Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Ekonomi Tak Tercatat: Peluang Besar, Angka yang Perlu Diuji

Ekonomi Tak Tercatat: Peluang Besar, Angka yang Perlu Diuji
Minat|Asia Tenggara

Angka besar, tetapi bukan ukuran resmi

Ekonomi tak tercatat adalah kegiatan produksi, jasa, atau transaksi yang berlangsung di luar pencatatan resmi, sehingga tidak sepenuhnya tercermin dalam statistik PDB maupun administrasi perpajakan. Definisi ini penting: aktivitas yang tak tercatat tidak otomatis ilegal dan tidak serta-merta bisa dipajaki dengan mudah. Dalam Rapimnas Kadin pada 29 Oktober 2026, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menyebut, dengan merujuk data Bank Dunia, sekitar 35%-40% aktivitas ekonomi Indonesia belum tercatat. Ia memperkirakan nilainya sekitar Rp10.000 triliun, di samping PDB resmi yang disebut Rp25.000 triliun. Namun Rp10.000 triliun bukan angka PDB baru yang ditetapkan lembaga statistik; ini adalah perkiraan yang disampaikan Hashim. Menyebutnya sebagai ukuran pasti akan mengaburkan perbedaan antara estimasi aktivitas informal dan data resmi.

Transaksi tunai bukan otomatis pasar gelap

Hashim menggambarkan grey market Indonesia sebagai kegiatan yang banyak berlangsung dengan uang tunai dan tanpa kuitansi. Contohnya, jasa tukang cukur atau tukang pijat yang datang ke rumah, juga warung makan dan salon. Pembayaran langsung tanpa bukti dapat membuat transaksi luput dari pencatatan dan pemungutan pajak. Bagi warga, ini adalah transaksi sehari-hari; bagi negara, akumulasinya berpotensi menjadi basis ekonomi yang tak terlihat. Tetapi istilah grey market tidak boleh disamakan begitu saja dengan aktivitas kriminal. Hashim sendiri menjelaskan bahwa transaksi yang tidak tercatat tidak selalu ilegal. Selain itu, perkiraan porsi 35%-40% dan nilai Rp10.000 triliun tidak memberi rincian tentang jenis kegiatan, berapa yang memenuhi syarat pajak, atau berapa yang dapat dijangkau administrasi. Menjadikan seluruh nilai itu seolah-olah pendapatan yang bisa dipungut berarti mencampuradukkan ukuran aktivitas ekonomi dengan penerimaan negara.

Rp1.500 triliun adalah potensi bersyarat

Hashim mengaitkan ekonomi tersembunyi dengan rasio seluruh penerimaan negara—pajak, cukai, dan penerimaan negara bukan pajak—yang disebutnya sekitar 12% terhadap PDB. Ia membandingkannya dengan rasio Kamboja sebesar 18%, lalu menghitung bahwa jika Indonesia mencapai rasio serupa, tambahan penerimaan dapat berada di sekitar Rp1.500 triliun per tahun. Angka itu adalah skenario bersyarat, bukan proyeksi penerimaan yang sudah terjamin. Perbandingan lintas negara juga tidak membuktikan bahwa selisih rasio semata-mata berasal dari transaksi informal. Kapasitas administrasi, struktur ekonomi, kepatuhan, dan kebijakan fiskal turut menentukan hasil. Karena itu, klaim tersebut layak dibaca sebagai gambaran ruang fiskal yang mungkin digali, bukan janji uang yang tinggal ditarik. Penerimaan negara baru bertambah jika transaksi dapat diidentifikasi, aturan diterapkan dengan adil, dan biaya kepatuhan tidak membebani usaha kecil secara berlebihan.

Digitalisasi perlu mendahului janji pembiayaan

Hashim mengatakan pemerintah menyiapkan pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan untuk memperluas pencatatan serta pemungutan pajak. Ia juga menyebut digital taxation akan mulai diterapkan pada 9 November. Target yang disampaikan adalah menaikkan rasio penerimaan negara hingga setara Kamboja dalam dua hingga tiga tahun. Arah ini lebih masuk akal daripada menganggap seluruh ekonomi tak tercatat dapat langsung dipajaki, tetapi keberhasilannya bergantung pada desain sistem, perlindungan data, dan kemudahan bagi pelaku usaha kecil. Hashim menghubungkan tambahan penerimaan dengan kemampuan membiayai program pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih. Hubungan itu mungkin, tetapi masih melalui beberapa tahap: estimasi harus diuji, basis pajak harus dipetakan, lalu penerimaan nyata harus masuk ke kas negara. Kesimpulannya, klaim Rp10.000 triliun menandai peluang yang patut diselidiki—bukan cek kosong. Pemerintah perlu membuktikan hasilnya lewat data terbuka dan pemungutan yang adil sebelum menjadikan angka Rp1.500 triliun sebagai sandaran belanja.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!