJ darurat. Dengan demikian, ISPU kabut asap bukan sekadar angka pemantauan: indikator itu harus diterjemahkan menjadi langkah yang mudah dipahami guru, orang tua, dan murid.
Kutai Timur kembali ke kelas, dengan dua pengecualian
Perkembangan di Kutai Timur menunjukkan arah berbeda: bukan memperluas ruang keputusan sekolah seperti Samarinda, melainkan menyusutnya cakupan PJJ seiring membaiknya udara. Dari 18 kecamatan yang sempat menerapkan pembelajaran jarak jauh akibat asap karhutla, kini hanya Muara Ancalong dan Sandaran yang masih menjalankannya. Kepala Disdikbud Kutai Timur, Mulyono, menyatakan sekolah di kecamatan lain telah kembali belajar normal. Perubahan ini penting bagi keluarga yang harus menyesuaikan rutinitas pengasuhan dan belajar di rumah. Namun, berkurangnya jumlah wilayah yang menerapkan PJJ tidak berarti risiko asap telah hilang; kebijakan harus tetap bisa berubah jika kondisi memburuk.
Di Kutai Timur, Dinas Kesehatan menetapkan kondisi udara dengan pemantauan puskesmas di tiap kecamatan. Panduannya membagi kualitas udara menjadi tiga zona: merah untuk kondisi parah yang mewajibkan PJJ, kuning ketika udara mulai membaik, dan hijau ketika kondisi aman untuk tatap muka. Kerangka ini memberi dasar yang mudah dipahami untuk memutuskan kapan sekolah belajar daring dan kapan kembali ke kelas. Meski begitu, zonasi perlu diperbarui mengikuti keadaan lapangan; label yang berlaku kemarin tidak menjamin udara aman hari ini.
Fleksibilitas perlu dibarengi kesiapan
Perbandingan kedua daerah memperlihatkan bahwa tidak ada satu pola yang cocok untuk semua keadaan. Otonomi Samarinda berpotensi mempercepat respons karena sekolah dapat bertindak sesuai ISPU di sekitarnya. Sementara itu, Kutai Timur memperlihatkan bagaimana pemantauan kesehatan dan pembagian zona dapat mendukung kembalinya kegiatan tatap muka secara bertahap. Keduanya punya syarat yang sama: keputusan harus bertumpu pada informasi terbaru, bukan tekanan untuk segera membuka sekolah atau mempertahankan PJJ.
Cuaca dan sebaran asap dapat berubah, sehingga Mulyono mengingatkan PJJ di Kutai Timur bisa diterapkan kembali jika kualitas udara memburuk. Di Samarinda, kebijakan tanggap asap mengikuti perpanjangan status darurat karhutla hingga pertengahan November, dengan pengawasan melibatkan koordinator wilayah dan kecamatan. Kesimpulannya, PJJ saat kabut asap sebaiknya menjadi keputusan yang dinamis: sekolah perlu ruang bertindak, tetapi juga panduan, pemantauan, dan komunikasi yang jelas. Belajar tatap muka layak dipulihkan ketika udara aman; ketika risiko meningkat, kesehatan murid harus didahulukan.
