TBI Entikong harus menjadi bagian dari sistem perdagangan
Terminal Barang Internasional (TBI) Entikong adalah fasilitas di kawasan Pos Lintas Batas Negara yang dirancang untuk melayani pergerakan barang lintas negara dan memperkuat kegiatan ekspor-impor. Namun, bangunan saja tidak cukup: manfaatnya ditentukan oleh aturan, layanan logistik, dan keterhubungan dengan pusat produksi.
Pada 3 November 2026, Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) menggelar koordinasi dengan kementerian dan lembaga di Jakarta untuk mempercepat operasionalisasi TBI Entikong. Pembahasan diarahkan pada hambatan regulasi, infrastruktur, dan tata kelola pelayanan agar fasilitas dapat mendukung perdagangan lintas negara. Dari tujuh TBI yang telah dibangun pemerintah, baru TBI Motaain beroperasi. Angka itu memperlihatkan jarak antara pembangunan fisik dan kesiapan layanan. Jika Entikong ingin menjadi pintu dagang, bukan sekadar penanda kehadiran negara, penyelesaian aturan operasional harus berjalan seiring dengan hubungan nyata ke hinterland dan pusat produksi.
Aturan dan infrastruktur menentukan apakah terminal bergerak
BNPPDT mempertemukan instansi terkait untuk menyelaraskan kebijakan kepabeanan, ketentuan jenis dan volume barang, serta standar operasional pelayanan. Pekerjaan ini bukan urusan administratif belaka: tanpa kesepakatan tentang barang yang boleh masuk dan keluar, prosedur kepabeanan, serta pola layanan, pelaku usaha tidak memiliki kepastian untuk memakai terminal. Pengaturan jenis barang yang dapat diperdagangkan juga dibahas bersama Kementerian Perdagangan.
Kesiapan teknis turut mencakup SOP kepabeanan dan pengaturan transportasi, termasuk mekanisme pelayanan port-to-port serta jenis kendaraan untuk perdagangan internasional. BNPPDT menyebut penyelesaian masih mencakup kesiapan infrastruktur fisik, pelaku usaha, dan regulasi ekspor-impor. Karena itu, infrastruktur perbatasan perlu dinilai dari kemampuannya membuat arus barang lancar, bukan hanya dari keberadaan fasilitas. Bagi warga dan perusahaan setempat, pelayanan logistik yang efektif dapat membuka peluang ekonomi; layanan yang belum siap berisiko membuat terminal tetap kurang dimanfaatkan.
Kemajuan fisik belum otomatis menjadi kesejahteraan warga
Penelitian Satya Bumi dan Teraju Indonesia menyoroti tata kelola perkebunan dan hutan tanaman industri (HTI), kondisi sosial-ekonomi masyarakat, serta persoalan hukum di perbatasan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Direktur Eksekutif Satya Bumi, Andi Muttaqien, mengatakan proyek industri berbasis lahan dan infrastruktur belum sepenuhnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Temuan itu menjadi pengingat bahwa pembangunan ekonomi perbatasan tidak bisa diukur hanya dari jalan, terminal, atau proyek perkebunan yang berdiri.
Penelitian tersebut mendorong perbaikan tata kelola perkebunan dan HTI agar manfaatnya dirasakan warga, sekaligus penghapusan praktik ilegal di kawasan perbatasan. Jalan yang menghubungkan Entikong hingga Pontianak dan fasilitas PLBN merupakan bagian dari upaya memperkuat kawasan, tetapi infrastruktur perlu memberi dampak ekonomi langsung. Tanpa keterlibatan masyarakat, pertumbuhan aktivitas dagang dapat melewati desa-desa yang seharusnya menjadi penerima manfaat. Karena itu, capaian TBI semestinya dibaca bersama kondisi sosial dan pengelolaan lahan, bukan sebagai target pembangunan yang berdiri sendiri.
Operasionalisasi harus disertai pemberdayaan
Pemerintah mengakui bahwa warga memerlukan pendampingan, pelatihan, dan bimbingan teknis agar mampu memanfaatkan peluang ekonomi dari fasilitas perbatasan. Penguatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat desa seharusnya berjalan bersamaan dengan pembukaan layanan TBI. Jika tidak, pelaku usaha lokal berisiko tertinggal ketika arus perdagangan meningkat.
Hasil penelitian Satya Bumi dan Teraju Indonesia di sejumlah wilayah, termasuk Entikong dan Badau, diharapkan menjadi bahan rekomendasi kebijakan serta usulan perubahan regulasi. Tindak lanjut pusat, kementerian teknis, pemerintah daerah, dan masyarakat penting agar persoalan yang melampaui kewenangan daerah tidak dibiarkan berlarut. Kesimpulannya, TBI Entikong layak dipercepat, tetapi keberhasilan tidak cukup ditandai dengan terminal yang beroperasi. Ukuran yang lebih bermakna ialah aturan perdagangan yang jelas, layanan logistik yang siap, praktik lahan yang tertib, dan peluang ekonomi yang benar-benar dapat dijangkau warga.
