Permintaan yang masih harus diuji
Pemeriksaan psikologis ulang dalam perkara hukum adalah penilaian tambahan terhadap kondisi seseorang yang harus dilakukan oleh tenaga profesional berwenang, dengan metode dan tujuan yang sesuai konteks perkara. Permintaan tersebut bukan hasil pemeriksaan baru dan tidak dengan sendirinya membuktikan benar atau kelirunya keterangan pelapor. Dalam kasus Betrand Peto, pihaknya meminta penyidik Polda Metro Jaya memeriksa kembali kondisi psikologis ANW, pelapor dalam perkara dugaan kekerasan seksual. Kuasa hukum Betrand, Timothy Ezra Simanjuntak, menyampaikan permintaan itu kepada awak media pada Minggu, 15 November 2026; sebelumnya, pihak Betrand juga disebut telah mengajukan surat permohonan kepada penyidik. Permintaan ini patut dipahami sebagai langkah salah satu pihak dalam perkara yang masih berjalan. Penyidiklah yang menentukan apakah informasi dan bukti yang disampaikan relevan untuk ditindaklanjuti.

Informasi dari mal menjadi pemicu
Menurut Timothy, permohonan itu berkaitan dengan laporan yang diterima pihak Betrand bahwa ANW terlihat di sebuah pusat perbelanjaan. Ia mengatakan informasi tersebut berbeda dari keterangan sebelumnya bahwa ANW berada di Solo, sementara pihak ANW pernah menyampaikan bahwa ia mengalami tekanan psikologis dan belum berani keluar rumah atau bertemu orang lain. Pihak Betrand juga mempertanyakan klaim trauma berat dengan merujuk pada aktivitas ANW di ruang publik dan kemunculannya sebagai narasumber podcast. Timothy meminta penyidik mencermati perbedaan informasi serta bukti yang diajukan timnya. Namun, laporan warga atau unggahan warganet tentang keberadaan seseorang di mal tetap perlu diverifikasi; itu belum menjadi temuan resmi maupun dasar untuk menyimpulkan kondisi psikologis seseorang. Pembedaan ini penting. Senyum, kehadiran di acara, atau aktivitas publik tidak cukup untuk menegakkan atau meniadakan diagnosis klinis.
Penyidikan bukan pemeriksaan klinis
Proses penyidikan dan pemeriksaan psikologis memiliki fungsi berbeda. Penyidik mengumpulkan serta menguji informasi yang relevan bagi perkara, termasuk menilai bukti dan keterangan dari para pihak. Pemeriksaan klinis, sebaliknya, merupakan penilaian profesional atas kondisi psikologis seseorang. Dalam konteks hukum, psikologi forensik dapat membantu menjawab pertanyaan yang terkait perkara, tetapi kesimpulannya harus bertumpu pada asesmen yang layak—bukan kesan dari foto atau perilaku yang tampak sekilas. Karena itu, permohonan pemeriksaan psikologis ulang tidak boleh diperlakukan sebagai vonis atas ANW maupun sebagai pembatalan otomatis atas laporannya. Sebaliknya, kondisi yang dilaporkan juga tidak seharusnya dianggap telah terbukti hanya karena dikemukakan salah satu pihak. Kewenangan untuk menilai bukti dan menentukan langkah perkara berada pada penyidik, dengan penilaian profesional psikologis tetap berada pada tenaga yang kompeten.
Keputusan berikutnya ada pada penyidik
Perkara dugaan kekerasan seksual ini masih dalam penyidikan Polda Metro Jaya. Pihak Betrand meminta informasi mengenai keberadaan dan kondisi ANW dipertimbangkan sebelum proses berlanjut, serta berharap penyidik menelaah asesmen awal dan mempertimbangkan pengujian psikologis forensik ulang. Langkah yang semestinya diambil bukan menyimpulkan kondisi seseorang dari aktivitas di mal, melainkan memeriksa keaslian, konteks, dan relevansi informasi yang diajukan, lalu menentukan apakah asesmen tambahan diperlukan. Hingga penyidik menilai permohonan dan bukti tersebut, klaim kedua pihak tetap perlu diperlakukan sebagai hal yang harus diperiksa, bukan fakta yang telah dipastikan. Intinya, permintaan pemeriksaan ulang membuka ruang bagi klarifikasi, bukan jalan pintas menuju kesimpulan. Ketelitian penyidikan dan batas kewenangan profesional harus dijaga agar penilaian atas laporan maupun kondisi psikologis ANW tidak digantikan oleh dugaan berdasarkan penampilan di ruang publik.






