Integrasi harus terasa dalam kehidupan warga
Ekosistem digital daerah adalah kesatuan layanan, data, infrastruktur, dan kemampuan manusia yang saling terhubung agar pemerintah dan masyarakat dapat menyelesaikan kebutuhan lintas sektor secara lebih mudah. Karena itu, dorongan DPRD DIY untuk membangun sistem terpadu patut dibaca sebagai tuntutan hasil, bukan sekadar ajakan menambah aplikasi. Anggota Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, menyampaikan pada Senin, 2 November 2026, bahwa percepatan digitalisasi mengharuskan pemerintah daerah lebih adaptif. Integrasi yang diminta mencakup pelayanan publik, perekonomian, pendidikan, keamanan dan ketertiban, mitigasi bencana, serta riset. Manfaatnya baru nyata bila warga tidak harus mengulang data atau berpindah-pindah kanal untuk urusan yang saling berkaitan. Sejak pandemi COVID-19, kerja dan pembelajaran daring makin memperluas peran teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah DIY perlu menyatukan arah bersama kabupaten dan kota, masyarakat, serta pemangku kepentingan lain—seraya memastikan layanan publik digital tetap mudah digunakan oleh warga dengan kemampuan dan akses yang beragam.
Aplikasi saja tidak membentuk ekosistem
Membangun ekosistem digital berarti lebih dari membeli perangkat atau meluncurkan platform baru. DPRD DIY menekankan kebutuhan memperkuat kualitas sumber daya manusia, infrastruktur teknologi yang aman, sarana fisik dan nonfisik, pengelolaan data, serta integrasi aplikasi dan kerja sama antarpihak. Tanpa fondasi itu, digitalisasi berisiko menghasilkan layanan yang terpecah: setiap instansi punya sistem sendiri, tetapi warga tetap menanggung kerepotan menghubungkan semuanya. Enam sektor yang didorong—pendidikan, pelayanan publik, bisnis dan perekonomian, keamanan dan ketertiban, mitigasi bencana, serta riset dan penelitian—menuntut pertukaran informasi yang teratur dan bertanggung jawab. Contohnya, data yang berguna untuk merancang bantuan sosial atau membaca risiko bencana harus dikelola dengan perlindungan memadai, bukan dikumpulkan tanpa tujuan jelas. Penguatan digital juga diharapkan membantu pemerintah menangani pengangguran dan kemiskinan dengan kebijakan yang lebih terukur. Namun ukuran keberhasilan seharusnya tetap sederhana bagi warga: urusan lebih mudah, informasi lebih jelas, dan layanan tetap tersedia ketika dibutuhkan.
Nilai baik perlu disertai pemeriksaan
Pengawasan menjadi bagian penting dari transformasi, bukan pemeriksaan yang baru dilakukan setelah masalah muncul. Dalam konteks SPBE Jogja, DPRD Kota Yogyakarta meminta evaluasi kendala dan audit eksternal meski capaian digitalnya telah melampaui target nasional. Nilai SPBE Kota Jogja pada 2025 mencapai 3,6 dari skala 5, sementara evaluasi pemerintahan digital pada 2026 mencatat 2,9, di atas target rata-rata nasional 1,7. Angka tersebut memberi alasan untuk menjaga capaian, tetapi bukan bukti bahwa semua layanan sudah berfungsi baik. Ketua Komisi A DPRD Kota Jogja, Susanto Dwi Antoro, menilai penilaian pihak luar dapat membuat evaluasi lebih objektif dan mendalam. Diskominfosan telah menerapkan standar ISO 27001 dan menjadwalkan audit eksternal bersama Badan Siber dan Sandi Negara pada akhir November 2026. Audit pemerintahan digital semestinya menguji bukan hanya keamanan sistem, tetapi juga kegunaan layanan, mutu data, dan kesiapan instansi memperbaiki kekurangan.

Ukuran akhirnya adalah kepercayaan warga
Teknologi tidak dapat menggantikan aparatur yang memahami layanan maupun proses yang transparan. Pemerintah Kota Jogja menargetkan 90 persen aparatur memiliki kompetensi digital terverifikasi melalui pelatihan dan sertifikasi; setiap organisasi perangkat daerah juga diwajibkan mengukur kepuasan pengguna lewat aplikasi masing-masing. Target tersebut penting, tetapi hasil pengukuran harus menjadi bahan perbaikan, bukan sekadar angka laporan. DPRD Kota Jogja juga meminta hambatan di lapangan dibuka dengan jelas, termasuk kemungkinan persoalan infrastruktur, teknologi, anggaran, atau perilaku masyarakat. DPRD DIY menginginkan integrasi yang menjangkau banyak sektor, sementara dorongan audit di tingkat Kota Jogja mengingatkan bahwa mutu dan keamanan perlu diperiksa secara berkala. Keduanya menunjuk pada prinsip yang sama: sistem digital harus dapat dipercaya dan menjawab kebutuhan nyata. Kesimpulannya, DIY perlu membangun ekosistem digital terpadu dengan pengawasan independen, aparatur cakap, dan layanan yang dinilai dari pengalaman warga. Jika tidak, integrasi hanya akan menjadi istilah kebijakan; jika dijalankan dengan disiplin, ia dapat membuat layanan lebih mudah diakses dan keputusan publik lebih terukur.






