Harga stabil belum tentu terjangkau
Harga minyak goreng adalah biaya kebutuhan pokok rumah tangga yang menentukan seberapa mudah masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga kestabilan harga saja belum cukup untuk menyatakan pasokan terjangkau. Pada November 2026, BPS mencatat harga minyak goreng masih berada di level tinggi meskipun tidak mengalami kenaikan signifikan. Rata-rata harga minyak goreng jenis curah, premium, dan Minyakita tercatat Rp20.219, sedangkan Minyakita berada pada Rp16.289. Data itu menjadi pemicu Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Riyono, menyoroti apakah manfaat pengendalian inflasi sudah dirasakan merata. Kritiknya tepat: harga yang berhenti naik bukan berarti beban belanja sudah ringan. Jika harga minyak goreng mahal bertahan, keluarga berpenghasilan rendah dan usaha mikro kuliner tetap harus menanggung ongkos yang menekan pengeluaran maupun kegiatan usaha.

Keberhasilan inflasi harus diukur dari daya beli
Riyono menilai harga minyak tinggi menunjukkan pengendalian inflasi belum sepenuhnya dirasakan masyarakat. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan inflasi rendah dan harga yang stabil sebagai satu-satunya tanda keberhasilan kebijakan pangan. “Stabil bukan berarti sudah terjangkau,” ujar Riyono. Pesan ini penting karena angka makro dapat tampak terkendali, sementara konsumen masih menghadapi harga kebutuhan pokok yang berat. Minyak goreng dipakai rutin oleh rumah tangga dan menjadi bahan penting bagi pelaku usaha mikro di sektor kuliner; ketika harganya bertahan tinggi, dampaknya masuk ke belanja keluarga dan biaya usaha. Karena itu, penilaian pengendalian inflasi seharusnya mencakup keterjangkauan nyata, bukan hanya perubahan harga dari satu periode ke periode berikutnya. Tanpa ukuran tersebut, kebijakan berisiko menganggap keadaan yang membebani masyarakat sebagai kondisi yang sudah dapat diterima.
Pasokan dan distribusi perlu diawasi sampai pasar
Sorotan DPR perlu diterjemahkan menjadi pekerjaan yang dapat diperiksa: memastikan pasokan tersedia, memperketat pengawasan distribusi, dan mengevaluasi rantai perdagangan yang bisa mempertahankan harga tinggi di tingkat konsumen. Riyono mendorong kementerian terkait, Perum Bulog, dan pemerintah daerah memperkuat pengawasan harga serta distribusi, terutama Minyakita yang ditujukan sebagai pilihan lebih terjangkau. Pengawasan tidak cukup berhenti pada ketersediaan barang di tingkat pasokan; pemerintah juga perlu memastikan Minyakita tersebar merata hingga pasar tradisional dan kebijakan harga berjalan efektif. Dorongan ini relevan karena Indonesia merupakan salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia, tetapi kapasitas produksi semestinya tercermin dalam akses konsumen terhadap harga yang wajar. Tanpa pemantauan rantai distribusi dan tindak lanjut atas hambatan di lapangan, janji keterjangkauan mudah berhenti sebagai sasaran kebijakan.
Jangan biarkan harga tinggi menjadi kebiasaan
Pemerintah perlu menjawab data BPS dengan langkah konkret, bukan sekadar menyatakan harga terkendali karena tidak melonjak. Ukuran yang lebih bermakna adalah apakah masyarakat bisa membeli kebutuhan pokok dengan harga wajar, termasuk minyak goreng. Itu menuntut koordinasi antarkementerian, Bulog, dan pemerintah daerah, disertai pengawasan pasokan dan distribusi yang menjangkau pasar tradisional. Minyakita juga harus benar-benar tersedia sebagai pilihan yang lebih terjangkau, bukan hanya tercantum dalam kebijakan. Desakan Riyono agar harga tinggi tidak dianggap normal patut dijadikan tolok ukur tindak lanjut: stabilitas harus diikuti keterjangkauan. Selama keluarga dan usaha kecil masih menanggung beban harga yang tinggi, pengendalian inflasi belum tuntas dalam arti yang paling dirasakan publik. Kesimpulannya, pemerintah harus membuktikan keberhasilan melalui akses dan daya beli, bukan angka stabil semata.






