Komitmen Dana Besar vs Realitas Lapangan: Kesenjangan yang Mengganggu
Isu anggaran BNPB bencana adalah soal bagaimana negara menyediakan dan mengelola dana untuk penanggulangan bencana, mulai dari dana siap pakai BNPB hingga alokasi anggaran bencana tambahan yang dapat diajukan ke Kementerian Keuangan, agar penanggulangan bencana Indonesia berjalan cepat, transparan, dan tepat sasaran di tengah meningkatnya frekuensi bencana alam.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah siap menjamin ketersediaan dana penanganan bencana dan membuka peluang menambah anggaran BNPB hingga melampaui Rp5 triliun, sesuai kebutuhan riil di lapangan. Bahkan ia menyatakan tidak ada batas maksimal untuk anggaran bencana, selama tujuannya mengurangi penderitaan masyarakat. Di sisi lain, BNPB belum mengajukan tambahan anggaran, meski berbagai bencana terus bermunculan di banyak daerah. Kontras ini memunculkan pertanyaan: apakah masalah kita kekurangan uang, atau justru kekurangan kecepatan dan keberanian birokrasi dalam menggunakan ruang fiskal yang tersedia?
Dana Siap Pakai Hampir Rp1 Triliun: Mengapa Masih Disimpan?
Pemerintah menyebut BNPB masih punya dana siap pakai BNPB sekitar hampir Rp1 triliun untuk penanganan bencana. Data Kementerian Keuangan menjabarkan lebih rinci: dari pagu anggaran BNPB sekitar Rp5,7 triliun, dana siap pakai yang masih tersedia mencapai Rp950 miliar. Serapan anggaran dilaporkan baru sekitar Rp2,6 triliun, dan bisa bertambah seiring progres proyek di lapangan dan pelaporan administrasi. Artinya, ada ruang keuangan yang signifikan yang belum bergerak maksimal.
Di atas kertas, ini tampak seperti kehati-hatian. Namun di lapangan, publik menunggu respon cepat atas banjir, longsor, hingga erupsi gunung. Jika dana siap pakai nyaris Rp1 triliun belum habis digunakan, muncul dua kemungkinan: perencanaannya terlalu kaku atau eksekusinya lambat. Dalam konteks penanggulangan bencana Indonesia, menahan dana ketika warga butuh bantuan bisa terbaca sebagai kegagalan moral, bukan sekadar administratif.
Koordinasi Kemenkeu–BNPB: Siapa Menunggu Siapa?
Purbaya menegaskan pola alokasi anggaran bencana berbeda dengan belanja pemerintah reguler; untuk bencana, pemerintah mengklaim siap mencairkan dana semaksimal mungkin demi mengurangi penderitaan masyarakat. Mekanismenya tampak sederhana: selama dana siap pakai belum menipis, BNPB menggunakan pos yang ada; ketika mulai berkurang, BNPB mengajukan tambahan dan Kemenkeu siap menambah hingga ruang Rp5 triliun yang sudah disiapkan.
Masalahnya, Kemenkeu menyatakan belum ada permintaan tambahan resmi dari BNPB. Di sisi lain, laporan menyebut BNPB pernah mengusulkan penambahan Dana Siap Pakai sebesar Rp5,67 triliun untuk mempercepat penanganan bencana dan rehabilitasi fisik di berbagai daerah sepanjang 2026. Ini menimbulkan teka-teki koordinasi: apakah usulan itu belum difinalkan, terhambat prosedur, atau membaca prioritas fiskal yang berubah? Dalam situasi darurat, menunggu surat formal terasa seperti kemewahan.
Dampak bagi Warga: Janji Anggaran Tidak Sama dengan Tenda dan Logistik
Bagi warga terdampak bencana, istilah anggaran BNPB bencana, pagu Rp5,7 triliun, atau plafon hingga Rp5 triliun hanyalah angka di atas kertas. Yang mereka rasakan adalah seberapa cepat tenda datang, seberapa konsisten logistik dibagikan, dan seberapa lama rehabilitasi berjalan. Pemerintah berulang kali menegaskan bahwa perlakuan anggaran bencana itu khusus dan berbeda, karena menyangkut keselamatan dan penderitaan masyarakat.
Namun tanpa eksekusi yang sigap, pengakuan itu kehilangan makna. Ketika pemerintah mengatakan, “Untuk anggaran bencana nggak usah khawatir. Kami akan siapkan anggaran seperti yang dibutuhkan,” sementara BNPB belum mengajukan tambahan, publik berhak bertanya: apakah kita terlalu nyaman dengan narasi kesiapan, sampai lupa mengukur hasil konkret di lapangan? Penanggulangan bencana Indonesia bukan hanya soal tersedia atau tidaknya dana, tetapi seberapa cepat dana itu berubah menjadi perlindungan nyata.
Penutup: Transparansi, Kecepatan, dan Kejelasan Mandat
Kisah dana siap pakai BNPB Rp950 miliar–Rp1 triliun yang belum sepenuhnya dipakai, di tengah janji pemerintah siap menambah anggaran di atas Rp5 triliun, memperlihatkan masalah klasik: koordinasi dan keberanian mengambil keputusan. Bukan berarti anggaran berlebih adalah solusi otomatis, tetapi ketika bencana beruntun, menahan diri berlebihan juga berisiko fatal.
Ke depan, ada tiga agenda mendesak. Pertama, memperjelas mekanisme alokasi anggaran bencana sehingga BNPB tidak ragu mengajukan tambahan ketika indikator lapangan menunjukkan kebutuhan meningkat. Kedua, membuka data realisasi anggaran secara berkala agar publik bisa menilai apakah dana siap pakai BNPB digunakan efektif. Ketiga, memastikan keputusan fiskal selalu berpihak pada korban, bukan kenyamanan administrasi. Bencana tidak menunggu; anggaran dan koordinasi juga tidak boleh.
