Dua capaian, satu tuntutan: akses yang manusiawi
Kesehatan jiwa daerah adalah upaya pemerintah setempat memastikan warga dapat memperoleh pencegahan, perawatan, dan pemulihan gangguan mental secara layak, dekat, dan tanpa diskriminasi. Penghargaan bagi Karanganyar dan Kupang memperlihatkan dua cara berbeda untuk mengukur kemajuan tersebut—dan keduanya penting. Karanganyar menerima penghargaan Kabupaten/Kota Bebas Pasung tingkat nasional dari Kementerian Kesehatan. Kupang meraih penghargaan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA terbaik untuk Regional Timur pada 2026. Penghargaan Karanganyar diterima Bupati Rober Christanto dari Wakil Menteri Kesehatan dalam peringatan Hari Kesehatan Nasional di Jakarta pada 12 November 2026. Penghargaan Kupang diserahkan Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin di Jakarta pada 17 November 2026. Pengakuan ini bermakna bila diterjemahkan menjadi akses yang bertahan, bukan sekadar prestasi seremoni.
Karanganyar: bebas pasung harus berarti pendampingan
Status kabupaten bebas pasung menandai perubahan yang sangat mendasar: orang dengan gangguan jiwa tidak lagi dirampas kebebasannya melalui pemasungan, tetapi harus memperoleh perawatan dan dukungan. Pengakuan bagi Karanganyar diberikan atas upaya menghapus praktik itu sekaligus memastikan akses pelayanan yang layak. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Karanganyar, drg. Dwi Rusharyati, penilaian mencakup nihil kasus pemasungan selama 2025–2026, kemampuan seluruh puskesmas memberikan layanan kesehatan jiwa, capaian Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan jiwa sebesar 100%, serta akses rawat jalan dan rawat inap. Penguatan puskesmas membuat warga bisa mendapatkan bantuan lebih dekat, tanpa selalu bergantung pada fasilitas rujukan. Namun, nihil pasung bukan garis akhir. Pemda juga berkomitmen memperkuat layanan berbasis masyarakat, meningkatkan kapasitas kader, dan mengintensifkan edukasi untuk mengurangi stigma serta diskriminasi.
Kupang: layanan berjenjang, termasuk penanganan NAPZA
Kupang menunjukkan sisi lain dari kemajuan: membangun layanan kesehatan jiwa dan NAPZA yang menjangkau pencegahan, pengobatan, hingga rehabilitasi. Penghargaan Regional Timur diberikan atas capaian pemerintah kota dalam kedua bidang tersebut. Di puskesmas, warga dapat mengakses skrining menggunakan kuesioner SRQ-20 dan Posyandu Jiwa, konsultasi awal, obat dasar, kunjungan rumah, serta rujukan bila diperlukan. Sejumlah puskesmas juga mulai mengintegrasikan psikolog klinis. Layanan kuratif mencakup pengobatan, psikoterapi, konseling, dan pemantauan kepatuhan minum obat; rehabilitasi melibatkan pendampingan psikososial serta pelatihan kemandirian. Kupang juga menyediakan pemeriksaan HRV di UPTD Puskesmas Manutapen, salah satu dari hanya dua fasilitas di NTT yang memiliki alat tersebut. Ragam layanan ini penting, tetapi keberhasilannya bergantung pada kesinambungan pendampingan dan kemudahan warga mengakses tenaga profesional.
Penghargaan harus menjadi awal, bukan penutup
Karanganyar menegaskan perlunya mengakhiri pemasungan dan menjaga hak pasien; Kupang menonjolkan jangkauan layanan kesehatan jiwa serta layanan NAPZA yang lebih menyeluruh. Perbedaan ini memperlihatkan bahwa ukuran keberhasilan tidak bisa diseragamkan: daerah perlu memastikan tidak ada warga dikurung, sekaligus membangun jalur pencegahan, pengobatan, dan pemulihan yang bisa digunakan masyarakat. Di Kupang, pembiayaan konsultasi psikiater dan psikolog serta obat gangguan jiwa ditanggung BPJS Kesehatan sesuai ketentuan. Pemerintah kota menyatakan akan terus memperluas akses dan meningkatkan mutu layanan dengan dukungan puskesmas, tenaga profesional, fasilitas pemeriksaan, dan pembiayaan. Pada akhirnya, nilai kedua penghargaan ditentukan oleh pengalaman warga setelah seremoni usai: memperoleh bantuan tepat waktu, diperlakukan dengan hormat, dan didukung untuk kembali beraktivitas. Itulah tolok ukur nyata kesehatan jiwa daerah.






