Pertumbuhan tinggi bergantung pada mutu investasi
Target pertumbuhan ekonomi adalah sasaran laju kenaikan kegiatan ekonomi yang hendak dicapai pemerintah, dan keberhasilannya bergantung bukan hanya pada besarnya investasi, tetapi juga pada seberapa produktif modal itu digunakan. Pemerintah membidik pertumbuhan nasional 7 hingga 7,5 persen dengan menjaga kontribusi investasi pada 30 persen terhadap PDB. Angka itu ambisius, tetapi tidak otomatis tercapai hanya karena modal masuk. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa investasi domestik dan asing harus disertai efisiensi di lapangan. Karena itu, target pertumbuhan ekonomi sebaiknya dibaca sebagai ujian kualitas kebijakan: apakah proyek dan kegiatan usaha menghasilkan kapasitas produksi yang sepadan dengan modal yang ditanam. Tanpa jawaban yang meyakinkan, angka investasi berisiko menjadi ukuran input, bukan bukti kemajuan ekonomi.
Fokus pemerintah pada biaya logistik dan ICOR menunjukkan bahwa persoalan produktivitas modal mulai mendapat perhatian yang tepat. Pemerintah berencana mendalami penataan biaya logistik nasional untuk menekan ICOR, ukuran yang menggambarkan kebutuhan modal untuk menghasilkan tambahan output. Di kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri, ICOR di bawah 4 persen disebut mampu meningkatkan efisiensi penggunaan modal. Airlangga menyebut kombinasi investasi 30 persen terhadap PDB dan ICOR yang lebih rendah dapat membuka jalan menuju pertumbuhan 7 hingga 7,5 persen. Namun, capaian di kawasan tertentu belum cukup untuk membuktikan efektivitas modal usaha secara luas. Pemerintah perlu menunjukkan bahwa efisiensi itu dapat meluas ke berbagai sektor, bukan berhenti sebagai pengecualian.
Aksesi OECD menuntut reformasi yang tuntas
Agenda kedua adalah aksesi Indonesia OECD, sebuah proses penyesuaian kebijakan dan aturan nasional sebelum keanggotaan penuh dapat difinalisasi. Proses ini dimulai setelah Dewan OECD membuka diskusi aksesi pada 20 Februari 2024 sebagai tanggapan atas permintaan formal Indonesia. Indonesia telah menerima daftar pertanyaan dari organisasi tersebut, sementara tim OECD juga melakukan misi pencarian fakta untuk meninjau kebijakan. Menurut Airlangga, sekitar 80 persen kebijakan lingkungan Indonesia telah selaras dengan instrumen hukum OECD. Itu merupakan kemajuan berarti, tetapi bukan tanda bahwa pekerjaan telah selesai. Persentase keselarasan lingkungan tidak menghapus kebutuhan membenahi bidang lain, dan kemajuan prosedural hanya akan bernilai jika diterjemahkan menjadi aturan yang jelas serta pelaksanaan yang konsisten.
Pemerintah masih harus menuntaskan sejumlah kelengkapan, termasuk aturan tentang penyuapan pejabat publik asing serta revisi undang-undang statistik dan persaingan usaha. Indonesia belum memiliki regulasi yang secara khusus mengatur penyuapan asing, sementara aturan persaingan usaha yang ada dinilai sudah lama dan perlu disempurnakan. Pemerintah menargetkan kelengkapan kebijakan itu diselesaikan pada tahun depan. Sekretaris Jenderal OECD dan sejumlah pihak dari organisasi tersebut juga dijadwalkan datang ke Indonesia pada tanggal 25 mendatang untuk membahas aksesi lebih lanjut. Dengan pekerjaan legislasi yang masih terbuka, pernyataan bahwa proses berjalan sesuai rencana harus diukur dari hasil konkret, bukan sekadar jadwal pertemuan.
Dua agenda, satu tuntutan: bukti pelaksanaan
Pemerintah menargetkan finalisasi aksesi OECD pada 2028. Tenggat itu memberi arah, tetapi sekaligus menempatkan reformasi regulasi dalam kalender yang ketat. Pemerintah telah menyerahkan dokumen memorandum awal kepada OECD pada pertemuan tingkat menteri pada Juni 2025, setelah peta jalan aksesi disetujui pada Maret 2024 dan diserahkan pada Mei tahun yang sama. Rangkaian tahapan tersebut menunjukkan proses formal bergerak, tetapi ukuran keberhasilan berikutnya adalah penyelesaian komitmen yang masih tertunda. Demikian pula, target pertumbuhan tinggi tidak layak dinilai dari besarnya investasi saja: efisiensi logistik, penurunan ICOR, dan produktivitas modal harus tampak dalam hasil lintas sektor. Kedua agenda ini bertemu pada satu tuntutan: pemerintah perlu mengubah target dan keselarasan aturan menjadi pelaksanaan yang terukur.
Kesimpulannya, target pertumbuhan 7,5 persen dan keanggotaan OECD bukan agenda yang dapat dicapai lewat pengumuman ambisi semata. Yang pertama membutuhkan bukti bahwa modal bekerja lebih produktif, sedangkan yang kedua menuntut reformasi hukum yang selesai dan dapat diterapkan. Progres 80 persen pada kebijakan lingkungan memberi pijakan, bukan alasan untuk mengabaikan pekerjaan yang tersisa. Jika pemerintah menjaga disiplin pada kedua jalur itu, sasaran pertumbuhan dan tenggat aksesi dapat saling menguatkan. Jika tidak, angka investasi dan jadwal 2028 akan tetap menjadi janji yang belum membuktikan perubahan.
