KNMP sebagai Strategi Besar Pembangunan Pesisir, Bukan Sekadar Proyek Fisik
Kampung Nelayan Merah Putih adalah program pembangunan kawasan pesisir yang memadukan permukiman, infrastruktur perikanan, dan ekosistem usaha nelayan, dengan tujuan meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan akses pasar melalui intervensi terencana dari hulu hingga hilir.
Pemerintah menyiapkan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) pada 2027 sebagai bagian dari target lebih besar 5.000 lokasi dalam beberapa tahun pelaksanaan program. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut target ini merupakan kelanjutan dari pembangunan yang sudah dimulai sejak 2025, dengan 100 titik tahap pertama yang telah beroperasi dan akan diperluas menjadi 1.369 titik. Ambisi ini patut dibaca sebagai upaya serius menjadikan pembangunan pesisir 2027 bukan lagi proyek tambal-sulam, tetapi strategi transformasi ekonomi nelayan. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan bukan hanya untuk mengejar jumlah kampung, melainkan mengubah cara negara hadir di kampung nelayan terpencil sekalipun.
Dari 100 ke 2.000 hingga 5.000 KNMP: Ambisi yang Menuntut Kualitas
Secara politis, target 2.000 lokasi pada 2027 dan 5.000 KNMP pada 2029 adalah sinyal kuat bahwa pesisir tidak lagi ditempatkan di pinggir agenda pembangunan. Namun dari sudut pandang perencanaan, loncatan skala ini berisiko jika kualitas desain kampung dikorbankan demi kejar angka. Trenggono berharap perluasan KNMP dapat meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan masyarakat nelayan, tetapi harapan tidak akan cukup tanpa disiplin eksekusi.
Pemerintah berupaya menutup celah ini dengan membentuk Satgas serta menyiapkan survei besar atas sekitar 4.000 calon lokasi, yang akan dinilai sepanjang Oktober–November 2026 sebelum dipilih 2.000 lokasi prioritas. Kutipan yang layak digarisbawahi datang dari Mohammad Abdi yang menegaskan bahwa ukuran keberhasilan KNMP bukan pada jumlah kampung, melainkan pada apakah infrastruktur digunakan dan kegiatan ekonomi tumbuh. Pernyataan ini menjadi pengingat bahwa pembangunan pesisir 2027 harus diukur dari transformasi ekonomi nelayan, bukan sekadar peresmian dermaga dan bangunan baru.
Metode Baru: Skoring Empat Dimensi dan Pelibatan Kampus–NGO
Perubahan paling menarik dari program Kampung Nelayan Merah Putih adalah cara pemerintah memilih lokasi. Penentuan lokasi tidak lagi hanya mengandalkan daftar usulan, tetapi memakai kerangka penilaian empat dimensi: kebutuhan, potensi kelautan dan perikanan, kesiapan, serta keterhubungan dan aksesibilitas. Dimensi kebutuhan dan potensi masing-masing berbobot 30 persen, kesiapan 25 persen, dan keterhubungan 15 persen, dengan sistem skor 1, 3, dan 5 untuk menggambarkan kondisi kurang, sedang, dan baik.
Pendekatan ini patut diapresiasi karena mendorong pembangunan pesisir 2027 lebih berbasis data, bukan lobi politik daerah. Lebih jauh, Presiden membuka ruang keterlibatan perguruan tinggi dan NGO dalam survei serta verifikasi hampir 4.000 calon lokasi, difasilitasi Satgas Persiapan dan Perencanaan. Proses survei lapangan direncanakan dari minggu kedua Oktober hingga minggu kedua November 2026, didahului training of trainers bagi pihak kampus dan NGO. Jika pengendalian mutu berjalan konsisten, kolaborasi ini bisa menjadi koreksi penting terhadap praktik lama perencanaan proyek pesisir yang sering tertutup dan minim verifikasi independen.
Tongke-Tongke: Bukti bahwa Infrastruktur Perikanan Bisa Mengubah Nasib Nelayan
Kampung Nelayan Merah Putih Tongke-Tongke di Sinjai menjadi etalase yang menunjukkan seperti apa transformasi ekonomi nelayan ketika infrastruktur perikanan dibangun secara utuh. KNMP ini menopang aktivitas 554 nelayan dengan 216 kapal, dengan komoditas utama tuna. Ketua Satgas Operasionalisasi KNMP menjelaskan bahwa kawasan ini telah dilengkapi cold storage, kios perbekalan, pabrik es balok, kendaraan berpendingin, sentra kuliner, cool box, dan kendaraan roda tiga, membentuk ekosistem usaha perikanan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Dampaknya konkret: pengiriman tuna loin ke Jakarta sudah dilakukan enam kali dengan total volume 65 ton bernilai Rp2,55 miliar, lalu masuk ke unit pengolahan dan menembus pasar China, Amerika Serikat, dan Vietnam. Unit usaha KNMP Tongke-Tongke juga telah mencatat omzet koperasi Rp32,19 juta dari penyewaan gudang beku, penjualan es balok, kios kuliner, dan penyewaan sarana pendukung lain. Contoh ini menunjukkan bahwa transformasi ekonomi nelayan bukan slogan: ketika infrastruktur perikanan modern hadir dan rantai pasok diatur, kampung pesisir bisa terkoneksi langsung ke pasar global.
Dari Model ke Skala Nasional: Syarat agar KNMP Benar-Benar Mengubah Pesisir
KNMP Tongke-Tongke membuktikan konsep bahwa kampung nelayan bisa menjadi simpul ekonomi terintegrasi, bukan lagi halaman belakang kota. Tantangannya kini adalah mengulang keberhasilan ini di 2.000 lokasi lain tanpa terjebak pada pembangunan fisik semata. Pemerintah sendiri mengakui bahwa pembangunan tidak boleh berhenti pada penyediaan fasilitas, tetapi harus membentuk ekosistem ekonomi masyarakat pesisir yang hidup.
Agar ambisi 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih menghasilkan transformasi ekonomi nelayan yang nyata, ada beberapa prasyarat: pertama, konsistensi penerapan skema penilaian empat dimensi sehingga lokasi prioritas betul-betul mencerminkan kebutuhan dan potensi. Kedua, pendampingan usaha pasca pembangunan infrastruktur, termasuk koperasi dan akses pasar, seperti yang mulai terlihat di Tongke-Tongke. Ketiga, monitoring terbuka yang melibatkan perguruan tinggi dan NGO tidak hanya di tahap perencanaan, tetapi juga dalam evaluasi manfaat. Tanpa itu, pembangunan pesisir 2027 berisiko kembali menjadi daftar proyek, bukan lompatan sejarah bagi keluarga nelayan yang selama ini menanggung beban kemiskinan di tepi laut.
