Ikrar adalah awal, bukan bukti akhir
Pakta integritas dalam seleksi pendidikan Polri adalah ikrar bersama panitia dan peserta untuk menjaga kejujuran, objektivitas, transparansi, serta akuntabilitas sepanjang proses seleksi. Nilainya baru terasa ketika prinsip-prinsip itu dijalankan dalam keputusan, bukan berhenti sebagai tanda tangan.
Pada 27 Oktober 2026, Polda Bengkulu mengikuti pengambilan sumpah dan penandatanganan pakta integritas bagi panitia serta peserta seleksi pendidikan pengembangan umum secara virtual. Seleksi yang dicakup meliputi sejumlah jalur pendidikan, antara lain Sespimti, Sespimmen, Sespimma, Lemhannas, PKN, P4N, dan SPPK. Cakupan yang beragam itu membuat standar yang seragam penting: peserta perlu dinilai sesuai ketentuan, sementara panitia harus mampu mempertanggungjawabkan prosesnya. Kapolda Bengkulu Irjen Pol Yudhi Sulistianto Wahid menekankan kejujuran, transparansi, objektivitas, dan akuntabilitas. Arah ini tepat, tetapi publikasi ikrar saja tidak cukup untuk membuktikan seleksi bebas penyimpangan. Pakta integritas Polri harus menjadi tolok ukur perilaku sepanjang tahapan, bukan sekadar dokumen pembuka.
Aceh menegaskan ukuran keadilan
Di Aceh, Kapolda Irjen Pol Ruddi Setiawan memimpin pengambilan sumpah dan penandatanganan pakta integritas bagi panitia seleksi Pendidikan Pengembangan Terpadu tahun anggaran 2027. Peserta dari jalur Dikbangpimti, Dikbangmen, dan Dikbangma turut mengikuti kegiatan yang berlangsung serentak secara virtual pada 27 Oktober.
Pesan utama Polda Aceh menempatkan prinsip bersih, transparan, akuntabel, dan humanis—BETAH—sebagai ukuran agar seleksi Dikbang Polri berlangsung adil tanpa keberpihakan. Penekanan ini penting karena seleksi pendidikan bukan hanya urusan mengisi kursi pendidikan; prosesnya ikut menyaring calon pemimpin dan menentukan kepercayaan terhadap institusi. Namun, transparansi seleksi Polri tidak cukup diucapkan sebagai prinsip. Ia menuntut penerapan aturan secara konsisten dan keputusan yang berpijak pada kemampuan peserta. Dengan begitu, klaim adil dapat dinilai dari cara seleksi dijalankan, bukan hanya dari upacara yang mengiringinya.
Sumsel dan Jambi menolak jalan pintas
Polda Sumatera Selatan mengingatkan peserta agar mempersiapkan diri, mematuhi aturan, bersikap jujur, dan menolak kecurangan. Pesan itu disampaikan dalam pengambilan sumpah serta penandatanganan pakta integritas yang diikuti secara daring pada 27 Oktober 2026. Panitia, peserta, dan pengawas diminta berpegang pada prinsip BETAH agar hasil seleksi mencerminkan kompetensi, bukan akses atau penyimpangan.
Polda Jambi memberi tekanan serupa dari sisi tanggung jawab bersama. Pakta integritas disebut bukan seremoni, melainkan komitmen panitia, pengawas, dan peserta untuk menjaga kehormatan serta kredibilitas seleksi; peserta juga diminta menunjukkan kemampuan tanpa kecurangan. Perbedaan penekanannya saling melengkapi: Sumsel berbicara langsung kepada peserta, sedangkan Jambi mengingatkan seluruh pihak bahwa integritas tidak bisa dibebankan kepada satu kelompok saja. Seleksi yang bersih membutuhkan peserta yang jujur sekaligus penyelenggara yang objektif.
Konsistensi akan menentukan makna pakta
Dari Bengkulu hingga Aceh, lalu Sumsel dan Jambi, pesannya sejalan: seleksi pendidikan Polri harus bersih, terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Bengkulu menonjolkan kejujuran dan objektivitas, Aceh menegaskan prinsip BETAH, Sumsel menyerukan penolakan kecurangan, sementara Jambi menempatkan pakta sebagai tanggung jawab bersama.
Kesamaan pesan ini memberi dasar yang kuat, tetapi juga menetapkan tuntutan yang jelas. Bila ikrar dibacakan namun tahapan tidak dijalankan secara konsisten, pakta kehilangan daya sebagai jaminan moral. Sebaliknya, ketika aturan diterapkan tanpa keberpihakan dan kemampuan menjadi dasar penilaian, seleksi Dikbang Polri lebih layak dipercaya. Kesimpulannya, sumpah dan tanda tangan adalah permulaan; bukti integritas harus hadir dalam setiap keputusan seleksi.
