Perluasan Kolam Retensi: Taruhan Rp385 Miliar untuk Menahan Air
Kolam Retensi Simpang Polda adalah salah satu kolam retensi Palembang yang berfungsi sebagai infrastruktur penanganan banjir, dirancang menampung limpasan air hujan agar genangan air Palembang berkurang, sekaligus menjadi simpul penting dalam sistem drainase kota yang sedang ditekan oleh pertumbuhan permukiman dan perubahan iklim. Proyek perluasan dan pendalaman kolam retensi di Simpang Polda resmi dimulai pada Senin, 5 Oktober 2026, melalui kolaborasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Kota Palembang, dan Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII. Pekerjaan ini digarap PT Adhi Karya (Persero) sebagai bagian dari paket Restorasi Sungai Bendung bernilai Rp385 miliar. Dengan angka sebesar itu, proyek perluasan kolam bukan sekadar pekerjaan teknis, melainkan pernyataan politik: pemerintah memilih taruhan infrastruktur fisik untuk menjawab keluhan rutin warga soal genangan air Palembang setiap musim hujan. Keberhasilan atau kegagalannya akan menjadi tolok ukur serius apakah pendekatan berbasis kolam retensi masih relevan menghadapi banjir kota modern.
Lonjakan Kapasitas: Tiga Kali Lipat, Cukupkah untuk Redam Genangan?
Inti proyek ini adalah menaikkan kapasitas tampungan kolam retensi Simpang Polda dari sekitar 9.600 meter kubik menjadi 30.000 meter kubik, atau hampir tiga kali lipat. Selain itu, luas kolam yang semula 0,4–0,56 hektare akan diperluas menjadi hampir 1 hektare, dengan kedalaman galian 2–3 meter. Secara angka, ini peningkatan yang layak disebut ambisius dan menjadi salah satu kutipan paling penting dari proyek: "Dari sebelumnya sekitar 9.600 meter kubik, kapasitasnya akan ditingkatkan menjadi 30.000 meter kubik atau hampir tiga kali lipat." Wali kota menyatakan optimistis tambahan volume ini akan membantu mengurai persoalan genangan di kecamatan Ilir Timur I, Ilir Timur III, dan Kemuning. Namun, pertanyaannya: apakah menambah tampungan air di satu titik cukup ketika masalah genangan air Palembang juga dipicu oleh saluran tersumbat, permukiman padat di bantaran sungai, dan perilaku buang sampah sembarangan? Tanpa perubahan di faktor pendukung, kolam berskala besar berisiko menjadi sekadar ‘ember raksasa’ yang tetap kewalahan saat hujan ekstrem.
Musim Hujan Mengetuk Pintu: Progres, Tantangan, dan Risiko Gangguan
Proyek perluasan kolam ini resmi dimulai persis ketika prakiraan menyebut Palembang akan segera memasuki musim hujan. Gubernur menekankan kalender kerja harus tepat waktu karena dalam satu bulan ke depan hujan diperkirakan mulai intens, sehingga setiap hari menjadi berarti untuk mengejar tambahan volume tampungan. Di atas kertas, durasi pengerjaan sekitar 15 bulan dengan target rampung Januari 2028. Artinya, selama dua musim hujan ke depan warga sekitar Simpang Polda harus berbagi ruang dengan proyek besar, truk pengangkut tanah, dan potensi kemacetan. Pemerintah sudah mengingatkan mobilitas truk diutamakan malam hari agar tidak memperparah kepadatan. Tantangan lain adalah jaringan utilitas bawah tanah seperti pipa Pertamina dan jaringan PLN yang mengharuskan koordinasi ketat. Di titik ini, proyek diuji bukan hanya soal kapasitas teknis, tetapi juga manajemen dampak: apakah warga akan lebih sering macet dan terganggu dulu, baru kemudian menikmati manfaat berkurangnya genangan?
Kolaborasi dan Penataan Saluran: Sistem, Bukan Sekadar Satu Kolam
Meski sorotan publik cenderung fokus ke kolam retensi Palembang di Simpang Polda, pekerjaan sesungguhnya lebih kompleks. Kepala BBWS Sumatera VIII menegaskan bahwa proyek tidak hanya menyasar kolam: saluran air di kawasan permukiman juga akan diperbaiki agar aliran air lebih cepat masuk ke kolam sebelum dipompa ke Sungai Bendung. Di sinilah letak kekuatan sekaligus kelemahan strategi infrastruktur penanganan banjir kota: kolam besar tanpa jaringan saluran yang rapi akan bekerja setengah hati. Kolaborasi Pemprov dan Pemkot secara formal sudah terjalin melalui paket Restorasi Sungai Bendung senilai Rp385 miliar. Namun kolaborasi yang menentukan justru di level operasional: koordinasi dengan pemilik utilitas bawah tanah, pengaturan lalu lintas, dan keterlibatan warga menjaga saluran bebas sampah. Jika pemerintah mampu menjadikan proyek ini sebagai pembenahan sistem drainase secara menyeluruh, maka genangan air Palembang berpotensi turun secara nyata, bukan hanya bergeser dari satu titik ke titik lain.
Dari Infrastruktur Banjir ke Ruang Publik: Janji Kota yang Lebih Nyaman
Setelah fungsi utama pengendalian banjir berjalan, kawasan Kolam Retensi Simpang Polda direncanakan ditata sebagai ruang publik, dengan ruang terbuka hijau, fasilitas olahraga, dan sarana ramah anak. Rencana ini menarik karena mengubah citra kolam retensi dari sekadar infrastruktur penanganan banjir menjadi bagian dari wajah kota. Namun perlu diingat, BBWS menegaskan fungsi utama kolam tetap sebagai bagian dari sistem pengendalian banjir Palembang. Artinya, penataan tidak boleh mengorbankan kapasitas tampungan maupun akses perawatan. Jika berhasil, warga di Ilir Timur dan Kemuning tidak hanya mendapatkan lingkungan yang lebih sedikit tergenang, tetapi juga ruang publik baru yang bisa dinikmati sehari-hari. Kesimpulannya, proyek perluasan kolam ini adalah langkah berani yang patut didukung, sekaligus diawasi. Dengan investasi besar, tenggat panjang hingga Januari 2028, dan dampak luas pada mobilitas serta utilitas, publik berhak menuntut satu hal: kolam retensi harus betul-betul menurunkan genangan, bukan sekadar menjadi proyek mahal yang indah dipandang tapi gagal menahan air.
