Percepatan harus berujung pada mutu
Program bedah rumah adalah bantuan pemerintah untuk memperbaiki hunian masyarakat berpenghasilan rendah agar menjadi aman dan layak ditempati, dengan pelaksanaan renovasi yang perlu diawasi sampai pekerjaan selesai. Pada Jumat malam, 30 Oktober 2026, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengevaluasi program bersama 10 pemerintah daerah dan meminta mereka mempercepat penyelesaian dalam dua bulan ke depan. Tenggat yang ketat dapat menggerakkan pekerjaan, tetapi kecepatan saja bukan ukuran keberhasilan. Pemerintah juga perlu memastikan hasil renovasi rumah warga memenuhi standar yang disepakati, bukan sekadar tercatat selesai. Karena itu, penyamaan indikator penyelesaian antara pemerintah pusat dan daerah menjadi bagian penting dari evaluasi. Tanpa ukuran yang jelas dan pemeriksaan lapangan, target bedah rumah berisiko mendorong pelaporan cepat tanpa jaminan bahwa penerima benar-benar memperoleh rumah layak huni.
Angka besar, kemajuan belum merata
Skala program membuat koordinasi daerah menentukan hasil. Pemerintah menetapkan target renovasi 400 ribu rumah masyarakat berpenghasilan rendah secara nasional, jauh di atas 45 ribu rumah pada tahun sebelumnya. Namun, laporan daerah menunjukkan kemajuan yang berbeda-beda: Kabupaten Tangerang memiliki alokasi terbesar, 4.013 unit, dengan 555 unit selesai. Kalimantan Utara melaporkan 293 unit selesai dari 3.091 alokasi, sedangkan Lampung Selatan menyelesaikan 161 dari 2.628 unit. Perbedaan ini menegaskan bahwa target nasional tidak bisa dikejar hanya dengan instruksi seragam. Hambatan setempat harus ditangani sesuai keadaan: di Kalimantan Utara, pengiriman bahan bangunan terkendala keterbatasan BBM dan akses transportasi ke wilayah perbatasan. Tenggat dua bulan akan berarti bila pemerintah pusat membantu mengatasi kendala, bukan hanya menuntut angka penyelesaian.
Inspeksi langsung menguji kelayakan
Pemantauan tidak seharusnya berhenti pada laporan administrasi. Pada 1 November, Maruarar meninjau tiga rumah yang telah direnovasi di Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur; bangunan tersebut mulai direnovasi pada 20 September 2026 dan ia memeriksa kelayakannya secara langsung. Kunjungan itu juga memperlihatkan arti bantuan bagi penerima: mereka adalah pekerja berpenghasilan rendah, yakni sopir mikrolet, pemulung, dan buruh pabrik. Pemeriksaan semacam ini penting karena hasil yang tercatat rampung belum otomatis menjawab apakah rumah aman dan nyaman dihuni. Menteri menyatakan akan mengunjungi rumah-rumah yang telah selesai di sejumlah wilayah, termasuk Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Yogyakarta. Inspeksi perlu konsisten dan memakai tolok ukur yang sama agar mutu tidak bergantung pada lokasi.
Tenggat harus disertai dukungan
Tantangan berikutnya bukan sekadar menyelesaikan pekerjaan, melainkan memastikan daerah memiliki dukungan untuk menuntaskannya. Evaluasi mengungkap persoalan keaktifan tenaga pendamping masyarakat dalam pengumpulan data dan pendampingan teknis, antara lain di Jombang, Jayapura, dan Samosir. Sejumlah pemerintah daerah menyatakan siap membantu menyediakan tukang dan mempercepat verifikasi lapangan. Langkah itu perlu diikuti pemantauan bersama balai pelaksana dan aparat desa serta standar kualifikasi tukang, agar percepatan tidak mengorbankan kualitas. Program bedah rumah memiliki tujuan yang tepat: membantu warga memperoleh hunian layak. Namun, tujuan itu hanya tercapai jika target, pendampingan, ketersediaan bahan, dan pemeriksaan mutu berjalan beriringan. Pemerintah patut mempertahankan tenggat dua bulan sebagai pendorong, tetapi keberhasilan akhirnya harus dinilai dari rumah yang benar-benar layak dihuni—bukan dari jumlah yang sekadar dinyatakan selesai.
