Pemulihan bukan sekadar membangun kembali
Pemulihan pascabencana Sumatra adalah rangkaian upaya untuk memulihkan layanan dasar, fasilitas, dan kehidupan masyarakat terdampak sekaligus mengurangi risiko saat bencana berikutnya datang. Karena itu, keberhasilan tidak cukup diukur dari seberapa cepat bangunan diperbaiki: pemulihan juga harus membuat warga lebih aman menghadapi kondisi yang berubah. Menko PMK Sugiono mengapresiasi kerja Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) dalam memulihkan wilayah terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Setelah sekitar 11 bulan, sebagian besar upaya rehabilitasi dan rekonstruksi dilaporkan telah terealisasi. Pencapaian ini penting, terlebih ketika pemerintah harus mengembalikan layanan yang dibutuhkan warga sehari-hari. Namun apresiasi sebaiknya menjadi dorongan untuk menuntaskan pekerjaan tersisa dengan mutu dan ketahanan yang lebih baik, bukan alasan untuk menganggap tugas telah selesai.
Pesan yang lahir dari laporan di posko
Pesan itu disampaikan Sugiono saat mengunjungi Posko Nasional Satgas PRR Pascabencana Sumatera di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Senin, 26 Oktober 2026. Kunjungan tersebut menjadi agenda perdananya sebagai Menko PMK sekaligus Ketua Pengarah Satgas PRR. Di sana, ia menerima laporan perkembangan pemulihan, termasuk capaian dan kendala, dari Mendagri Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satgas PRR. Konteks laporan ini penting: penilaian terhadap pemulihan seharusnya berpijak pada keadaan di lapangan, bukan hanya daftar pekerjaan yang rampung. Pemerintah telah mengupayakan regulasi, dukungan anggaran, dan pemulihan fasilitas serta layanan dasar. Semua itu punya dampak langsung pada masyarakat, tetapi keberlanjutannya bergantung pada apakah infrastruktur yang diperbaiki sanggup menghadapi ancaman yang masih ada. Koordinasi pusat, daerah, dan unsur terkait harus menjaga agar kebutuhan warga tidak terputus di antara tahap tanggap darurat dan rekonstruksi.
Bencana susulan menguji ketahanan hasil kerja
Tantangan itu bukan dugaan semata. Tito melaporkan banjir susulan akibat curah hujan tinggi di Padang dan Solok, Sumatera Barat, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, serta beberapa wilayah Aceh. Infrastruktur yang telah diperbaiki kembali terdampak, sementara sedimentasi sungai meningkatkan risiko luapan ketika hujan deras. Ia juga menekankan percepatan penanganan 137 sungai terdampak sedimentasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat perlu menjadi bagian dari pekerjaan pemulihan. Fakta ini menunjukkan kelemahan pendekatan yang hanya mengejar penyelesaian fisik. Jika aliran sungai dan ancaman banjir tidak ditangani, fasilitas yang dibangun ulang dapat kembali rusak dan warga kembali kehilangan layanan. Tito meminta dukungan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mempercepat pembersihan serta penanganan sungai agar rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan lebih optimal. Langkah itu semestinya diperlakukan sebagai bagian inti pemulihan, bukan pekerjaan tambahan.
Mitigasi iklim mesti masuk ke keputusan pemulihan
Sugiono mengingatkan bahwa perubahan iklim dapat menggeser pola curah hujan: wilayah utara khatulistiwa diperkirakan mengalami peningkatan hujan, sedangkan wilayah selatan cenderung lebih kering dibandingkan kondisi normal dalam beberapa dekade mendatang. Karena itu, mitigasi perubahan iklim perlu masuk dalam perencanaan pemulihan dan kesiapsiagaan bencana, bukan berhenti sebagai seruan umum. Bagi warga, pendekatan ini berarti keputusan tentang infrastruktur, layanan, dan penanganan sungai harus mempertimbangkan risiko yang mungkin berubah. Bagi pemerintah, pekerjaan yang tersisa perlu diselesaikan beriringan dengan langkah mitigasi dan koordinasi lintas tingkat pemerintahan. Apresiasi terhadap Satgas PRR layak diberikan, tetapi ukuran akhir keberhasilan adalah apakah masyarakat lebih siap dan kerusakan serupa dapat dikurangi. Pemulihan yang tahan risiko akan lebih bermakna daripada sekadar mengembalikan keadaan sebelum bencana.
