Angka besar, masalah tata kelola
Kebocoran APBN adalah bagian belanja publik yang tidak menghasilkan nilai sepadan karena pengadaan yang tidak efisien, penggelembungan harga, atau korupsi. Persoalan ini kembali menjadi sorotan setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan potensi pemborosan belanja barang dan jasa pada acara Partai NasDem di Jakarta, 11 November 2026. Ia menyebut sekitar sepertiga APBN, atau Rp1.200 triliun, dialokasikan untuk belanja barang dan jasa; menurut perhitungan yang diterimanya dari Kepala LKPP Sarah Sadiqa, sekitar 40 persen atau Rp480 triliun berpotensi hangus.
Angka itu menegaskan bahwa persoalannya bukan semata besarnya belanja negara, melainkan apakah setiap rupiah dibelanjakan dengan harga dan mutu yang layak. Namun, angka Rp480 triliun tersebut bukan bukti bahwa jumlah itu telah hilang seluruhnya: Prabowo menyebutnya sebagai potensi berdasarkan perhitungan yang ia terima. Perbedaan ini penting agar peringatan tentang pemborosan tidak disalahartikan sebagai audit final.

Pengadaan terpecah membuka celah
Prabowo kembali mengangkat isu tersebut dalam sambutan pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, pada 14 November 2026. Kali ini ia menyebut sekitar 30 persen dari belanja barang dan jasa sebesar Rp1.200 triliun berpotensi hangus akibat mark up atau penggelembungan harga dan korupsi, dengan potensi kebocoran sekitar Rp400 triliun. Perbedaan antara taksiran 40 persen dan 30 persen dalam dua kesempatan itu menunjukkan perlunya pemerintah membuka metode perhitungan, bukan hanya menyampaikan angka besar.
Salah satu sumber masalah yang ia tunjuk adalah pembelian terpisah oleh kementerian, pemerintah provinsi, kabupaten, dan rumah sakit. Barang serupa bisa dibeli dengan harga berbeda; untuk obat yang sama, Prabowo menyebut dapat muncul 20–30 variasi harga karena rumah sakit berbelanja sendiri-sendiri. Pola ini melemahkan daya tawar pemerintah dan menyulitkan pembandingan harga. Pengadaan barang yang terpencar memang tidak otomatis berarti korupsi, tetapi tanpa standar spesifikasi, pencatatan, dan pengawasan yang kuat, ruang pemborosan dan penyimpangan menjadi lebih lebar.
Pemusatan harus disertai pengawasan
Jawaban yang ditawarkan Prabowo adalah merasionalisasi pengadaan menjadi terpusat atau satu pintu, sehingga ratusan kabupaten dan puluhan kementerian tidak membeli barang serupa secara sendiri-sendiri. Ia berpendapat pembelian dengan harga, spesifikasi, dan kualitas yang sama dapat mengurangi pemborosan; pemerintah memperkirakan efisiensi anggaran berpotensi mencapai Rp400 triliun. Secara prinsip, konsolidasi dapat memperkuat daya tawar dan memudahkan perbandingan harga. Namun, pemusatan bukan obat otomatis: kontrak besar tetap rentan jika proses tender tertutup, pemasok terbatas, atau standar kebutuhan daerah diabaikan.
Karena itu, keberhasilan kebijakan seharusnya dinilai dari data yang dapat diperiksa: harga pembanding, hasil tender, mutu barang, ketepatan pengiriman, serta audit setelah pembelian. Daerah juga perlu ruang untuk menjelaskan kebutuhan yang berbeda, terutama ketika kondisi geografis atau layanan publik menuntut spesifikasi khusus. Tanpa transparansi dan pengawasan, pengadaan terpusat hanya memindahkan titik risiko, bukan menutupnya.
Janji penghematan perlu dibuktikan
Prabowo berjanji hasil efisiensi akan segera dialirkan kembali ke daerah sebagai tambahan dana bagi pemerintah provinsi hingga kabupaten. Rencana yang ia paparkan mencakup tambahan Rp100 miliar untuk setiap ibu kota provinsi dan minimal Rp20 miliar untuk setiap ibu kota kabupaten, dengan peluang tambahan lebih besar bagi kabupaten yang wilayahnya luas. Ia mengatakan anggaran telah siap dan dana akan dikucurkan dalam waktu dekat.
Bagi masyarakat, janji itu baru berarti bila tambahan dana berubah menjadi layanan yang terasa—misalnya obat tersedia, fasilitas berfungsi, dan kebutuhan daerah dipenuhi tepat waktu. Pemerintah perlu menjelaskan dasar pembagian, jadwal pencairan, serta hasil yang harus dilaporkan setiap daerah. Kesimpulannya, potensi penghematan besar layak dikejar, tetapi klaim efisiensi tidak cukup berhenti pada pengadaan satu pintu. Ukurannya adalah kebocoran yang benar-benar tertutup, mutu belanja yang terjaga, dan manfaat yang dapat dilihat warga.






