Hibah lahan membuka jalan, bukan menuntaskan pekerjaan
Sekolah Rakyat Merauke adalah program pendidikan yang ditujukan untuk memperluas akses belajar berkualitas bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, dengan fasilitas yang mendukung kebutuhan mereka. Pemerintah Kabupaten Merauke menghibahkan sekitar sembilan hektare di sisi Stadion Katapal sebagai lokasi pembangunan sekolah tersebut. Bupati Yoseph Bladib Gebze menyampaikan hal ini saat membuka sosialisasi program di kantor bupati pada Selasa, 3 November 2026. Hibah lahan sekolah itu merupakan langkah konkret yang penting: pemerintah daerah menyediakan ruang, sementara pembangunan fisik dan mutu layanan masih harus diwujudkan. Pemkab kini menyiapkan lokasi, termasuk melakukan pengujian sondir untuk memastikan kekuatan dan kelayakan tanah. Bupati berharap seluruh persiapan standar selesai pada bulan itu agar pembangunan dapat dimulai. Harapan tersebut perlu diikuti jadwal kerja yang jelas; tanpa kepastian tahapan, sembilan hektare masih sebatas potensi, belum menjadi ruang belajar yang bisa diakses anak-anak.
Investasi SDM harus terlihat dalam kesempatan belajar
Bupati menyebut Sekolah Rakyat sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Gagasan itu tepat karena manfaat program tidak berhenti pada gedung: pendidikan dapat membuka kesempatan bagi anak-anak yang selama ini terkendala kemiskinan. Menurut Yoseph, sasaran utama mencakup keluarga pada desil satu dan dua, dan penerimaan tidak semata-mata ditentukan oleh kemampuan akademik. Pendekatan tersebut penting agar anak yang paling membutuhkan dukungan tidak tersisih hanya karena nilai atau kesiapan belajar yang terbentuk dalam kondisi tidak setara. Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke telah berjalan selama satu tahun setelah diresmikan tahun sebelumnya, sehingga pembangunan permanen harus memperkuat layanan yang sudah ada, bukan berhenti pada pengumuman proyek. Ukuran keberhasilan semestinya mencakup keterjangkauan bagi keluarga sasaran, mutu pengajaran, dan dukungan sehari-hari yang membuat anak dapat bertahan serta berkembang di sekolah.
Pemerataan menuntut fasilitas yang setara
Hibah lahan di Merauke menjawab satu kebutuhan lokal, tetapi tantangan pembangunan sekolah Papua jauh lebih luas. Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, mendesak pemerintah mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat permanen secara merata, termasuk di enam provinsi Tanah Papua: Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Desakan itu beralasan karena sebagian lokasi masih mengandalkan fasilitas rintisan, sementara gedung permanen sedang dibangun atau baru disiapkan. Pemerataan tidak cukup diukur dari jumlah sekolah; anak-anak di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur dan tantangan geografis harus memperoleh kesempatan pendidikan dengan standar yang layak. Filep juga menegaskan bahwa keadilan bukan pembagian anggaran dengan angka sama, melainkan dukungan yang mempertimbangkan kebutuhan tiap daerah. Karena itu, percepatan harus menyasar tempat yang paling sulit dijangkau, bukan hanya pusat kota.
Standar fasilitas pendidikan Papua juga harus menjadi bagian dari rencana sejak awal. Filep menyebut ruang belajar yang memadai, asrama putra dan putri, perpustakaan, laboratorium komputer, layanan kesehatan, ruang makan, sarana olahraga, internet, air bersih, sanitasi, serta rumah bagi guru dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan wilayah. Daftar ini menunjukkan bahwa gedung saja tidak cukup untuk memastikan anak dapat belajar dengan aman dan konsisten. Pemerintah pusat dan daerah perlu menyelaraskan pembangunan fisik dengan ketersediaan tenaga pengajar serta kepastian pembiayaan jangka panjang. Jika fasilitas dasar tertunda atau layanan tidak berkelanjutan, janji pemerataan akan kehilangan makna bagi keluarga yang menjadi sasaran. Ukuran keberhasilan seharusnya sederhana: apakah anak-anak miskin di berbagai daerah memperoleh lingkungan dan mutu pendidikan yang setara?
Dari persiapan menuju layanan yang benar-benar berjalan
Tahap berikutnya di Merauke harus bergerak dari pemeriksaan lahan menuju pembangunan yang terukur. Pengujian sondir dan penyelesaian persiapan standar merupakan prasyarat, tetapi pemerintah perlu menjaga agar keduanya tidak menjadi alasan untuk menunda tanpa batas. Pada saat yang sama, koordinasi kementerian yang diminta Filep perlu memastikan pembangunan permanen di enam provinsi Papua berjalan dengan standar yang layak dan sesuai kebutuhan setempat. Kehadiran Sekolah Rakyat akan berarti bagi keluarga miskin hanya jika tempat belajar, pendidik, dan dukungan dasar hadir bersama. Hibah sekitar sembilan hektare memberi Merauke fondasi yang kuat; investasi sumber daya manusia baru terwujud ketika fasilitas itu dibangun tepat waktu, dijalankan secara konsisten, dan dijangkau anak yang paling membutuhkan. Kesimpulannya, kesiapan lahan adalah awal yang menjanjikan, sedangkan komitmen pada mutu dan pemerataanlah yang akan menentukan hasil akhirnya.
