Pengakuan yang mengubah sorotan
Kontroversi mahasiswa bayaran adalah persoalan kepercayaan publik yang muncul ketika peserta sebuah kegiatan mengaku hadir dengan imbalan, sementara penampilan mereka memberi kesan mewakili kelompok mahasiswa. Pengakuan Bayu membuat persoalan itu tak lagi sekadar dugaan. Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia 2026 digelar Polda Metro Jaya di Bundaran Hotel Indonesia pada Kamis, 29 Oktober, dengan Raffi Ahmad dan sejumlah tokoh lain hadir. Namun, keabsahan peserta yang mengaku mahasiswa mulai dipertanyakan setelah jawaban beberapa orang dalam wawancara dinilai janggal dan kurang meyakinkan.
Bayu Setiadi, yang sempat dikenal dalam video sebagai Dino, kemudian menyatakan bahwa ia mengikuti acara itu atas undangan komunitas dan dibayar. Ia juga mengakui bukan mahasiswa Universitas Dian Nusantara (Undira), meski mengenakan almamater kampus tersebut. Pengakuan ini penting bukan untuk menghakimi Bayu semata, melainkan karena deklarasi yang memakai identitas mahasiswa menuntut kejelasan tentang siapa yang hadir dan atas dasar apa. Ketika klaim representasi mahasiswa diragukan, penyelenggara perlu memberi penjelasan yang lebih terang daripada membiarkan publik menyusun jawabannya sendiri.
Klarifikasi Bayu dan soal tanggung jawab
Dalam klarifikasinya, Bayu mengatakan almamater yang dikenakannya diberikan tanpa penjelasan mengenai asal-usulnya. Ia meminta maaf kepada pihak yang merasa dirugikan, terutama Undira, dan menyebut ketidaktelitiannya dalam menerima tawaran pekerjaan sebagai kesalahan pribadi. Permintaan maaf patut dicatat, tetapi tidak menutup pertanyaan yang lebih luas: bagaimana atribut kampus bisa dipakai dalam acara yang membawa nama mahasiswa tanpa memastikan status pemakainya?
Kasus ini memperlihatkan mengapa label mahasiswa bayaran mudah merusak kredibilitas sebuah deklarasi. Bayu menjelaskan perannya, tetapi pengakuan satu peserta belum menjawab apakah ada peserta lain dengan kondisi serupa, ataupun siapa yang menetapkan identitas dan atribut mereka. Tidak ada dasar untuk menyimpulkan hal-hal tersebut dari pengakuan Bayu saja. Justru karena batas informasi itu, klarifikasi penyelenggara menjadi penting. Publik berhak membedakan kesalahan individu dari kemungkinan masalah dalam tata kelola acara.
Desakan agar pembiaya acara dibuka
Setelah pengakuan Bayu mencuat, pengamat politik dan pengajar di St. Petersburg, Rusia, Connie Rahakundini Bakrie meminta Raffi Ahmad mengungkap siapa pembiaya acara panggung 29 Oktober. Connie juga menyampaikan permintaan itu melalui surat terbuka kepada Raffi. Desakan tersebut tepat sasaran: kehadiran figur publik seperti Raffi membuat keterbukaan tentang penyelenggaraan dan pembiayaan semakin layak dituntut, bukan semakin mudah diabaikan.
Namun, permintaan Connie bukan bukti bahwa Raffi membiayai acara atau mengetahui praktik pembayaran peserta. Sumber yang tersedia tidak menetapkan siapa pembiaya acara, dan tidak menunjukkan hubungan antara pembiayaan panggung dengan bayaran yang diterima Bayu. Karena itu, jawaban yang dibutuhkan adalah keterangan faktual dari pihak terkait, bukan tuduhan yang melampaui bukti. Transparansi dapat memisahkan persoalan yang memang berkaitan dari dugaan yang belum terverifikasi.
Keterbukaan adalah jalan keluar
Kontroversi ini seharusnya mendorong penjelasan yang utuh, bukan berhenti pada permintaan maaf Bayu. Ia telah mengakui dibayar dan menegaskan bukan mahasiswa Undira; Connie meminta Raffi membuka siapa yang membiayai panggung. Kedua hal itu berkaitan dalam satu pertanyaan publik tentang kredibilitas deklarasi, tetapi tidak otomatis membuktikan adanya hubungan sebab-akibat.
Kesimpulannya, kepercayaan terhadap deklarasi Sumpah Pemuda bergantung pada keterbukaan mengenai siapa yang hadir, bagaimana identitas peserta ditampilkan, dan siapa pembiaya acara. Bayu sudah menyampaikan bagiannya. Kini, penjelasan dari pihak penyelenggara dan pihak yang diminta Connie untuk berbicara akan lebih berguna daripada spekulasi. Tanpa keterbukaan, keraguan publik berisiko menjadi inti cerita, bukan pesan deklarasinya.
