Pemetaan harus berangkat dari kebutuhan nyata
Pemetaan kebutuhan warga perbatasan adalah pendataan kendala operasional dan layanan dasar yang dihadapi masyarakat di sekitar Pos Lintas Batas Negara, agar pemerintah dapat menentukan penanganan sesuai keadaan lapangan. Pada Selasa, 27 Oktober 2026, Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meminta seluruh kepala PLBN melakukan pemetaan tersebut. Arahan ini tepat karena kebutuhan di tiap kawasan tidak selalu sama; program yang dirancang tanpa mendengar warga berisiko meleset dari persoalan sehari-hari. BNPPDT mengelola 15 PLBN terpadu di berbagai kawasan perbatasan. Skala itu membuat pendataan yang konsisten penting, tetapi jumlah pos saja bukan ukuran keberhasilan. Yang lebih berarti ialah apakah temuan dari permukiman sekitar benar-benar diterjemahkan menjadi layanan, akses, dan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.
Maruli meminta kepala PLBN mengidentifikasi kendala operasional dan kebutuhan masyarakat agar solusi disusun berdasarkan kondisi lapangan. Ini pendekatan yang lebih masuk akal daripada menetapkan satu paket program untuk semua wilayah. Pemetaan juga perlu menjangkau permukiman di sekitar pos, bukan berhenti pada kebutuhan fasilitas PLBN. Dengan begitu, kebutuhan warga perbatasan—mulai dari akses dokumen perjalanan sampai air bersih dan jalan penghubung—dapat masuk dalam urutan prioritas yang jelas. Tahap berikutnya, data dari masing-masing daerah akan digunakan untuk menentukan prioritas pembangunan, disertai koordinasi antarlembaga dan perencanaan program yang sesuai.
Paspor gratis masih sebatas penjajakan
Kemudahan memperoleh dokumen perjalanan menjadi salah satu perhatian, khususnya bagi masyarakat di perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Maruli berencana berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk menjajaki kemungkinan paspor gratis bagi warga yang membutuhkan. Namun, penting untuk membedakan rencana dari layanan yang sudah tersedia: jumlah penerima dan mekanismenya belum ditetapkan, sementara koordinasi masih harus dilakukan. Jadi, paspor gratis perbatasan belum dapat dianggap sebagai program yang bisa langsung diakses warga. Pernyataan Maruli, “mungkin saya nanti hubungi Dirjen Imigrasi supaya ada gratis berapa ribu,” menunjukkan bahwa gagasan tersebut masih berada pada tahap awal.
Kehati-hatian ini penting agar harapan warga tidak berubah menjadi anggapan bahwa pembebasan biaya sudah berlaku. Langkah yang patut ditunggu ialah hasil pembicaraan dengan Imigrasi, kejelasan kelompok penerima, serta tata cara pengajuan. Sampai rincian itu diumumkan, warga sebaiknya memandang paspor gratis sebagai penjajakan kebijakan, bukan hak layanan yang telah tersedia. Meski demikian, memasukkan akses dokumen perjalanan dalam pemetaan merupakan langkah yang relevan: persoalan administratif dapat membatasi mobilitas, dan kebutuhan itu perlu dibahas bersama instansi yang memiliki kewenangan.
Jembatan, air bersih, dan sampah tak boleh tersisih
Pemetaan BNPPDT juga mencakup kebutuhan dasar dan akses infrastruktur di daerah terpencil, termasuk ketersediaan air bersih serta kondisi penghubung antarkawasan. Maruli secara khusus menyoroti pembangunan jembatan sederhana sekitar 15 meter dan menyebut kemungkinan pengerjaan melalui kerja sama dengan Komando Daerah Militer setempat. Karena itu, pembangunan jembatan perbatasan dan air bersih perbatasan seharusnya dinilai dari dampaknya bagi warga: apakah akses menjadi lebih mudah dan kebutuhan dasar lebih terjangkau. Panjang jembatan yang disebut memberi gambaran jenis kebutuhan yang sedang dipertimbangkan, bukan bukti bahwa proyek sudah ditetapkan atau dikerjakan. Maruli meminta kebutuhan jembatan dan air bersih didata di berbagai daerah sebelum prioritas pembangunan ditentukan.
Pengelolaan sampah di kawasan PLBN juga masuk daftar perhatian. Insinerator disebut sebagai salah satu alternatif, dengan penerapan yang tetap harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Maruli turut menyampaikan rencana pemanfaatan teknologi untuk mengolah sampah plastik menjadi bahan bakar, tetapi kesesuaian teknologi dan regulasi perlu diperhitungkan. Rencana-rencana ini tidak boleh disamakan dengan proyek yang telah berjalan. Nilainya akan bergantung pada kecocokan solusi dengan kondisi setempat dan tindak lanjut setelah pendataan. Kesimpulannya, pemetaan BNPPDT baru akan berarti jika menghasilkan prioritas yang transparan dan layanan nyata. Paspor gratis masih menunggu koordinasi, sementara air bersih, jembatan, dan pengelolaan sampah perlu bergerak dari usulan menuju pelaksanaan yang menjawab kebutuhan warga.
