Pengawasan yang harus terasa bagi masyarakat
Pengawasan layanan energi adalah upaya memastikan distribusi dan pelayanan BBM serta LPG berlangsung sesuai ketentuan dan menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, kemitraan lintas lembaga baru bernilai jika berujung pada pasokan yang lebih lancar dan layanan yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan berhenti sebagai agenda pertemuan. Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) memperkuat dua jalur koordinasi: bersama Ombudsman Sumut untuk mengawal penyaluran dan mutu pelayanan di Sumatera Utara, serta bersama Polda Aceh untuk mengawasi distribusi energi di Aceh. Kedua langkah ini muncul saat koordinasi lintas sektor dinilai penting bagi kelancaran pasokan dan kualitas layanan publik. Bagi warga, ukuran akhirnya sederhana: energi tersedia sesuai kebutuhan dan penyalurannya tertib.
Ombudsman mengawal mutu pelayanan
Pada Senin, 26 Oktober, jajaran manajemen Pertamina Patra Niaga Sumbagut yang dipimpin Executive General Manager Fanda Chrismianto berkunjung ke kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara. Pertemuan tersebut memperkuat komunikasi untuk mengawal penyaluran energi dan memastikan kebutuhan masyarakat Sumatera Utara terpenuhi secara optimal. Peran Ombudsman Sumut dalam kerja sama ini berkaitan dengan pengawasan pelayanan publik: mendorong komunikasi antara penyelenggara layanan dan lembaga pengawas, serta mengawal agar pelayanan berjalan baik sesuai kewenangan masing-masing. Kepala perwakilan, Herdensi Adnin, menekankan pentingnya hubungan yang harmonis. Arah ini penting karena kelancaran pasokan saja belum cukup; warga juga perlu memperoleh pelayanan yang bermutu. Pertamina menyatakan akan melanjutkan koordinasi dengan pemerintah daerah, lembaga pengawas, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan lain.
Polda Aceh menguatkan pengawasan distribusi
Pada 29 Oktober, Fanda Chrismianto bersama jajaran manajemen bertemu Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan dan pejabat utama Polda Aceh. Fokus kolaborasi ini lebih tegas pada pengawasan distribusi BBM dan LPG, termasuk mencegah penyimpangan serta memastikan energi disalurkan sesuai peruntukannya. Di sinilah perbedaan perannya terlihat. Ombudsman Sumut membawa sudut pandang pengawasan pelayanan publik, sedangkan Polda Aceh memberi dukungan aparat penegak hukum untuk menjaga ketertiban dan kepatuhan distribusi. Keduanya tidak saling menggantikan: mutu layanan dan pengawasan terhadap potensi pelanggaran adalah kebutuhan yang berbeda, tetapi sama-sama menentukan hasil bagi masyarakat. Polda Aceh dan Pertamina berkomitmen melanjutkan komunikasi serta mengoptimalkan koordinasi agar distribusi energi di Aceh berlangsung aman dan lancar.
Kolaborasi harus dibuktikan lewat tindak lanjut
Dua kemitraan ini memberi Pertamina Patra Niaga Sumbagut jalur pengawasan yang saling melengkapi: Ombudsman membantu menjaga perhatian pada kualitas pelayanan, sementara kepolisian mendukung pengawasan distribusi dan pencegahan pelanggaran. Namun, pertemuan dan komitmen belum dengan sendirinya membuktikan perbaikan yang dirasakan konsumen. Tolok ukurnya adalah tindak lanjut koordinasi saat muncul tantangan distribusi, kepatuhan penyaluran BBM dan LPG, serta layanan yang dapat memenuhi kebutuhan warga. Pertamina menyatakan pemantauan operasional dan koordinasi dengan pemangku kepentingan akan terus berjalan; di Aceh, kerja sama dengan Polda juga akan diperkuat. Masyarakat dapat menyampaikan pertanyaan atau pengaduan mengenai layanan dan produk Pertamina melalui Pertamina Contact Center 135. Membuka kanal pengaduan penting, tetapi respons yang nyata tetap menjadi ukuran akuntabilitas.
