Investasi perlu berujung pada pekerjaan lokal
Investasi daerah adalah masuknya modal untuk membangun usaha yang dapat menciptakan kegiatan ekonomi dan menyerap tenaga kerja setempat. Di Kulon Progo, pemerintah kabupaten menjadikan kemudahan investasi sebagai salah satu strategi utama untuk memperluas lapangan kerja, bukan sekadar mengejar jumlah proyek. Wakil Bupati Ambar Purwoko mengatakan investasi menjadi kunci penyerapan tenaga kerja lokal dan Pemkab berupaya mempermudah akses bagi pemilik modal pada Minggu (1/11). Arah kebijakan ini masuk akal, tetapi ukurannya seharusnya bukan hanya berapa banyak investor datang: yang lebih penting ialah berapa warga setempat memperoleh pekerjaan dan apakah keterampilan mereka sesuai kebutuhan usaha. Tanpa hubungan yang jelas antara proyek dan perekrutan lokal, kemudahan berusaha berisiko hanya menjadi janji pertumbuhan, sementara pencari kerja tetap harus mencari peluang di luar daerah.
Kebutuhan itu terasa dalam kehidupan sehari-hari. Hendra Adi, warga Kulon Progo yang bekerja di Kota Jogja, berharap pekerjaan lebih banyak tersedia dekat rumah agar pekerja muda dapat mengurangi waktu perjalanan dan biaya transportasi. Karena itu, manfaat investasi Kulon Progo semestinya dinilai juga dari dampaknya pada akses kerja warga, bukan hanya dari berdirinya pabrik atau usaha baru.
IRPRO dan kesiapan lahan sebagai pintu masuk
Salah satu cara Pemkab membuka akses bagi pemodal adalah program Investment Project Ready to Offer (IRPRO), yang menyiapkan lahan yang cocok untuk calon usaha. DPMPTSP Kulon Progo juga mendampingi calon investor saat meninjau lahan agar mereka dapat mempertimbangkan beberapa pilihan lokasi. Pendekatan ini berpotensi memangkas ketidakpastian pada tahap awal investasi: calon investor tidak hanya menerima kemudahan administrasi, tetapi juga dibantu menemukan lokasi yang sesuai. Pemerintah menyatakan proses tetap mengikuti regulasi, dan itu penting. Kemudahan tidak seharusnya berarti mengurangi pengawasan, melainkan membuat prosedur yang sah lebih mudah dipahami dan dijalankan.
Contoh yang kerap disebut ialah pabrik pembuatan rambut palsu di Bumi Binangun, yang dilaporkan mampu menyerap ribuan pekerja lokal. Namun satu contoh belum cukup untuk membuktikan bahwa manfaat akan merata. Pemerintah perlu memastikan lahan yang ditawarkan benar-benar siap, proyek sesuai aturan, dan perekrutan warga menjadi bagian dari hasil yang dipantau. Dengan begitu, IRPRO bukan sekadar katalog lokasi, melainkan jembatan antara rencana investasi dan pekerjaan nyata.
Target pengangguran perlu dibaca bersama angkanya
Pemkab menargetkan tingkat pengangguran pada 2027 sebesar 2,12 persen, sementara target dalam RPJMD 2025–2029 disebut berada pada kisaran 1,90–2,45 persen. Rentang tersebut memberi ruang bagi perubahan kondisi, tetapi angka 2,12 persen tetap perlu diperlakukan sebagai sasaran, bukan hasil yang sudah tercapai. Data resmi 2026 masih menunggu rilis BPS; angka pada 2025 tercatat 2,14 persen atau sekitar enam ribu orang. Perbandingan itu menunjukkan ambisi penurunan yang terbatas, sehingga keberhasilan akan bergantung pada konsistensi pelaksanaan dan mutu pekerjaan yang tersedia.
Data pasar kerja juga memperlihatkan peluang sekaligus pekerjaan rumah. Hingga September 2026 tercatat tiga ribu pencari kerja dan lima ribu lowongan, dengan dua ribu orang dilaporkan terserap. Angka tersebut menggambarkan adanya aktivitas penempatan, tetapi jumlah lowongan saja tidak menjamin kecocokan kualifikasi atau akses yang setara. Pemkab menyatakan ingin menjaga pengangguran Kulon Progo agar tidak melampaui tiga persen; ukuran yang lebih bermakna ialah apakah pencari kerja dapat mengisi lowongan secara berkelanjutan.
Pelatihan, bursa kerja, dan padat karya harus saling menguatkan
Investasi membutuhkan waktu untuk berubah menjadi pekerjaan. Karena itu, strategi penurunan pengangguran juga ditopang pelatihan BLK, job fair, dan program padat karya. Pelatihan di Balai Latihan Kerja diarahkan agar sesuai kebutuhan pasar, sementara bursa kerja mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan. Padat karya memberi kesempatan bekerja sekaligus mendukung pembangunan lingkungan setempat. Ketiganya mengisi fungsi berbeda: pelatihan memperbaiki kesiapan, job fair membuka akses informasi dan perekrutan, sedangkan padat karya menyediakan peluang kerja langsung. Program-program ini akan lebih efektif bila kebutuhan keterampilan dari investor diterjemahkan menjadi materi pelatihan dan jalur rekrutmen yang jelas.
Kesimpulannya, kemudahan investasi dan penyiapan lahan melalui IRPRO layak menjadi mesin penciptaan kerja, tetapi tidak cukup berdiri sendiri. Target 2,12 persen harus ditopang pelatihan yang relevan, penempatan yang terukur, serta padat karya yang menjangkau warga. Pemerintah perlu menghubungkan setiap tahap—dari lahan siap, usaha beroperasi, hingga tenaga lokal direkrut—agar sasaran 2027 tidak berhenti sebagai angka dalam dokumen. Ukuran keberhasilan akhirnya sederhana: lebih banyak warga mendapat pekerjaan yang sesuai dan, bila mungkin, lebih dekat dengan rumah.
