Stunting perlu ditangani dari keluarga hingga desa
Stunting adalah gangguan pertumbuhan anak akibat kekurangan gizi kronis dan faktor lain yang saling berkaitan, sehingga pencegahannya membutuhkan layanan kesehatan sekaligus dukungan sosial dan ekonomi yang menjangkau keluarga. Itulah alasan Pemprov Banten menilai penurunan stunting tidak dapat diserahkan kepada sektor kesehatan saja. Dalam rapat koordinasi pemantauan dan evaluasi konvergensi program di Serang pada 3 November 2026, Wakil Gubernur Achmad Dimyati Natakusumah menekankan keluarga sebagai titik awal, dengan pembangunan desa dan keterlibatan perangkat daerah sebagai penopang. Arah ini masuk akal: layanan Posyandu dan asupan bergizi akan lebih sulit dijaga jika keluarga tidak memiliki penghasilan, akses pangan, atau lingkungan yang sehat. Namun, menyebut banyak sektor saja belum cukup. Konvergensi harus tampak dalam layanan yang benar-benar bertemu di rumah tangga, bukan berhenti sebagai daftar program antarinstansi.
Angka prevalensi menuntut hasil, bukan sekadar koordinasi
Tantangan stunting Banten terlihat jelas pada angkanya. Prevalensi stunting tercatat 21,1 persen berdasarkan data 2024, sementara angka nasional yang disampaikan dalam rapat adalah 19,8 persen. Selisihnya memang tidak besar, tetapi Banten tetap berada di atas rata-rata dan masih jauh dari sasaran di bawah 10 persen yang disoroti Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto. Perbandingan ini membuat strategi ekonomi desa perlu dinilai dengan ukuran yang konkret: apakah keluarga sasaran mendapat akses gizi dan layanan, dan apakah kondisi hidup mereka membaik? Pemerintah juga masih menunggu hasil pengukuran nasional terbaru untuk 2025 dan 2026, sehingga angka yang tersedia bukan gambaran terbaru untuk seluruh periode. Itu bukan alasan menunda tindakan; justru data perlu diperbarui agar prioritas dan hasil program dapat diuji.
Ekonomi desa harus mendukung kebutuhan gizi
Penguatan ekonomi desa Banten menjadi bagian penting karena pendapatan dan kesempatan kerja memengaruhi kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan dasar. Pemprov menyoroti Koperasi Desa Merah Putih dan penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penggerak ekonomi keluarga. Kemendes juga mendorong kegiatan seperti desa wisata dan desa ekspor. Logikanya kuat, tetapi hubungan antara kegiatan ekonomi dan gizi tidak otomatis terjadi: bertambahnya pekerjaan baru bermanfaat bagi pencegahan stunting bila pendapatan membantu keluarga memperoleh pangan bergizi, layanan kesehatan, air bersih, dan sanitasi. Karena itu, penguatan Posyandu serta pemenuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita harus berjalan beriringan dengan pemberdayaan ekonomi. Kebijakan ekonomi desa sebaiknya dirancang dengan perhatian khusus pada rumah tangga rentan, bukan hanya mengejar aktivitas usaha atau angka partisipasi. Ukuran keberhasilan akhirnya ialah perubahan nyata dalam kesejahteraan dan kesehatan anak.
Konvergensi perlu pembagian peran dan tindak lanjut
Koordinasi provinsi dan desa menjadi penentu apakah pendekatan lintas sektor itu sampai kepada warga. Kepala Dinas Kesehatan Banten Ati Pramudji Hastuti menyebut hanya sembilan dari 20 indikator percepatan penurunan stunting—30 persen—berada di ranah medis; 11 indikator lainnya atau 70 persen merupakan intervensi lintas sektor, termasuk pangan, sanitasi, pekerjaan umum, dan keluarga berencana. Artinya, provinsi perlu menyelaraskan sasaran dan dukungan, sementara pemerintah desa mesti menghubungkan Dana Desa, Posyandu, dan kebutuhan keluarga secara konsisten. Pemprov merancang peningkatan Bantuan Keuangan Desa dalam anggaran 2027 serta menargetkan pembentukan Banten Super Team. Dana Desa juga didorong untuk terus memuat kegiatan pencegahan stunting. Langkah berikutnya harus berupa pembagian tanggung jawab, pemantauan hasil, dan tindak lanjut bagi keluarga yang belum terjangkau. Tanpa itu, konvergensi berisiko menjadi rapat rutin, bukan perbaikan layanan.
Pada akhirnya, mengaitkan ekonomi desa dengan pencegahan stunting adalah pilihan yang tepat, tetapi bukan jalan pintas. Penurunan prevalensi stunting menuntut layanan gizi yang konsisten sekaligus penghidupan keluarga yang lebih baik. Pemerintah provinsi dan desa perlu memastikan program ekonomi, kesehatan, pangan, serta sanitasi saling menguatkan dan dapat dipertanggungjawabkan melalui hasil yang terukur. Jika koordinasi berhenti pada komitmen, angka Banten yang masih di atas rata-rata nasional akan sulit berubah. Jika program benar-benar menyatu di tingkat keluarga, strategi desa memberi peluang lebih besar untuk menghasilkan kemajuan yang bertahan.
