Keluhan yang langsung memengaruhi penghidupan
Keluhan nelayan Aceh adalah persoalan kebutuhan, aturan, dan sarana yang menentukan apakah nelayan dapat melaut dengan lancar serta memperoleh penghasilan bagi keluarganya. Di Sabang, isu yang mencuat bukan perkara kecil: BBM, perizinan, alat tangkap, dan kondisi kapal menyentuh hampir setiap tahap pekerjaan nelayan.
Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Jamaluddin Idham mendengar langsung keluhan itu saat bertemu nelayan di Balee Nelayan Lhok Ie Meulee, Gampong Sukajaya, Sabang, pada 24 Oktober 2026. BBM nelayan Sabang dan kemudahan administrasi menjadi kebutuhan dasar, sementara alat tangkap serta armada yang layak menentukan kesiapan mereka bekerja di laut. Karena persoalan ini berkaitan langsung dengan kegiatan melaut dan pendapatan, respons yang berhenti pada pencatatan tidak cukup. Pertemuan tersebut penting sebagai pembuka, tetapi ukuran tindak lanjutnya adalah apakah hambatan yang disampaikan benar-benar ditangani.
Aspirasi dari Gosong Telaga perlu masuk agenda pusat
Di Desa Gosong Telaga, Kecamatan Singkil Utara, Aceh Singkil, nelayan meminta agar aspirasi mereka diperjuangkan ke pemerintah pusat. Jamaluddin berdialog dengan para nelayan pada 28 Oktober 2026 dan menyatakan akan membawa kebutuhan mereka ke tingkat pusat. Pertemuan itu menjadi ruang untuk menyampaikan persoalan, kebutuhan, dan harapan keluarga yang menggantungkan hidup pada hasil laut.
Berbeda dengan keluhan Sabang yang merinci BBM, izin, alat tangkap, dan kondisi kapal, bahan yang tersedia dari Gosong Telaga tidak menyebut daftar kebutuhan khusus. Karena itu, tindak lanjut seharusnya dimulai dengan mencatat kebutuhan secara jelas, bukan menganggap persoalan kedua wilayah sama. Jamaluddin menyebut dukungan bagi nelayan kecil mesti sesuai keadaan lapangan, termasuk melalui sarana dan prasarana perikanan serta pemberdayaan kelompok nelayan. Potensi laut daerah baru berarti bagi warga jika kebijakan mampu meningkatkan kehidupan nelayan dan keluarganya.
Janji tindak lanjut harus berujung pada penyelesaian
Jamaluddin menjanjikan jalur tindak lanjut yang membedakan kewenangan daerah dan pusat. Aspirasi yang menjadi urusan daerah akan dikomunikasikan dengan pihak terkait di daerah; masalah dalam kewenangan pusat akan dibawa melalui DPR RI dan dikoordinasikan dengan kementerian terkait. Untuk aspirasi nelayan Gosong Telaga, ia menyebut koordinasi dengan kementerian dan instansi, terutama Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagai langkah berikutnya.
Pembagian jalur ini masuk akal, tetapi nelayan membutuhkan lebih dari janji untuk berkoordinasi. Mereka perlu mengetahui bahwa keluhan telah dipetakan, diteruskan kepada lembaga yang tepat, dan mendapat jawaban yang dapat ditindaklanjuti. Jamaluddin mengatakan tidak ingin persoalan nelayan berhenti menjadi catatan, serta berjanji mengawal dan mengomunikasikan aspirasi kepada pihak terkait. Komitmen itu kini perlu diuji lewat kemajuan nyata: akses BBM dan administrasi yang lebih mudah di Sabang, serta kebutuhan masyarakat pesisir Gosong Telaga yang benar-benar diperjuangkan.
Suara nelayan mesti menjadi ukuran kebijakan
Dua pertemuan tersebut memperlihatkan kebutuhan yang tidak boleh dipisahkan dari kebijakan perikanan: sarana untuk melaut, aturan yang tidak memberatkan, dan dukungan yang menyasar kondisi nelayan kecil. Di Sabang, keluhannya telah disebutkan secara konkret; di Gosong Telaga, permintaan utamanya adalah agar aspirasi dibawa ke pusat dan kebutuhan masyarakat pesisir diperhatikan.
Langkah berikutnya bukan sekadar mengulang bahwa suara nelayan telah didengar. Pemerintah daerah dan pusat perlu menindaklanjuti sesuai kewenangan, sementara wakil rakyat perlu memastikan komunikasi dengan kementerian menghasilkan perhatian yang dapat dirasakan di lapangan. Kesimpulannya, pertemuan adalah awal yang berguna, bukan penyelesaian. Keluhan nelayan Aceh baru mendapat jawaban ketika janji membawa aspirasi berubah menjadi dukungan nyata bagi pekerjaan, penghasilan, dan kesejahteraan keluarga nelayan.
