Forum iklim perkotaan: panggung baru politik kota
Forum iklim perkotaan adalah pertemuan lintas-pemerintahan dan lintas-sektor yang memfokuskan diri pada aksi iklim konkret di wilayah kota, mulai dari pengelolaan banjir perkotaan, transisi energi, hingga perencanaan ruang yang lebih tangguh terhadap krisis iklim dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan kota yang berpihak pada warga. Urban Climate Forum (UCF) 2026 di Pullman Jakarta Thamrin CBD pada 16–17 September 2026 adalah salah satu contoh paling jelas bagaimana kota-kota tidak lagi menunggu arahan, melainkan aktif merumuskan agenda iklimnya sendiri. Alih-alih sekadar diskusi teknis, forum ini berubah menjadi arena politik kota: siapa yang siap berubah, siapa yang berani mengumumkan komitmen, dan siapa yang masih nyaman di zona abu-abu.
Makassar mengangkat banjir dan energi sebagai isu kekuasaan kota
Makassar datang ke forum bukan sebagai penonton, tetapi sebagai kota yang ingin mengatur ulang arah pembangunan metropolitan yang sering terjebak pada beton dan mal baru. Kehadiran Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, di UCF 2026 menjadi sinyal bahwa isu iklim sudah naik kelas menjadi agenda politik kota, sejajar dengan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Di forum ini, Makassar terlibat dalam pembahasan transisi energi, ketahanan iklim, mobilitas berkelanjutan, pengelolaan sampah, Voluntary Local Review (VLR), hingga pelokalan ASEAN Community Vision 2045. Aliyah menegaskan bahwa persoalan iklim dan pembangunan kota tidak bisa diserahkan pada pemerintah daerah sendiri, melainkan perlu kolaborasi pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lain. Ini bukan sekadar ajakan; ini cara Makassar mengakui bahwa masa depan kotanya bergantung pada kemampuan memimpin koalisi perubahan, bukan bekerja sendirian.
Ternate membuktikan kota kecil juga pemain utama
Jika Makassar menampilkan wajah kota metropolitan, Ternate menunjukkan bahwa kota yang lebih kecil pun berhak duduk di meja yang sama. Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman dan Kepala Bappelitbangda Thamrin Marsaoly hadir langsung di UCF 2026 di Pullman Hotel Thamrin pada 16–17 September 2026. Dalam satu kalimat yang mudah dikutip, Thamrin menegaskan bahwa Ternate adalah satu-satunya daerah dari Provinsi Maluku Utara yang hadir di forum tersebut. Ini bukan detail seremonial; ini pernyataan politik: Ternate menempatkan dirinya sebagai pintu masuk pembahasan perubahan iklim dan pembangunan kota berkelanjutan di level Asia-Pasifik. Dengan menghadiri forum yang mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi internasional, akademisi, hingga sektor swasta, Ternate sedang membangun jejaring yang kelak bisa menentukan akses pendanaan, pengetahuan, dan kemitraan strategis untuk membuat kota lebih adaptif terhadap perubahan iklim.
Sinergi lintas level: dari pusat, daerah, hingga kemitraan baru
UCF 2026 mempertemukan sekitar 200 pemangku kepentingan, termasuk jajaran menteri, kepala daerah, mitra internasional, akademisi hingga sektor swasta. Di sinilah letak nilai politik forum iklim perkotaan: ia menjadi ruang eksperimen tata kelola baru, ketika pusat dan daerah dipaksa duduk bersama bukan hanya untuk berbagi panggung, tetapi juga berbagi tanggung jawab. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyoroti ancaman banjir, banjir rob, dan penurunan muka tanah di daerah sebagai risiko nyata yang tidak bisa terus disapu di bawah karpet anggaran infrastruktur. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya menjaga pertumbuhan ekonomi daerah tetap selaras dengan prinsip keberlanjutan. Forum ini pada dasarnya memaksa pemerintah pusat dan daerah untuk mengakui bahwa pengelolaan banjir perkotaan dan transisi energi Indonesia bukan lagi isu teknis, melainkan penentu arah pembangunan jangka panjang.
Dari forum ke aksi: tantangan berikutnya bagi kota-kota
Baik Makassar maupun Ternate sepakat memanfaatkan forum ini untuk memperluas jejaring kemitraan, mengadopsi praktik terbaik pengelolaan kota, dan memperkuat posisi sebagai kota yang adaptif dan berketahanan iklim. Namun komitmen di panggung konferensi hanya akan berarti jika diterjemahkan menjadi kebijakan nyata: revisi rencana tata ruang, belanja publik yang berpihak pada infrastruktur hijau, insentif untuk energi bersih, hingga skema partisipasi warga yang bukan sekadar sosialisasi. Forum seperti ini sudah membuktikan dirinya sebagai katalis sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi internasional, akademisi, sektor swasta, dan para pemangku kepentingan lingkungan. Langkah selanjutnya adalah menjadikan forum iklim perkotaan bukan agenda tahunan yang elitis, tetapi mekanisme rutin untuk mengukur kemajuan, mengoreksi kegagalan, dan memastikan pembangunan berkelanjutan kota benar-benar terasa di kampung, tepi sungai, dan kawasan pesisir yang paling rentan.
