Sekolah Rakyat: Pendidikan Berbasis Asrama untuk Keluarga Prasejahtera
Sekolah Rakyat adalah program pendidikan berbasis asrama yang menempatkan anak dari keluarga prasejahtera dalam satuan pendidikan penuh waktu, dengan rekrutmen siswa berbasis penjangkauan terarah, bukan pendaftaran terbuka, untuk memastikan kelompok paling miskin dapat menikmati akses pendidikan yang lebih terjamin dan terstruktur lewat lingkungan belajar yang terkendali dan fasilitas penunjang yang disiapkan pemerintah.
Dari sudut pandang kebijakan, Sekolah Rakyat penerimaan siswa menjadi ujian nyata apakah konsep program pendidikan asrama ini sekadar proyek fisik atau sungguh mampu memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan gratis yang efektif. Di atas kertas, desainnya progresif: boarding school bagi desil 1 dan 2, kurikulum merdeka, dan dukungan sosial. Namun kontras antara Bekasi dan Nganjuk menunjukkan bahwa gagasan bagus bisa tersendat jika eksekusi tidak merata. Bekasi tampak melompat jauh di depan, sementara Nganjuk masih tertatih mengejar target yang disusun dengan ambisi tinggi.
Bekasi: 417 Siswa dan Asrama yang Siap Beroperasi
Sekolah Rakyat di Kabupaten Bekasi memberi gambaran bagaimana rekrutmen siswa Sekolah Rakyat dapat berjalan agresif ketika infrastruktur dan koordinasi sosial kuat. Unit sekolah baru ini berdiri di atas lahan seluas 5,4 hektare di kompleks perkantoran pemerintahan di Cikarang Pusat, menegaskan bahwa fasilitas fisik diposisikan sebagai magnet utama program pendidikan asrama. Pada angkatan pertama, 417 siswa dipersiapkan untuk masuk asrama 30 Agustus dan mengikuti MPLS sehari kemudian. Ini bukan angka kecil untuk satuan pendidikan baru yang menyasar keluarga prasejahtera.
Penerimaan siswa di Bekasi tidak dibuka luas, melainkan melalui mekanisme penjangkauan berbasis data kementerian, dibantu pendamping pekerja sosial, pendamping PKH, dan Dinas Sosial. Menurut Nurlela, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, "Pada angkatan pertama ini jumlah siswa yang akan bersekolah berjumlah 417 orang". Meski kuota SD sempat baru terisi 57 siswa, daftar tunggu sudah ada dan akan diperiksa ulang. Ini menandakan ekosistem sosial di Bekasi cukup aktif menemukan dan meyakinkan calon siswa, sehingga model boarding tidak menjadi barang asing bagi keluarga sasaran.
Nganjuk: Target 1.000 Siswa Tersandung di Jenjang SD
Berbeda dengan Bekasi, Sekolah Rakyat di Nganjuk memulai MPLS pada 31 Agustus dalam suasana angka penerimaan yang jauh dari target. Dari 1.000 siswa yang ditargetkan, baru 200 yang mengisi bangku asrama: 20 siswa SD, 90 SMP, dan 90 SLTA. Khusus jenjang SD, ketimpangan paling terasa, karena hanya 20 pendaftar dari target 90 siswa. Kondisi ini menegaskan bahwa rekrutmen siswa Sekolah Rakyat tidak otomatis sukses hanya karena fasilitas berdiri; ada jarak antara desain kebijakan dan realitas sosialisasi di lapangan.
Pemda mencoba menenangkan situasi dengan menyebut kekurangan siswa akan diisi bertahap lewat tim Dinas Sosial yang melakukan penjangkauan berkala. Bupati bahkan menonjolkan kedisiplinan dan menyebut fasilitas Sekolah Rakyat sebagai fasilitas elit yang diharapkan memutus rantai kemiskinan. Namun fakta bahwa program pendidikan asrama dengan fasilitas bagus masih sepi peminat di tingkat SD mengisyaratkan masalah kepercayaan dan pemahaman orang tua. Tanpa komunikasi intensif tentang manfaat akses pendidikan gratis dalam format asrama, keluarga sasaran bisa memandang program ini sebagai risiko besar, bukan peluang.
Penjangkauan, Asrama, dan Persepsi Keluarga Sasaran
Baik di Bekasi maupun Nganjuk, Sekolah Rakyat penerimaan siswa tidak boleh disamakan dengan PPDB umum. Direktur Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Sosial menegaskan bahwa sasaran utama program ini adalah masyarakat desil 1 dan 2, dan Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran, tetapi melakukan penjangkauan. Mekanisme tertutup ini punya kelebihan: tepat sasaran dan menghindari rebutan kuota oleh keluarga yang lebih mapan. Namun kelemahannya jelas: jika penjangkauan lemah, kursi asrama akan kosong, seperti yang tampak di jenjang SD Nganjuk.
Asrama dan fasilitas pendukung merupakan jualan utama model boarding Sekolah Rakyat. Di Bekasi, lokasi strategis dan lahan luas memberi citra bahwa anak akan belajar di lingkungan yang serius, aman, dan terkelola. Di Nganjuk, pemerintah bahkan menyebut fasilitas yang ada sebagai fasilitas elit. Namun ornamen fisik tidak cukup. Keluarga sasaran butuh jaminan bahwa kehidupan anak di asrama selaras dengan nilai yang mereka anut, dan bahwa program pendidikan asrama ini bukan sekadar memindahkan anak jauh dari rumah tanpa pendampingan sosial yang sensitif.
Pelajaran Kebijakan dari Kontras Bekasi–Nganjuk
Kontras Bekasi dan Nganjuk memberi pesan jelas: keberhasilan Sekolah Rakyat bukan hanya soal gedung asrama dan target angka, melainkan soal kerja sosial yang sabar dan sistematis. Bekasi menunjukkan bahwa ketika data kementerian digunakan aktif, pendamping PKH digerakkan, dan daftar tunggu dikelola, rekrutmen siswa Sekolah Rakyat bisa mendekati target bahkan untuk angkatan pertama. Nganjuk sebaliknya memperlihatkan bahwa target 1.000 siswa bisa terdengar ambisius tetapi rapuh jika penjangkauan ke keluarga paling miskin belum matang.
Ke depan, pemerintah daerah yang ingin menjadikan Sekolah Rakyat sebagai alat pemutus kemiskinan harus menempatkan sosialisasi dan pendampingan keluarga di pusat strategi. Mengandalkan daya tarik program pendidikan asrama dan fasilitas elit tanpa membangun kepercayaan hanya akan menghasilkan sekolah megah dengan bangku kosong. Program ini lahir untuk akses pendidikan gratis bagi kelompok yang selama ini terpinggirkan; jika mereka enggan datang, problemnya bukan pada mereka, melainkan pada cara negara mengetuk pintu rumah mereka.
