Ekonomi Hijau Butuh Mesin Baru, Bukan Slogan Baru
Ekonomi hijau adalah pendekatan pembangunan yang menautkan pertumbuhan bisnis dengan perlindungan lingkungan melalui standar keberlanjutan, sertifikasi berkelanjutan, serta akses pasar yang mengukur kualitas dan dampak sosial pelaku usaha secara jelas dan konsisten.
Karena itu, bergabungnya Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Presiden Komisaris PT Mutuagung Lestari Tbk (MUTU) untuk periode 2026–2029 layak dibaca sebagai langkah politik ekonomi, bukan sekadar rotasi jabatan korporasi. Ia tidak datang ke perusahaan pengujian, inspeksi, dan sertifikasi yang sudah mapan untuk status, melainkan untuk mendorong MUTU menjadi lokomotif penguatan ekonomi hijau Indonesia. Dalam RUPS dan ajang mutu Greenomics Festival 2026 pada 24 Agustus 2026, ia terang‑terangan menegaskan bahwa ekonomi hijau harus menjadi ruang bagi lebih banyak pelaku usaha, bukan hanya korporasi besar.
Menghubungkan Standar Keberlanjutan, Sertifikasi, dan Akses Pasar
Penguatan ekonomi hijau Indonesia dinilai membutuhkan ekosistem yang mampu menghubungkan standar keberlanjutan, sertifikasi, hingga akses pasar bagi pelaku usaha. Di sinilah posisi MUTU menjadi strategis. Sebagai perusahaan jasa pengujian, inspeksi, dan sertifikasi, MUTU memiliki infrastruktur yang dapat menjembatani ambisi kebijakan hijau dengan realitas lapangan: dokumen, audit, hingga label yang diakui pasar.
Sandiaga secara eksplisit menilai layanan sertifikasi, testing, dan inspeksi MUTU sebagai instrumen penting untuk membantu pelaku usaha meningkatkan skala bisnis sekaligus menembus pasar global. Tanpa sertifikasi berkelanjutan yang kredibel, istilah “ekonomi hijau” hanya berhenti di brosur. Dengan standar keberlanjutan yang terukur dan diperiksa pihak ketiga, klaim ramah lingkungan bisa diuji, dibandingkan, lalu dihadiahi akses ke rantai pasok regional.
UMKM sebagai Ujung Tombak, Bukan Penonton
Sandiaga mengingatkan bahwa ekonomi hijau tidak boleh hanya menjadi ruang bagi perusahaan besar; pelaku UMKM dan masyarakat harus menjadi bagian penting dalam pengembangan ekonomi hijau nasional. Data yang ia kutip gamblang: Indonesia memiliki hampir 64 juta UMKM yang berkontribusi sekitar 62 persen terhadap PDB dan menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja.
Pernyataan itu seharusnya dibaca sebagai koreksi terhadap pola lama, di mana sertifikasi sering dipersepsikan sebagai beban regulasi untuk usaha besar. Dengan ekosistem sertifikasi berkelanjutan yang inklusif, UMKM bisa naik kelas dan ikut memanfaatkan ekonomi hijau Indonesia sebagai sumber pertumbuhan baru. Prinsip‑prinsip ekonomi hijau, tegas Sandiaga, harus juga inklusif agar memberikan dorongan lebih luas bagi perekonomian, bukan menambah jurang antara usaha besar dan kecil.
Sertifikasi sebagai Senjata Daya Saing Industri di Pasar Regional
Dalam persaingan regional, daya saing industri tidak hanya diukur dari harga dan kapasitas produksi, tetapi juga dari standar kualitas dan keberlanjutan yang bisa dibuktikan. Layanan sertifikasi, pengujian, dan inspeksi yang dimiliki MUTU memberi jalan bagi pelaku usaha untuk menunjukkan standar tersebut secara terukur, sehingga lebih siap menembus pasar global.
Masuknya Sandiaga ke jajaran manajemen MUTU diyakini akan menjadi bahan bakar baru bagi emiten ini untuk berakselerasi lebih cepat dalam ekosistem ekonomi hijau. Strategi ini, jika dijalankan konsisten, dapat memperkuat posisi industri nasional di ekspansi ASEAN dengan mengandalkan sertifikasi berkelanjutan sebagai “bahasa bersama” standar keberlanjutan. Singkatnya, sertifikasi bukan lagi sekadar kewajiban, melainkan strategi daya saing industri.
Kesimpulan: Ekonomi Hijau Indonesia Butuh Figur, Sistem, dan Keberanian
Ketertarikan Sandiaga bergabung dengan MUTU datang setelah hampir satu tahun melakukan pemetaan ekosistem ekonomi hijau Indonesia bersama sejumlah pihak. Ini menunjukkan bahwa langkahnya bukan impuls politik, melainkan hasil pembacaan sistemik bahwa sertifikasi berkelanjutan adalah titik lemah sekaligus peluang.
Namun figur saja tidak cukup. Transformasi ekonomi hijau Indonesia menuntut tiga hal: standar keberlanjutan yang jelas, sistem sertifikasi yang kredibel dan inklusif, serta keberanian pelaku industri untuk menjadikan sertifikasi sebagai strategi utama daya saing. Dengan kombinasi tersebut, MUTU berpotensi berubah dari pemain teknis menjadi lokomotif ekonomi hijau Indonesia, sementara langkah Sandiaga Uno menjadi contoh bagaimana posisi di perusahaan publik dipakai untuk mendorong perubahan arah ekonomi, bukan sekadar menambah portofolio jabatan.
