Cakupan rendah menuntut percepatan nyata
Perlindungan Sosial Digital adalah sistem pendataan dan pengelolaan informasi calon penerima bantuan yang dirancang agar penyaluran lebih tepat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, manfaat itu belum akan terasa merata jika keluarga yang berhak belum masuk ke dalam sistem. Hingga 29 Oktober 2026, pendaftaran Perlinsos di Kulon Progo baru mencakup 21.919 dari 159.770 kepala keluarga, atau 13,72 persen. Angka tersebut menegaskan bahwa tantangan utama saat ini bukan sekadar membangun sistem digital, melainkan memastikan sistem menjangkau warga. Pemerintah kabupaten menargetkan sekitar 159 ribu KK terdaftar pada akhir 2026. Dengan selisih sebesar itu, percepatan perlu diukur dari keluarga yang benar-benar terdata, bukan banyaknya aparatur yang memperoleh akses sebagai agen.
Laporan lain menyebut 20.232 KK telah terdaftar pada 30 Oktober, tetapi angka tersebut juga menunjukkan pekerjaan yang masih jauh dari target. Perbedaan angka dalam laporan berdekatan itu membuat pembaruan dan konsistensi pelaporan penting: warga dan pelaksana perlu tahu angka mana yang menjadi acuan. Capaian 13,72 persen pun menempatkan Kulon Progo di peringkat ketiga di DIY, tetapi posisi relatif tidak menghapus besarnya keluarga yang belum tercatat.
Agen harus datang ke ruang warga
Mengajak ASN, perangkat kapanewon, dan pamong kalurahan menjadi agen adalah langkah masuk akal, tetapi pendaftaran sebagai agen bukan hasil akhir. Yang menentukan ialah seberapa banyak dari mereka aktif mendata dan menindaklanjuti keluarga di wilayah masing-masing. Dari 1.858 agen yang memiliki akses resmi, baru sekitar 540 yang aktif melakukan pendaftaran warga. Angka ini menunjukkan ruang besar untuk memperbaiki pelaksanaan, bukan alasan untuk menambah daftar agen tanpa dukungan dan pemantauan.
Dinsos PPPA mendorong strategi jemput bola: pendataan bisa dilakukan saat arisan, pertemuan RT, atau Posyandu, sehingga warga tak harus selalu mendatangi kantor pemerintah untuk menyampaikan informasi. Pendamping PKH telah menjadi penyumbang terbesar dengan mendata lebih dari 15.000 KK. Pengalaman itu layak ditularkan kepada ASN, pamong, perangkat kapanewon, dan kader Posyandu. Pendataan di tempat warga berkumpul juga membantu agen mengenali keluarga yang mungkin luput dari pengajuan mandiri.
Bagi warga, layanan ini lebih mudah dijangkau karena Agen Perlinsos dapat membantu pendaftaran tanpa biaya. Namun, pendekatan langsung hanya berhasil jika jadwal, wilayah sasaran, dan tindak lanjut jelas. Ukuran keberhasilan seharusnya bukan berapa banyak agen ditugaskan, melainkan apakah keluarga yang membutuhkan benar-benar tercatat dan memperoleh kepastian atas status datanya.
Digitalisasi perlu disertai pemeriksaan lapangan
Digitalisasi dapat memperkuat data penerima bansos, tetapi tidak otomatis menjamin ketepatan. Perlinsos Digital menyandingkan data calon penerima dengan tujuh sumber, termasuk data kependudukan Dukcapil, DTKS, data kepegawaian BKN/ASN, Jamsostek, Samsat, PLN, dan ATR/BPN. Integrasi itu dapat membantu mendeteksi data ganda, identitas tidak valid, serta calon penerima yang tidak memenuhi kriteria. Tujuannya penting: warga yang memenuhi syarat tidak terlewat, sementara mereka yang tidak berhak tersaring. Meski begitu, hasil pencocokan sistem tetap perlu ditafsirkan dengan cermat agar data aset atau administrasi tidak menggantikan pemeriksaan keadaan hidup warga.
Karena itu, verifikasi langsung bukan pelengkap yang bisa ditinggalkan. Pamong dan agen perlu memeriksa kondisi ekonomi secara objektif, sementara warga yang dinilai tidak layak tetapi faktanya membutuhkan dapat mengajukan sanggahan. Kondisi mereka dapat diperiksa dengan dukungan geotagging dan foto rumah. Kombinasi pencocokan basis data dan koreksi lapangan lebih meyakinkan daripada mengandalkan salah satunya saja. Bansos digital diarahkan pada penyaluran nontunai langsung ke rekening penerima yang memenuhi persyaratan; akurasi pada tahap pendataan, dengan demikian, menentukan apakah kemudahan digital benar-benar sampai kepada orang yang tepat.
Kepercayaan publik bergantung pada tindak lanjut
Pemerintah daerah menargetkan pendataan Perlinsos Digital di DIY mencapai 50 persen hingga akhir 2026, sebelum implementasi penuh pada triwulan pertama 2027. Tenggat itu membuat percepatan di Kulon Progo mendesak, tetapi target persentase saja tidak cukup. Kemajuan harus disertai pembaruan data yang konsisten, kesempatan sanggah yang mudah diakses, dan verifikasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Tanpa itu, sistem berisiko mempercepat keputusan yang keliru alih-alih memperbaiki penyaluran.
Pada akhirnya, keberhasilan pendaftaran Perlinsos tidak diukur dari kecanggihan portal atau jumlah agen terdaftar, melainkan dari keluarga yang berhak tetapi selama ini tidak terlihat. Pemerintah perlu menggerakkan agen secara aktif, membuka ruang pendataan di tengah kegiatan warga, serta memastikan setiap catatan digital cocok dengan kondisi nyata. Itulah cara menjaga data penerima bansos tetap akurat, transparan, dan akuntabel—serta membangun kepercayaan bahwa bantuan diberikan berdasarkan kebutuhan, bukan sekadar hasil pencocokan otomatis.
