Banjir Urban: Masalah Kronis yang Memaksa Kota Berinovasi
Mitigasi banjir kota adalah rangkaian strategi terencana yang menggabungkan kolam retensi banjir, infrastruktur drainase, penataan ruang, dan pendanaan publik untuk menurunkan risiko genangan kronis di kawasan padat penduduk serta menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi dan sosial di ruang urban yang rentan terhadap perubahan iklim dan alih fungsi lahan. Kota Jambi dan Kota Malang sama-sama bergerak karena banjir sudah menjadi pekerjaan rumah terbesar di ruang perkotaan mereka. Namun cara meresponsnya berbeda, dan perbedaan inilah yang layak dikritisi. Jambi bertumpu pada pembangunan kolam retensi yang terukur sebagai tulang punggung pengendalian banjir, sementara Malang mengunci strategi pada penguatan sistem drainase dan penanganan banjir urban lewat skema pendanaan besar dan kerja sama dengan lembaga internasional.
Jambi: Kolam Retensi sebagai Simbol Optimisme dan Ruang Publik
Kota Jambi memilih menjadikan kolam retensi banjir sebagai ikon mitigasi banjir kota dan menargetkan bebas banjir dalam lima tahun. Pilihan ini berani, karena satu infrastruktur ditugaskan memikul ekspektasi besar di tengah persoalan drainase dan tata ruang yang menumpuk. Anggota DPR RI Dapil Jambi, Edi Purwanto, menyatakan optimistis banjir dapat dituntaskan bertahap dalam lima tahun setelah meninjau progres pemasangan tiang pancang dan aktivitas alat berat di lokasi kolam retensi bersama wali kota dan jajaran teknis. Dalam narasi Jambi, kolam retensi bukan sekadar bak penampung air, melainkan solusi jangka panjang yang terhubung dengan penataan kawasan. Ambisinya bahkan melebar menjadi ruang publik: destinasi warga untuk jogging, kuliner, hingga wadah diskusi mahasiswa dan organisasi kepemudaan di sekitar air yang konon akan diisi ratusan ribu ikan tanpa boleh dipancing. Pendekatan ini memadukan fungsi teknis penanganan banjir urban dengan imajinasi sosial, tetapi juga menyimpan risiko bila aspek operasi dan pemeliharaan tidak dipikirkan sedetail desain lanskapnya.
| Aspek | Pendekatan Jambi | Catatan Kritis |
|---|---|---|
| Target waktu | Bebas banjir dalam 5 tahun | Ambisius, butuh integrasi dengan drainase dan tata ruang |
| Infrastruktur utama | Kolam retensi dengan target selesai 20 September 2026 | Perlu jaminan kapasitas dan manajemen banjir ekstrem |
| Pemanfaatan sosial | Ruang publik, wisata, ekosistem ikan | Menarik, tapi beresiko mengalihkan fokus dari fungsi hidrolis |
Malang: Dana Rp54 Miliar dan Jalur Global untuk Drainase Terintegrasi
Berbeda dari Jambi yang mengandalkan satu kolam retensi, Malang memilih memecah persoalan lewat jaringan infrastruktur drainase perkotaan yang diperkuat dengan anggaran Rp54 miliar dan kerja sama dengan Bank Dunia. Pendekatan ini lebih sistemik, menyasar saluran penghubung kawasan genangan ke sungai besar seperti Brantas dan Kali Metro. Wali Kota Malang menggarisbawahi bahwa penanganan banjir kronis adalah komitmen utama sebagai respons atas masukan fraksi di DPRD. Melalui program National Urban Flood Resilience Project, Malang merencanakan pembangunan saluran drainase di Jalan Letjen Sutoyo sepanjang 1.383 meter menuju Sungai Brantas dan dari Jalan Bondowoso ke Kali Metro sepanjang 1.382 meter, didukung sistem penampungan Saluran Taman Kediri. Di luar pekerjaan teknis, Rp2 miliar disiapkan untuk pengadaan lahan, menunjukkan bahwa penanganan banjir urban menyentuh konflik ruang, bukan sekadar hitungan beton dan volume air. Menariknya, semua ini digerakkan di tengah APBD yang defisit Rp303,052 miliar, yang akan ditutup lewat SiLPA tahun sebelumnya.
Infrastruktur Lokal vs Kemitraan Global: Mana Lebih Menjawab Banjir Kronis?
Jika disandingkan, Jambi dan Malang sama-sama menegaskan bahwa banjir kronis adalah tantangan utama pengelolaan kota di kawasan urban, tetapi mereka berjalan di jalur yang berbeda. Jambi menonjolkan infrastruktur lokal: satu kolam retensi yang diperindah dan dihidupkan sebagai ruang publik. Malang memprioritaskan jaringan infrastruktur drainase dengan dukungan dana besar dan kemitraan global melalui proyek ketahanan banjir nasional bersama Bank Dunia. Pendekatan Jambi punya kelebihan politis: mudah dikomunikasikan dan cepat menjadi simbol perubahan. Namun risiko teknisnya adalah terlalu bergantung pada satu solusi fisik, sementara banjir urban biasanya hasil kombinasi kapasitas drainase, sedimentasi, sampah, dan alih fungsi lahan. Malang justru mengambil rute yang lebih teknokratis dan mahal, menata sistem drainase menyeluruh dan menghubungkannya dengan sungai besar, dengan harapan dampak genangan berkurang di banyak titik sekaligus.
Pelajaran untuk Kota Lain: Banjir Urban Butuh Strategi yang Jujur pada Risiko
Dari Jambi dan Malang, pelajaran terbesarnya adalah: penanganan banjir urban tidak bisa diserahkan pada satu proyek yang indah di atas kertas. Kolam retensi banjir seperti di Jambi perlu dihubungkan dengan jaringan infrastruktur drainase dan tata ruang yang konsisten, bukan sekadar dijadikan destinasi jogging dan kuliner di antara ikan-ikan yang dipelihara. Malang menunjukkan bahwa mengurangi risiko genangan butuh investasi pada sistem, plus keberanian mengakui defisit anggaran dan menutupnya dengan SiLPA sambil tetap mengalokasikan dana besar untuk pendidikan dan kesehatan agar kota tidak melupakan pelayanan dasar masyarakat. Kota-kota lain yang bergulat dengan banjir kronis seharusnya tidak terpikat pada satu model saja. Menggabungkan kekuatan infrastruktur lokal dengan pengetahuan dan pendanaan global akan lebih jujur terhadap skala risiko. Namun apa pun modelnya, yang paling menentukan adalah konsistensi: apakah setelah proyek selesai, kota siap merawat drainase, menjaga kolam retensi, dan menata ruang dengan disiplin, atau kembali tenggelam setiap musim hujan.
