Dana tersedia di atas kertas, pekerjaan belum berjalan
Revitalisasi sekolah adalah program perbaikan dan pembangunan fasilitas pendidikan yang bergantung pada kesiapan administrasi serta pencairan anggaran agar pekerjaan fisik dapat dimulai. Ketika salah satu tahapan itu tertahan, sekolah dan murid menanggung akibatnya: fasilitas yang direncanakan untuk diperbaiki tetap menunggu, sementara kalender pelaksanaan terus berjalan.
Di Tuban, 33 dari 69 SD penerima bantuan pemerintah pusat belum memulai pembangunan fisik, padahal tahun anggaran 2026 tinggal dua bulan lagi. Sebanyak 36 sekolah lainnya sudah mulai bekerja, dan beberapa hampir menuntaskan proyeknya. Kesenjangan ini bukan semata perbedaan kecepatan pelaksanaan: sekolah yang belum bergerak masih menanti kepastian dana dan dokumen yang menjadi prasyarat pekerjaan.
Kondisi tersebut menggarisbawahi kelemahan perencanaan program yang waktunya sempit tetapi pencairannya belum pasti. Tanpa keputusan cepat, dana revitalisasi yang dimaksudkan untuk memperbaiki ruang belajar berisiko tidak terwujud menjadi pembangunan sekolah pada tahun berjalan. Bagi warga sekolah, penundaan administratif bukan perkara abstrak; artinya fasilitas yang dijanjikan belum bisa digunakan.
Tuban menunggu PKS, Gunungkidul menunggu transfer
Di Tuban, hambatan yang dilaporkan masih berada pada tahap administrasi. Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan SD setempat, M. Nurdin, menyebut 33 sekolah menunggu penyelesaian tahapan, termasuk perjanjian kerja sama (PKS) dari kementerian. Ia mengatakan belum ada informasi terbaru mengenai kelanjutannya. Selama PKS dan pencairan belum jelas, sekolah tak memiliki kepastian kapan pekerjaan fisik dapat dimulai.
Di Gunungkidul, persoalannya lebih langsung terlihat sebagai keterlambatan transfer. Dari 176 penerima—78 SD, 77 satuan PAUD, dan 21 SMP—46 sekolah belum menerima dana hingga akhir Oktober 2026. Kepala Dinas Pendidikan Nunuk Setyowati menyatakan sekolah-sekolah itu telah memenuhi persyaratan, tetapi dana revitalisasi belum masuk ke rekening mereka.
Perbedaan ini penting: Tuban menunggu dokumen kerja sama dan kepastian anggaran, sedangkan di Gunungkidul sekolah yang disebut sudah memenuhi syarat tetap menanti pencairan. Dalam kedua kasus, dinas pendidikan tidak mengendalikan proses transfer pusat secara langsung. Akibatnya, koordinasi daerah belum cukup untuk menggantikan keputusan yang diperlukan dari kementerian.
Waktu pengerjaan menyusut, manfaat ikut tertunda
Dampak penundaan tampak pada waktu pelaksanaan. Di Tuban, tersisa dua bulan sebelum tutup tahun anggaran, tetapi puluhan sekolah belum memulai pekerjaan. Jika kepastian dari pusat tak segera datang, peluang merealisasikan pembangunan tahun ini semakin sulit. Memulai proyek terlambat juga menyisakan waktu lebih sempit untuk mengelola pekerjaan sesuai rencana.
Gunungkidul menghadapi beban pelaksanaan yang lebih luas. Dari 130 sekolah yang dananya telah dicairkan, baru tujuh yang menyelesaikan revitalisasi hingga akhir Oktober, sementara 123 masih dalam pengerjaan. Artinya, pencairan saja belum menjamin pekerjaan selesai tepat waktu; sekolah juga memerlukan waktu yang cukup untuk menjalankan proyek dengan tertib.
Keterlambatan pencairan dana sekolah menunda perbaikan yang telah direncanakan dan mempersempit ruang untuk menyelesaikan pekerjaan. Gunungkidul telah menyampaikan kendala tersebut kepada kementerian dan berharap anggaran segera disalurkan. Pada saat yang sama, pemerintah kabupaten mengingatkan kepala sekolah agar mengikuti aturan karena program dijalankan secara swakelola dan tanggung jawab pelaksanaan berada pada mereka.
Kepastian pusat harus datang sebelum waktu habis
Kasus di dua daerah ini menunjukkan bahwa target revitalisasi tak cukup ditopang oleh daftar penerima dan rencana kerja. PKS yang terlambat di Tuban dan transfer yang belum diterima sekolah di Gunungkidul sama-sama menahan pekerjaan sebelum atau saat pelaksanaan. Pemerintah pusat perlu memberi kejelasan jadwal dan menuntaskan hambatan pencairan, sementara pendampingan daerah harus memastikan sekolah siap bergerak segera setelah dana diterima.
Pengawasan tetap penting, terutama karena sekolah di Gunungkidul mengelola kegiatan secara swakelola. Namun, kehati-hatian tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan status anggaran berlarut-larut tanpa informasi. Sekolah perlu mengetahui kapan dapat mulai bekerja agar bisa mengatur tahapan proyek dan menjaga penggunaan dana tetap sesuai aturan.
Pada akhirnya, mutu program dinilai dari fasilitas yang benar-benar diperbaiki, bukan dari jumlah bantuan yang diumumkan. Tanpa pencairan tepat waktu dan penyelesaian administrasi yang cepat, revitalisasi sekolah berisiko kehilangan kesempatan pelaksanaan tahun ini. Kepastian dari kementerian kini menjadi syarat mendesak agar rencana perbaikan berubah menjadi ruang belajar yang lebih layak.
