Jembatan menentukan cepat-lambatnya pemulihan
Jembatan pascabanjir adalah penghubung vital yang memulihkan pergerakan warga, layanan dasar, dan kegiatan ekonomi setelah banjir merusak akses. Karena itu, pembangunan jembatan di Bireuen dan Bener Meriah bukan sekadar proyek fisik: keberhasilannya diukur dari seberapa cepat warga kembali bepergian dan mengangkut hasil panen.
Banjir bandang pada akhir 2025 merusak berbagai sektor di Bireuen, termasuk infrastruktur, perkebunan, permukiman, dan kegiatan ekonomi di 11 kecamatan. Dalam audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Bireuen pada 11 November 2026, Bupati Mukhlis menyatakan pemerintah kabupaten terus memperjuangkan anggaran pusat untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi. Data yang disampaikan dalam pertemuan itu mencatat 12 jembatan rusak. Perbaikan jembatan Bireuen patut ditempatkan di garis depan: jalan yang terputus membuat pemulihan sektor lain lebih sulit dijangkau.
Pemkab Bireuen juga berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memperoleh dukungan biaya perbaikan, dengan jembatan penghubung, jalan nasional, dan sarana publik terdampak sebagai prioritas. Perjuangan anggaran ini penting, tetapi perlu disertai penentuan prioritas yang terbuka agar warga mengetahui jalur mana yang ditangani lebih dulu dan bagaimana kemajuannya.

Dukungan antardaerah membuka akses di Bener Meriah
Sementara Bireuen mengejar dukungan pusat, Bener Meriah mendapat bantuan antardaerah untuk membangun kembali akses yang putus. Pemerintah Kota Pematangsiantar menyalurkan Bantuan Keuangan Khusus sebesar Rp25 miliar kepada Bener Meriah pada 15 Juni 2026; sekitar Rp1,46 miliar dialokasikan untuk Jembatan Gayo Setie di Kecamatan Timang Gajah. Nilai kontrak pembangunan jembatan itu tercatat Rp1.468.324.400 dari BKK tahun anggaran 2026.
Bagi warga Kampung Gayo Setie, jembatan yang putus membuat akses kendaraan terhenti selama sekitar dua bulan. Penyeberangan darurat dari papan kayu hanya dapat dilalui sepeda motor, sehingga petani kesulitan membawa kopi, cabai, dan alpukat ke tempat penjualan; akses kesehatan pun menjadi lebih sulit. Jembatan Gayo Setie diharapkan mengembalikan distribusi hasil perkebunan yang terganggu sejak bencana hidrometeorologi pada November 2025. Pembangunannya ditargetkan selesai pada pertengahan Desember 2026.
Dukungan serupa membiayai pembangunan permanen Jembatan Ramung Jaya di Kecamatan Permata, yang ambruk akibat bencana hidrometeorologi pada November 2025. Proyek ini tercatat dalam APBD Bener Meriah 2026 dengan pagu Rp1.903.186.000. Jembatan dirancang sekitar 15 meter panjang dan lima meter lebar, dengan target dapat difungsikan pada akhir Desember 2026 jika tidak ada hambatan berarti. Bagi warga yang selama ini mengandalkan jembatan darurat untuk kendaraan roda dua, bangunan permanen berarti akses yang lebih layak dan dapat diandalkan.

Kolaborasi fiskal harus berujung pada hasil yang terukur
Kedua kabupaten memperlihatkan dua jalur pendanaan yang saling melengkapi: Bireuen memperjuangkan anggaran pemerintah pusat, sedangkan Bener Meriah memanfaatkan bantuan dari pemerintah daerah lain. Pilihan kolaborasi bukan tanda bahwa tanggung jawab daerah berkurang. Sebaliknya, keterbatasan fiskal di tengah kerusakan luas membuat kerja lintas pemerintahan menjadi kebutuhan agar akses warga tidak menunggu terlalu lama.
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa daerah dengan kerusakan infrastruktur luas dan kemampuan fiskal terbatas membutuhkan kerja sama antardaerah serta dukungan kementerian. Ia juga menyebut jalan dan jembatan sebagai kebutuhan mendesak warga terdampak. Pesan itu seharusnya diterjemahkan menjadi pembagian peran dan pelaporan yang jelas, bukan berhenti pada pengumuman bantuan.
Pemulihan infrastruktur Aceh akan terasa nyata ketika jembatan kembali dilalui, hasil kebun sampai ke pasar, dan warga dapat mengakses layanan tanpa bergantung pada lintasan darurat. Bireuen perlu menjaga koordinasi agar dukungan pusat berubah menjadi pekerjaan yang terjadwal; Bener Meriah perlu memastikan proyek BKK selesai dan berfungsi sesuai sasaran. Pendanaan lintas daerah penting, tetapi ukuran keberhasilannya tetap sederhana: akses pulih dan kehidupan warga kembali bergerak.






