Hasil tes bukan putusan hukum
Pemeriksaan psikologis tersangka adalah penilaian yang memberi informasi tentang aspek psikologis seseorang, tetapi hasilnya tidak menggantikan pembuktian pidana atau menetapkan kesalahan. Dalam kasus di Kota Madiun, Polda Jawa Timur menyatakan hasil pemeriksaan terhadap Dwi Bagus Martono (40), tersangka pembunuhan istri siri dan anaknya yang berusia empat tahun, menunjukkan IQ di atas rata-rata serta kecenderungan karakter superior. Informasi itu memicu kembali anggapan keliru bahwa kecerdasan tinggi semestinya mencegah seseorang melakukan kejahatan. Namun, angka IQ bukan jawaban atas pertanyaan apakah tindak pidana terjadi atau siapa yang bertanggung jawab. Menjadikan hasil tes sebagai vonis dini sama kelirunya dengan menganggap kecerdasan sebagai pembelaan. Pemeriksaan psikologis dapat menjadi bagian dari informasi dalam proses penyidikan, tetapi perkara tetap harus diuji melalui fakta dan alat bukti.
IQ dan hukum pidana: ukurannya adalah perbuatan
Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amriel menegaskan bahwa tingkat kecerdasan maupun profil kepribadian tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan seseorang bersalah atau tidak. IQ tinggi dan kecenderungan sifat superior juga tidak dapat langsung dianggap sebagai penyebab pembunuhan. Prinsip ini penting agar publik tidak mencampuradukkan penjelasan psikologis dengan pembuktian hukum. Dalam perkara pidana, fokusnya adalah apakah perbuatan yang disangkakan benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan, bukan apakah tersangka tampak cerdas, santun, atau memiliki sifat tertentu. Sebaliknya, kecerdasan rendah atau pengalaman traumatis pun tidak otomatis menghapus kesalahan. Seperti ditekankan Reza, seseorang dengan kecerdasan tinggi tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila kejahatan terbukti.
Karena itu, pemeriksaan psikologis tersangka tidak boleh diperlakukan sebagai pengganti penyelidikan maupun persidangan. Hasilnya memberi konteks terbatas; bukti mengenai perbuatan tetap menjadi dasar yang harus diuji.
Pertanggungjawaban pidana menunggu pembuktian
Kepolisian menyatakan penyidikan masih berlangsung: penyidik mendalami rangkaian peristiwa, menelusuri sisa jasad yang diduga berkaitan dengan perkara, memperkuat alat bukti, dan menyelidiki motif. Dugaan mengenai tindakan tersangka setelah kejadian juga merupakan materi penyidikan yang harus diuji, bukan fakta yang boleh diperlakukan sebagai putusan. Tersangka dijerat dengan Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang memuat ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun. Namun, status tersangka berarti proses hukum masih berjalan; kesalahan harus dibuktikan di pengadilan.
Bagi masyarakat, pelajaran tentang IQ dan hukum pidana bukanlah menebak kesalahan dari hasil tes, melainkan menahan diri dari vonis publik. Pertanggungjawaban pidana harus bertumpu pada perbuatan yang terbukti dan proses hukum yang adil. IQ tinggi tidak memberi kekebalan, tetapi hasil pemeriksaan psikologis juga tidak membuktikan kejahatan. Kesimpulannya tegas: kecerdasan bukan ukuran bersalah; bukti dan putusan pengadilanlah yang menentukan.
