Pengakuan yang mengubah sorotan
Deklarasi Sumpah Pemuda adalah kegiatan publik yang membawa nama dan simbol mahasiswa, sehingga identitas peserta yang mengenakan atribut kampus perlu dipastikan sebelum dianggap mewakili komunitas akademik. Peristiwa di Bundaran Hotel Indonesia pada Kamis, 29 Oktober 2026, menunjukkan mengapa kehati-hatian itu penting: Bayu Setiadi mengaku dibayar untuk hadir dalam deklarasi yang dihadiri Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad, tetapi ia bukan mahasiswa Universitas Dian Nusantara (Undira). Pengakuan tersebut menggeser persoalan dari dugaan keterlibatan mahasiswa menjadi soal penggunaan identitas kampus oleh orang luar. Ketika atribut akademik dipakai tanpa dasar yang jelas, publik bisa keliru membaca kehadiran seseorang sebagai dukungan resmi mahasiswa. Karena itu, klarifikasi Bayu dan BEM Undira lebih penting daripada spekulasi yang sempat berkembang dari potongan video.
Viral karena identitas tak cocok
Kasus ini mencuat setelah video seorang peserta beralmamater Undira beredar di media sosial. Dalam rekaman itu, jawabannya tentang asal kampus terdengar janggal dan ia sempat menyebut nama perguruan tinggi lain, sehingga warganet mempertanyakan apakah ia benar-benar mahasiswa. Sosok yang kemudian memberi klarifikasi adalah Bayu Setiadi, yang juga dikenal sebagai Dino. Ia mengakui bahwa kehadirannya dalam deklarasi pada 29 Oktober itu didasarkan pada undangan komunitas dan bayaran, bukan karena ia datang sebagai wakil mahasiswa Undira. Label mahasiswa bayaran dalam perkara ini bukan sekadar kesan dari pakaian yang dikenakan: Bayu sendiri menyatakan menerima imbalan untuk hadir. Namun, fakta tersebut juga tidak cukup untuk menyimpulkan siapa yang mengatur pengerahan massa atau apa tujuan lebih luas di balik acara.
Almamater disediakan panitia
Bayu menyatakan almamater Undira yang dipakainya diberikan oleh panitia penyelenggara dan ia tidak mengetahui asal-usul atribut tersebut. Keterangan ini menjelaskan bagaimana ia tampil seolah-olah terkait dengan kampus, tetapi tidak menghapus persoalan pencatutan simbol institusi. Bayu menegaskan dirinya bukan mahasiswa Undira, sementara BEM kampus menyampaikan bahwa atribut almamater yang dikenakan peserta itu diberikan oleh pihak penyelenggara. Dengan demikian, pakaian tersebut tidak dapat dipakai sebagai bukti keterlibatan resmi mahasiswa ataupun kampus. Tanggung jawab untuk memberi penjelasan pun tidak semestinya berhenti pada orang yang mengenakannya: penyediaan atribut kampus untuk peserta yang bukan mahasiswa menimbulkan pertanyaan tentang proses dan pertimbangan panitia. Sumber yang tersedia tidak menjelaskan lebih jauh bagaimana keputusan itu dibuat.
Klarifikasi BEM menjaga batas representasi
BEM Undira memfasilitasi klarifikasi dan menegaskan Bayu bukan bagian dari mahasiswa kampus, serta kehadirannya tidak mewakili sikap resmi mahasiswa Undira. Langkah itu penting untuk meluruskan informasi tanpa menyamakan satu peserta dengan seluruh komunitas kampus. Menurut Bayu, ia diberi ruang untuk menyampaikan klarifikasi tanpa intimidasi dan mendapat jaminan keamanan dari organisasi mahasiswa. Pendekatan terbuka seperti ini lebih berguna daripada memperpanjang tuduhan berdasarkan video singkat, sebab publik memperoleh keterangan langsung sekaligus posisi institusi. Namun, inti persoalan tetap patut dicatat: atribut kampus yang dikenakan orang luar dapat menciptakan kesan dukungan yang tidak pernah diberikan. Kesimpulannya, pengakuan Bayu mengungkap bahwa kehadirannya berbayar dan almamaternya disediakan panitia; penegasan BEM Undira membantu memastikan publik tidak keliru menganggapnya sebagai wakil mahasiswa.
