Stunting bukan semata urusan layanan kesehatan
Stunting adalah gangguan pertumbuhan anak akibat kekurangan gizi kronis, yang penanganannya menuntut perbaikan kesehatan sekaligus kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Karena itu, strategi Banten untuk menurunkannya patut dinilai dari seberapa baik pemerintah menyatukan layanan dasar dengan peluang hidup yang lebih layak.
Dalam rapat koordinasi pemantauan dan evaluasi di Kota Serang pada 3 November 2026, Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah menegaskan bahwa penanganan harus bermula dari keluarga dan didukung pembangunan desa lintas perangkat daerah. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto juga mengaitkan masalah gizi anak dengan kemiskinan, keterbatasan pekerjaan, dan pendidikan masyarakat. Arah kebijakan ini tepat: nasihat gizi tidak akan cukup jika keluarga tidak memiliki penghasilan atau akses pada pangan bergizi.
Angka prevalensi masih menuntut perhatian
Prevalensi stunting Banten masih menjadi tanda bahwa kemajuan belum boleh diasumsikan. Dinas Kesehatan Provinsi Banten mencatat angka 21,1 persen berdasarkan data 2024, sementara hasil pengukuran nasional terbaru untuk 2025 dan 2026 masih ditunggu. Dalam keterangan lain pada rapat yang sama, angka Banten disebut berada di kisaran 20 persen, sedikit di atas rata-rata nasional 19 persen. Perbedaan angka itu perlu dibaca bersama tahun dan dasar pengukurannya, bukan disatukan seolah-olah berasal dari satu data yang identik.
Yang jelas, kedua gambaran tersebut menempatkan stunting Banten sebagai persoalan serius. Pemerintah daerah menyebut hanya sembilan dari 20 indikator percepatan penurunan berada di ranah medis, sedangkan indikator lainnya memerlukan intervensi lintas sektor. Artinya, puskesmas dan Posyandu penting, tetapi hasilnya bergantung pula pada pangan, sanitasi, pendidikan, dan dukungan bagi keluarga.
Ekonomi desa harus terasa di meja makan keluarga
Penguatan ekonomi desa masuk akal sebagai bagian dari pencegahan stunting karena pekerjaan dan penghasilan dapat memperluas kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemprov Banten menilai Koperasi Desa Merah Putih dan penguatan Badan Usaha Milik Desa sebagai penggerak ekonomi keluarga. Menteri Yandri mendorong kegiatan ekonomi desa agar warga mendapat pekerjaan dan penghasilan, sehingga kemiskinan dan risiko stunting dapat ditekan.
Namun, pertumbuhan usaha desa tidak otomatis memperbaiki gizi anak. Manfaatnya harus sampai kepada keluarga yang paling membutuhkan, sementara Posyandu dan pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, serta balita tetap berjalan. Pendekatan yang menghubungkan penghasilan dengan layanan gizi lebih menjanjikan daripada program ekonomi dan kesehatan yang bergerak sendiri-sendiri. Ukuran keberhasilan bukan sekadar aktivitas usaha, melainkan apakah keluarga memperoleh akses lebih baik pada pangan bergizi dan perawatan.
Dana dan koordinasi perlu diterjemahkan menjadi hasil
Pemprov Banten tengah merancang peningkatan Bantuan Keuangan Desa dalam anggaran 2027 dan menargetkan pembentukan Banten Super Team untuk mempercepat penanganan masalah gizi. Yandri juga mendorong penggunaan Dana Desa secara konsisten setiap tahun untuk pencegahan stunting, dengan program yang disesuaikan pada kebutuhan tiap desa dan diselaraskan antara pemerintah pusat, daerah, desa, serta masyarakat.
Rencana tersebut perlu diikuti sasaran yang jelas, pembagian tanggung jawab, dan pemantauan hasil. Tanpa itu, koordinasi berisiko berhenti sebagai rapat dan daftar kegiatan. Kesimpulannya, penguatan ekonomi desa adalah bagian penting, bukan pengganti, layanan kesehatan dan pemenuhan gizi. Penurunan prevalensi stunting akan lebih mungkin dicapai ketika peluang kerja, dukungan keluarga, sanitasi, pangan, dan layanan Posyandu dirangkai menjadi satu upaya yang konsisten.
