IQ mengukur kecerdasan, bukan menentukan kesalahan
Pertanggungjawaban pidana adalah penilaian hukum atas apakah seseorang harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang terbukti dilakukannya, bukan kesimpulan yang dapat ditarik dari tingkat kecerdasan atau profil psikologisnya. Pembedaan ini penting setelah Polda Jawa Timur menerima hasil pemeriksaan psikologi Dwi Bagus Martono alias Bagus, 40 tahun, tersangka pembunuhan istri sirinya, Dini Hardiyanti, 30 tahun, dan anak mereka yang berusia empat tahun, di Madiun. Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Roy HM Sihombing, menyampaikan bahwa hasil tes menunjukkan IQ tersangka di atas rata-rata. Namun, IQ tinggi hanya memberi gambaran tentang kemampuan kognitif; dengan sendirinya, hasil itu tidak membuktikan seseorang bersalah ataupun membebaskannya dari proses hukum. Menjadikan skor sebagai jalan pintas menuju vonis akan mengaburkan pertanyaan utama: apa yang terjadi, dan apa yang dapat dibuktikan?
Pemeriksaan psikologi bukan vonis
Pemeriksaan psikologi dapat memberi informasi mengenai aspek psikologis seseorang, tetapi fungsinya berbeda dari pembuktian hukum. Menurut dosen psikologi forensik Reza Indragiri Amriel, profil psikologis dan tingkat kecerdasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menetapkan status bersalah; proses pidana harus bertumpu pada fakta serta wujud perbuatan yang terbukti. Di sinilah batas yang perlu dijaga: kecerdasan umum bukan kondisi klinis, dan keduanya bukan keputusan hukum tentang tanggung jawab atas tindak pidana. Hasil pemeriksaan bisa menjadi bagian informasi dalam perkara, tetapi tidak menggantikan alat bukti atau penilaian terhadap perbuatan yang disangkakan. Membaca laporan psikologis seolah-olah sudah menjawab seluruh perkara berarti mencampuradukkan peran ahli dengan kewenangan proses hukum.
Jangan menebak motif dari angka IQ
Informasi tentang IQ juga bukan dasar yang cukup untuk menyimpulkan motif atau mendiagnosis kondisi klinis tersangka. Roy menyebut adanya kecenderungan sifat superior berdasarkan hasil pemeriksaan, sementara penyidik juga menggambarkan tersangka sebagai orang yang menyusun alibi dan memperhitungkan pembersihan bukti. Keterangan tersebut perlu ditempatkan sebagai klaim yang dilaporkan, bukan bukti bahwa IQ atau sifat tertentu menyebabkan pembunuhan. Reza menegaskan bahwa IQ tinggi maupun kecenderungan superior tidak dapat langsung dianggap sebagai penyebab tindakan tersebut. Sikap ini bukan pembelaan bagi tersangka, melainkan standar kehati-hatian: dugaan motif, diagnosis, dan kesimpulan tentang perbuatan memerlukan landasan masing-masing. Spekulasi yang dibangun dari satu skor dapat mengalihkan perhatian dari pemeriksaan bukti yang semestinya.
Yang harus menentukan adalah bukti
Proses hukum selanjutnya semestinya tetap menguji fakta, alat bukti, dan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang terbukti, bukan menjadikan kecerdasan atau kepribadian sebagai pengganti pembuktian. Prinsip itu berlaku dua arah: IQ tinggi tidak memberi kekebalan, tetapi profil psikologis yang dinilai negatif pun tidak dengan sendirinya membuktikan kesalahan. Masyarakat sebaiknya tidak membiarkan label seperti “jenius” atau “superior” menjadi penjelasan instan atas kejahatan. Label tersebut mungkin menarik perhatian, tetapi tidak menjawab standar hukum. Kesimpulannya tegas: hasil pemeriksaan psikologi dapat memberi konteks, sedangkan penentuan salah atau tidak tetap harus mengikuti bukti atas perilaku yang disangkakan. Itulah batas yang menjaga analisis psikologi forensik tetap berguna tanpa menggantikan proses peradilan.
